Dukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, PUPR NTT Serahkan Data 19.543 RTLH ke Pemerintah Pusat

KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mendukung penuh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Sebagai wujud dukungan itu, Pemprov NTT melalui Dinas PUPR NTT menyerahkan data sebanyak 19.543 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Pemerintah Pusat.

Data RTLH itu diserahkan langsung Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, Soemin Kase, S.T., M.Si., di Kantor BP3KP Nusa Tenggara II, Senin (8/6/2026).

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, mengungkapkan, data RTLH itu sudah melalui proses pendataan dan verifikasi secara cermat dengan pendekatan by name by address.

Karena itu, menurutnya, data itu sudah valid dan akurat, sehingga pemerintah pusat tinggal menetapkan sasaran penerima bantuan perumahan.

“Data yang kami serahkan sudah melalui proses pendataan dan verifikasi sehingga sesuai dengan prinsip by name by address,” tegasnya.

Karena itu, di berharap data ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di NTT.

Benyamin Nahak menjelaskan, persoalan keterbatasan rumah layak huni masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di NTT.

Dengan demikian, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat menjadi kekuatan agar keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak.

Dia mengungkapkan pula bahwa penanganan RTLH ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebelumnya, kata dia, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan NTT memperoleh sekitar 5.000 unit rumah dari Program dimaksud.

Realisasi program itu, kata dia menjadi peluang besar bagi NTT untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni.

“Dengan demikian, kesiapan data yang valid menjadi sangat penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan,” tambahnya.

Kepala BP3KP Nusa Tenggara II, Soemin Kase, S.T., M.Si., pada kesempatan itu menyambut baik penyerahan data RTLH dari Pemerintah Provinsi NTT tersebut.

Menurutnya, data yang lengkap dan akurat menjadi salah satu syarat utama dalam penyusunan program bantuan perumahan yang tepat sasaran.

Dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi lanjutan dan mengkoordinasikannya dengan Kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat NTT dapat terakomodir dalam program Nasional.

BP3KP NT II, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan program bantuan perumahan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan, Penyerahan data 19.543 RTLH ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi NTT.

Selain mendukung target nasional pembangunan perumahan, upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan.(*)

Wapres Tinjau Jembatan di Amfoang, PUPR NTT Usul Perbaikan Jembatan Kapsali dan Termanu dengan Anggaran Rp110 Miliar

AMFOANG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau dua jembatan di Wilayah Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang selama ini rusak parah yaitu Jembatan Kapsali dan pada Jumat (22/5/2026) siang.

Wakil Presiden didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki dan sejumlah pejabat Pemprov NTT dan Kabupaten Kupang.

Selain dua jembatan itu meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan.

Seperti disaksikan, Wapres Gibran menyaksikan kondisi Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali yang putus total akibat bencana sejak tahun 2023 silam sehingga membuat wilayah itu terisolasi.

Wapres Gibran, Gubernur Melki dan Wabup Aurum berjalan kaki menyusuri kali kering yang dipenuhi reruntuhan tiang-tiang Jembatan Termanu. Dari kejauhan tampak ujung jembatan yang terbelah.

Tiba di ujung jembatan, Gibran tampak terkejut melihat kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan itu. Sesekali, Gibran berdialog dengan Gubernur Melki, Wabup Aurum, dan seorang tokoh masyarakat Amfoang di tengah Kali Termanu.

“Kami sengaja datang ke sini untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kami sudah meninjau infrastruktur, terutama Jembatan Termanu dan Kapsali yang putus, serta akses jalan yang rusak berat,” ujar Wapres Gibran.

Berdasarkan arahan Wapres Gibran melalui Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk mengajukan proposal perbaikan dua jembatan itu.

Bagi Dinas PUPR NTT, Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana banjir di NTT dan pentingnya konektifitas pada link ruas jalan ini karena menghubungkan ke pusat ekonomi, produksi pangan dan juga sebagai akses ke perbatasan negara Timor Leste (Oecusse).

Selain itu, menimbang kondisi kemampuan keuangan daerah, maka PUPR mengusulkan penanganan jalan 100 meter dan perbaikan Jembatan Kapsali dan Jembatan Termanu masing-masing Rp55.000.000.000 dengan Total Rp110 Miliar. (*)

PUPR NTT Gelar Pelatihan Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah untuk Tingkatkan Mutu Konstruksi Jalan dan Jembatan

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Bina Konstruksi menggelar Pelatihan Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Laboratorium Pengujian Teknik Dinas PUPR NTT pada 13 April hingga 1 Mei 2026.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum melalui kerja sama antara Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VI Surabaya.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas teknisi laboratorium pengujian dalam memahami standar dan prosedur pengujian material konstruksi, meningkatkan akurasi dan profesionalisme pelaksanaan pengujian laboratorium, serta mendukung peningkatan mutu hasil pekerjaan konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan dilaksanakan selama 160 (seratus enam puluh) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 14 (empat belas) Hari Kerja (HK). Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pengujian laboratorium mekanika tanah secara tepat dan sesuai standar guna memenuhi persyaratan pengujian bahan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan spesifikasi teknis yang berlaku.

Selain meningkatkan kompetensi teknis peserta, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan dalam pengajuan akreditasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan diikuti oleh 40 peserta dalam satu kelas dengan tiga tahapan pembelajaran. Tahap pertama adalah Self Learning yang berlangsung pada 13 hingga 17 April 2026, yaitu metode pembelajaran mandiri yang menekankan proses pengamatan, penyelidikan, dan penyelesaian masalah secara individu.

Tahap kedua yakni Distance Learning yang dilaksanakan pada 13 hingga 23 April 2026 melalui video conference (Zoom Meeting) antara peserta dan tenaga pelatihan atau pengajar.

Sementara itu, tahap ketiga berupa pembelajaran klasikal atau tatap muka dilaksanakan pada 27 April hingga 1 Mei 2026. Pada tahap ini peserta mengikuti praktikum secara langsung di Laboratorium Pengujian Teknik Dinas PUPR NTT dengan bimbingan para pengajar dan instruktur.

Melalui pelatihan ini, Dinas PUPR NTT berharap kualitas dan profesionalisme tenaga teknis laboratorium di daerah semakin meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas, andal, dan sesuai standar teknis. (*)

Kadis PUPR Dampingi Gubernur NTT Tinjau Ruas Jalan Hepang-Sikka

MAUMERE – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak meninjau ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan jalan yang dibiayai APBD 2025 tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan progres sesuai perencanaan.

Seperti disaksikan, Gubernur NTT bersama Kadis PUPR dan sejumlah pejabat mengecek langsung kondisi fisik jalan pada ruas Hepang–Sikka dengan total ruas mencapai 8,65 km, termasuk penanganan 2.629,70 meter (AC-WC) sebagai upaya peningkatan kualitas permukaan jalan. Selain itu, turut ditinjau ruas Waepare–Bola dengan panjang total ruas 20 km, di mana telah dilakukan penanganan pengaspalan sepanjang 490 meter (AC-WC).

Melki Laka Lena menegaskan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal.

“Untuk memastikan volume pekerjaan berjalan sesuai dengan progres perencanaan, maka hari ini kami datang untuk meninjau langsung di lapangan,” jelas Melki.

Menurutnya, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam setiap proyek infrastruktur, yakni kesesuaian progres pekerjaan berdasarkan time schedule serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

“Kita ingin memastikan supaya kualitas yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kualitas yang direncanakan,” ujarnya.

Pemantauan langsung itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Sehingga, proyek-protek infrastruktur itu tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga menjamin daya tahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jalan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam membuka akses antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Untuk diketahui, selain Ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, pada tahun 2025 pemerintah provinsi juga menangani Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi – Waitabula.

Selain itu Pemprov NTT juga menangani Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala-Wetana (Batas Kabupaten Sumba Barat Daya), Serta Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha.

Melalui berbagai proyek tersebut, pemerintah provinsi berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Peninjauan langsung seperti ini, akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi warga. (*)

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Tinjau Langsung Jembatan Oelmasi 1 yang Ambruk

OELAMASI – Kepala Dinas PUPR NTT, Ir Benyamin Nahak, MT., mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meninjau secara langsung Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang yang ambruk Kamis (26/3/2026) siang.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan jembatan yang merupakan aset yang bersumber dari APBN itu, sehingga penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur bersama kadis PUPR NTT dan jajaran juga turun langsung melihat lokasi jalan alternatif yang dibangun sebagai solusi sementara guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga di jalur Trans Timor.

Sebagai langkah percepatan penanganan, pembangunan jalan alternatif ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah terus berupaya hadir dengan langkah cepat dan kolaboratif untuk menjaga konektivitas serta mendukung aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan bahwa kondisi jembatan mengalami kerusakan parah dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Ia menilai jalur Trans Timor merupakan akses vital yang harus segera dipulihkan.

“Ini jalur utama Pulau Timor yang menghubungkan Kupang dengan Soe, Kefa, Atambua, Malaka, bahkan hingga Timor Leste. Ini jalur yang sangat penting. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTT bersama instansi terkait bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembukaan jalur alternatif serta pembangunan jembatan sementara.

Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa ambruknya jembatan diduga akibat pergeseran struktur pondasi. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk penanganan awal.

“Kami menyiapkan pembukaan jalur alternatif dengan metode cross way di sisi jembatan, serta pembangunan jembatan darurat di sisi hilir. Kondisi tanah memungkinkan sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa difungsikan,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari ke depan, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Selain itu, ditemukan pula pipa air yang patah di lokasi kejadian yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih ke wilayah sekitar dan sedang dalam penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan warga setempat dan anggota TNI, kerusakan jembatan mulai terlihat sejak Rabu (25/3) sore berupa retakan pada struktur. Kondisi terus memburuk hingga Kamis dini hari. Warga bersama aparat sempat membantu mengevakuasi sepeda motor dengan cara menggotong melewati retakan sebelum jembatan mengalami penurunan lebih parah.

Usai meninjau lokasi utama, Wakil Gubernur juga meninjau jalur alternatif sementara yang digunakan masyarakat melalui Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang.

Jalur tersebut terpantau masih dapat dilalui, namun terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat kecil karena harus melintasi jembatan kayu yang sudah tua.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Kupang dan Brigif 21 Komodo yang telah sigap membantu pengamanan lokasi serta pengaturan arus lalu lintas.

Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan perencanaan ulang mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan akses darurat segera terbuka agar mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.*

PUPR NTT Tingkatkan Infrastruktur, Dukung Pariwisata Rote Ndao

KUPANG – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak serta sejumlah pimpinan OPD, beraudiens dengan CEO/Co-founder NIHI Sumba, James McBride.

Audiens yang digelar di ruangan Gubernur NTT, Selasa, 25 Maret 2026 itu membahas sejumlah persoalan strategis terkait pengembangan pariwisata premium di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan kerja CEO sekaligus co-founder Nihi Sumba, James McBride, di ruang kerjanya, hari ini.

Pertemuan itu membahas rencana ekspansi pariwisata premium ke Pulau Rote serta sejumlah kendala infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao.

CEO Nihi Sumba James McBride dalam audiens itu memaparkan rencana pengembangan Nihi di Pulau Rote yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia, terutama dengan kekayaan panorama bahari yang eksotis.

“Pulau Rote tidak kalah dengan Sumba. Ini destinasi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai wisata premium,” ujar James.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi di Rote Ndao, mulai dari infrastruktur hingga akses penerbangan.

“Infrastruktur dan akses jadi kendala meski potensinya besar, terutama terkait aksesibilitas menuju destinasi wisata di Pulau Rote,” jelas James.

Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai hingga minimnya transportasi umum dan penerbangan langsung ke Pulau Rote.

Selain itu, James mengungkapkan rencana pembangunan akademi perhotelan di Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari investasi jangka panjang.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar siap bersaing di sektor pariwisata, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Ia juga berharap pertemuan dengan Gubernur NTT dapat mendorong dukungan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Rote Ndao.

Merespons pemaparan James McBride, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik rencana ekspansi Nihi dan memastikan pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pariwisata di NTT.

Menurut Gubernur NTT, perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi wisata, akan segera diidentifikasi melalui dinas terkait.

“Untuk akses jalan menuju resor, akan kita identifikasi melalui Dinas PUPR agar bisa dianggarkan. Ini komitmen bersama untuk membangun pariwisata NTT,” ujar Gubernur NTT.

Karena itu, kehadiran Kepala Dinas PUPR bersama jajaran OPD menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pariwisata yang terintegrasi, khususnya dari sisi infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Melalui Dinas PUPR, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk segera mengidentifikasi serta mempercepat penanganan infrastruktur strategis menuju kawasan pengembangan.

Langkah ini menjadi kunci dalam membuka akses sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya investasi, rencana pembangunan akademi perhotelan oleh NIHI Sumba juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama dalam sektor pariwisata.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menjadikan Pulau Rote sebagai ikon baru pariwisata premium dunia yang inklusif dan berkelanjutan.(*)

Kategori: Infrastruktur

Dukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, PUPR NTT Serahkan Data 19.543 RTLH ke Pemerintah Pusat