PUPR NTT Dukung ICF Sukseskan Tour de EnTeTe

KUPANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) Ir. Benyamin Nahak, M.T. dipercaya untuk memimpin Indonesia Cycling Federation (ICF) NTT Masa Bakti 2026–2030.

Kadis PUPR NTT ini terpilih secara aklamasi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Tahun 2026 dan Musyawarah Provinsi (Musprov) Tahun 2026 di Hotel Sahid T-More, Kupang, Sabtu, 30 Mei 2026 bertajuk “Transformasi ICF NTT, Bersinergi, Berkolaborasi, dan Berinovasi untuk Meraih Prestasi serta Memperkuat Tata Kelola Organisasi”.

Tugas baru Kadis PUPR NTT sebagai Ketua ICF NTT ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk menyukseskan berbagai event nasional yang diselenggarakan di NTT, termasuk Tour de EnTeTe.

Ketua Caretaker Pengurus ICF Provinsi NTT Ir. Benyamin Nahak, M.T., dalam sambutannya mengungkapkan momentum Musprov hari ini bukan sekadar pergantian estafet kepemimpinan demi memilih Ketua Umum Pengprov ICF NTT periode 2026–2030.

Lebih dari itu, Musprov ini adalah tonggak sejarah baru bagi dunia bersepeda di bumi Flobamora.

Menurutnya, sesuai dengan hasil amanat Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2025, kita sedang berada dalam gerbong Transformasi Organisasi besar-besaran, yaitu perubahan nama dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) menjadi Federasi Sepeda Indonesia (FSI) atau secara internasional dikenal sebagai Indonesia Cycling Federation (ICF).

Transformasi ini telah sah secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU0000500.AH.01.08 Tahun 2026.

Dia menjelaskan, Melalui logo baru kombinasi warna Merah dan Hitam, tertanam filosofi mendalam: Merah sebagai simbol keberanian dan semangat juang patriotik atlet kita, serta Hitam yang merepresentasikan disiplin, ketegasan, dan komitmen tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance).

Oleh karena itu, penyelenggaraan Musprov NTT hari ini wajib mengacu pada semangat Konstitusi AD/ART ICF yang baru.

Struktur kepengurusan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota nantinya harus selaras dengan struktur Pengurus Pusat, adaptif, profesional, serta transparan demi pembinaan prestasi jangka panjang.

Sesuai dengan AD Pasal 17 dan ART Pasal 24, setiap Pengurus ICF Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusan resminya hari ini memegang 1 (satu) Hak Suara sah.

Gunakanlah hak suara ini dengan penuh tanggung jawab untuk memilih figur pemimpin yang mampu mengayom, memiliki visi luas, serta siap mendedikasikan waktu dan energinya demi memajukan prestasi olahraga sepeda di NTT.

“Saya selaku Ketua Caretaker beserta seluruh jajaran panitia menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur NTT, Ketua Umum PB ICF, Ketua Umum KONI NTT, serta seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait yang telah memberikan dukungan moral maupun material bagi terselenggaranya acara ini,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Provinsi ICF NTT Tahun 2026. “Mari kita bersama-sama mewujudkan olahraga sepeda NTT yang lebih cepat, tangguh, dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PP. ICF, Jadi Rajagukguk, yang mewakili Ketua Umum PP. ICF, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, jajaran Pengurus Kabupaten/Kota ICF se-Nusa Tenggara Timur, serta para pemangku kepentingan olahraga sepeda di Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Jenderal PP. ICF menegaskan bahwa transformasi organisasi merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga sepeda yang maju, profesional, dan berdaya saing global.

Melalui pelaksanaan agenda organisasi ini serta terpilihnya Ir. Benyamin Nahak, M.T. sebagai Ketua Pengprov ICF Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2026–2030, diharapkan kepengurusan yang baru dapat menghadirkan kepemimpinan yang visioner.

Selain itu dapat memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan, serta membawa olahraga sepeda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kekuatan olahraga sepeda nasional yang mampu berkontribusi bagi prestasi Indonesia di tingkat dunia.(*)

Wapres Tinjau Jembatan di Amfoang, PUPR NTT Usul Perbaikan Jembatan Kapsali dan Termanu dengan Anggaran Rp110 Miliar

AMFOANG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau dua jembatan di Wilayah Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang selama ini rusak parah yaitu Jembatan Kapsali dan pada Jumat (22/5/2026) siang.

Wakil Presiden didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki dan sejumlah pejabat Pemprov NTT dan Kabupaten Kupang.

Selain dua jembatan itu meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan.

Seperti disaksikan, Wapres Gibran menyaksikan kondisi Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali yang putus total akibat bencana sejak tahun 2023 silam sehingga membuat wilayah itu terisolasi.

Wapres Gibran, Gubernur Melki dan Wabup Aurum berjalan kaki menyusuri kali kering yang dipenuhi reruntuhan tiang-tiang Jembatan Termanu. Dari kejauhan tampak ujung jembatan yang terbelah.

Tiba di ujung jembatan, Gibran tampak terkejut melihat kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan itu. Sesekali, Gibran berdialog dengan Gubernur Melki, Wabup Aurum, dan seorang tokoh masyarakat Amfoang di tengah Kali Termanu.

“Kami sengaja datang ke sini untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kami sudah meninjau infrastruktur, terutama Jembatan Termanu dan Kapsali yang putus, serta akses jalan yang rusak berat,” ujar Wapres Gibran.

Berdasarkan arahan Wapres Gibran melalui Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk mengajukan proposal perbaikan dua jembatan itu.

Bagi Dinas PUPR NTT, Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana banjir di NTT dan pentingnya konektifitas pada link ruas jalan ini karena menghubungkan ke pusat ekonomi, produksi pangan dan juga sebagai akses ke perbatasan negara Timor Leste (Oecusse).

Selain itu, menimbang kondisi kemampuan keuangan daerah, maka PUPR mengusulkan penanganan jalan 100 meter dan perbaikan Jembatan Kapsali dan Jembatan Termanu masing-masing Rp55.000.000.000 dengan Total Rp110 Miliar. (*)

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Kadis PUPR NTT Sambut Wapres Gibran di Kota Kupang

KUPANG – Senin, 6 April 2026 siang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendarat di Kota Kupang.

Kedatangan Wapres Gibran ini disambut oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir Benyamin Nahak.

Beny Nahak hadir bersama para kepala dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah di NTT untuk menyambut kunjungan Wapres yang membawa harapan baru bagi NTT ini.

Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Kupang bukan sekadar seremoni protokoler.

Ia menjadi penanda bahwa relasi antara pusat dan daerah terus dijaga dalam ritme yang tak boleh terputus.

Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, di mana pembangunan kerap diuji oleh jarak dan keterbatasan, kehadiran itu dibaca sebagai sinyal: Negara hadir, dan kerja-kerja pembangunan tetap berjalan.

Untuk diketahui, Wakil Presiden berkunjung ke Kota Kupang ini telah dijadwalkan sebelumnya untuk menghadiri Festival Pawai Paskah GMIT 2026.

Bagi pemerintah daerah, momentum ini lebih dari sekadar kunjungan kerja. Ia menjadi ruang konsolidasi lintas sektor, lintas kepentingan.

Para kepala OPD, termasuk Benyamin Nahak, membaca kehadiran ini sebagai peluang memperkuat koordinasi, mempercepat program, dan memastikan setiap rencana tak berhenti di atas kertas.

Di balik sambutan dan protokol, ada kerja panjang yang menanti untuk dituntaskan.

Pada akhirnya, kunjungan ini menyisakan satu pesan yang tak terucap secara langsung: pembangunan bukan hanya soal proyek, tetapi tentang kehadiran, perhatian, dan kesinambungan. Langkah Istana di Kota Kupang, pertanda bahwa harapan kembali dirajut pelan, namun pasti.*

Gerak Cepat, Didukung PUPR NTT BPJN Bangun Jalan Alternatif di Naibonat

OELAMASI – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) bergerak cepat menyelesaikan pembangunan jalan alternatif sepanjang 202 meter sebagai solusi sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat akibat ambruknya Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang, Kamis (26/3/2026) siang.

Jalan alternatif tersebut sudah dapat digunakan, sehingga akses transportasi yang sempat terganggu kini kembali normal.

Dinas PUPR Provinsi NTT turut mendukung, berkoordinasi, dan melakukan pemantauan di lapangan bersama pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini menjadi wujud sinergi dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta meminimalisir dampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR NTT berkomitmen akan terus melakukan upaya lanjutan untuk memastikan infrastruktur dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur NTT, Jhoni Assadoma bersama Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto juga ikut memantau langsung jalan alternatif itu.

Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan, pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Menindaklanjuti pernyataan Wagub Jhoni, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) dalam waktu dua hari semenjak kejadian langsung menyelesaikan jalur darurat dan siap difungsikan secara terbatas mulai Sabtu (28/3/2026 ) malam.

Pembukaan jalan darurat ini melibatkan dua rekanan yaitu PT HMN dan PT Karunia .

Kepala BPJN NTT, Janto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan tersebut.

Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, hingga pihak rekanan yang bekerja tanpa henti di lapangan.

“Tim BPJN NTT bersama rekanan bekerja siang malam. Kami berkomitmen menyambung kembali akses jalan sementara bagi masyarakat setelah putusnya Jembatan Oelamasi, Kabupaten Kupang akibat bencana pada tanggal 26 Maret dan hari ini, tanggal 28 Maret, jalur darurat sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Meski telah rampung, penggunaan jalur darurat masih akan diberlakukan pembatasan. Pengaturan lalu lintas sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan instansi perhubungan guna menjamin keselamatan pengguna jalan.*

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Tinjau Langsung Jembatan Oelmasi 1 yang Ambruk

OELAMASI – Kepala Dinas PUPR NTT, Ir Benyamin Nahak, MT., mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meninjau secara langsung Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang yang ambruk Kamis (26/3/2026) siang.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan jembatan yang merupakan aset yang bersumber dari APBN itu, sehingga penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur bersama kadis PUPR NTT dan jajaran juga turun langsung melihat lokasi jalan alternatif yang dibangun sebagai solusi sementara guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga di jalur Trans Timor.

Sebagai langkah percepatan penanganan, pembangunan jalan alternatif ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah terus berupaya hadir dengan langkah cepat dan kolaboratif untuk menjaga konektivitas serta mendukung aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan bahwa kondisi jembatan mengalami kerusakan parah dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Ia menilai jalur Trans Timor merupakan akses vital yang harus segera dipulihkan.

“Ini jalur utama Pulau Timor yang menghubungkan Kupang dengan Soe, Kefa, Atambua, Malaka, bahkan hingga Timor Leste. Ini jalur yang sangat penting. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTT bersama instansi terkait bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembukaan jalur alternatif serta pembangunan jembatan sementara.

Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa ambruknya jembatan diduga akibat pergeseran struktur pondasi. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk penanganan awal.

“Kami menyiapkan pembukaan jalur alternatif dengan metode cross way di sisi jembatan, serta pembangunan jembatan darurat di sisi hilir. Kondisi tanah memungkinkan sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa difungsikan,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari ke depan, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Selain itu, ditemukan pula pipa air yang patah di lokasi kejadian yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih ke wilayah sekitar dan sedang dalam penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan warga setempat dan anggota TNI, kerusakan jembatan mulai terlihat sejak Rabu (25/3) sore berupa retakan pada struktur. Kondisi terus memburuk hingga Kamis dini hari. Warga bersama aparat sempat membantu mengevakuasi sepeda motor dengan cara menggotong melewati retakan sebelum jembatan mengalami penurunan lebih parah.

Usai meninjau lokasi utama, Wakil Gubernur juga meninjau jalur alternatif sementara yang digunakan masyarakat melalui Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang.

Jalur tersebut terpantau masih dapat dilalui, namun terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat kecil karena harus melintasi jembatan kayu yang sudah tua.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Kupang dan Brigif 21 Komodo yang telah sigap membantu pengamanan lokasi serta pengaturan arus lalu lintas.

Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan perencanaan ulang mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan akses darurat segera terbuka agar mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.*

Kategori: Seputar NTT

PUPR NTT Dukung ICF Sukseskan Tour de EnTeTe