JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.
Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.
Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.
Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.
“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.
Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.
Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.
Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.
Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.
Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*
