PUPR NTT Gelar Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di NTT

KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menggelar Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di NTT.

Konsultasi Publik yang digelar Selasa, 5 Mei 2026 di Aula Fernandez Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT itu dibuka oleh Plh Sekda NTT Dra. Flouri Rita Wuisan, MM.

Konsultasi publik itu dimaksudkan untuk pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk menentukan arah pengembangan dan prioritas Pembangunan dalam memanfaatkan ruang wilayah..

Selain itu Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai masukan untuk penyusunan RKPD; dan masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Dalam sambutannya, Plh Sekda NTT mengungkapkan sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR, adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan baik lima tahunan maupun tahunan.

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang digunakan untuk melengkapi dan menjadi dasar bagi penyempurnaan dokumen penting lainnya yaitu sebagai: masukan untuk penyusunan RPJMD; masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota; serta masukan untuk penyusunan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah.

Pelaksanaan SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang di tingkat Nasional.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang terpadu antar sektor dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi permasalahan tata ruang. Secara ideal, sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong lima hal.

Pertama, Terciptanya kesamaan cara pandang dalam penyusunan program penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada kawasan yang diprioritaskan dalam Rencana Tata Ruang.

Kedua, Mengutamakan sasaran kewilayahan pada kawasan yang akan didorong pembangunannya.

Ketiga, Mensinergikan atau memadukan program pembangunan antar sektor dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
Keempat, Mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan.

Kelima, Mengawal substansi Rencana Tata Ruang agar terakomodir secara konsisten dalam Rencana Kerja Pemerintah.

“Tentu saya berharap kegiatan Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Di Provinsi NTT Tahun 2026 ini, dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam melaksanakan hasil sinkronisasi program pemanfaatan ruang secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.” jelasnya.

Hal ini, kata dia, menjadi penting karena dokumen SPPR ini menjadi masukan informasi dan data yang dipakai dalam proses penyusunan program sektor, untuk menyelaraskan dengan dokumen RPJMD, dan menjadi masukan terhadap Dokumen Peninjauan Kembali Revisi RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota maupun RKPD dan RENJA Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang di Provinsi NTT.

“Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan, dan masukan, yang konstruktif guna mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemajuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ” harapnya.

Dia mengajak agar dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait, kita optimis penataan ruang di NTT akan semakin berkualitas, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara merata.

Sementara itu, Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak dalam paparan materinya mengatakan , Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan RTR di tingkat Nasional.
Selain itu, pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang terpadu antar sektor dapat meminimalkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang ruang.
Dan SPPR ini dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dengan menggunakan rencana tata ruang sebagai pedoman/dasar pembangunan di Provinsi NTT, maka dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

SPPR ini dimakasudkan untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang dan sebagai arahan dalam mendukung keterpaduan program baik dengan arahan dokumen RTR Nasional maupun dengan program lintas sektor.

Dan tujuannya, kata Benny, untuk penyusunan RKPD; Masukan untuk pelaksanaan peninjauan Kembali RTRW Provinsi baik substansi maupun indikator program.

Mengakhiri materinya dia menegaskan, SPPR membantu mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. SPPR memastikan bahwa ruang dimanfaatkan secara optimal dan efisien sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan adanya SPPR, potensi konflik terkait pemanfaatan ruang dapat diminimalisir. SPPR mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.*

Perkuat Posisi NTT dalam Investasi Nasional, Kadis PUPR NTT Hadir di Rakernas ASPERAPI

LABUAN BAJO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT) Ir. Benyamin Nahan, MT., mewakili Gubernur NTT menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASPERAPI Tahun 2026.

Rakernas itu digelar di kawasan strategis pariwisata, Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat,10 April – Minggu, 12 April 2026.

Rakernas ini menjadi momentum penting yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku industri pameran dari seluruh Indonesia dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan dan promosi potensi daerah.

Dengan demikian, Kehadiran Kadis PUPR NTT ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendorong pembangunan daerah yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, kehadiran Kadis PUPR NTT juga untuk memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PUPR NTT Ir Benyamin Nahak dalam penjelasannya.

Dia menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Ia menilai, sektor pameran memiliki peran signifikan dalam membuka akses promosi yang lebih luas bagi daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam mendukung suksesnya berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

“Kesiapan infrastruktur tidak hanya menunjang kelancaran event, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Beny Nahak.

Dia memastikan, Pemerintah Provinsi NTT akan terus berupaya agar kawasan-kawasan strategis seperti Labuan Bajo tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif dan investasi.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

Dia berharap, melalui Rakernas ASPERAPI 2026 ini terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri pameran.

“Sinergi ini penting dalam menghadirkan berbagai event berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global,” tegasnya.

Dengan demikian, partisipasi aktif Pemerintah Provinsi NTT dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*)

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Gerak Cepat, Didukung PUPR NTT BPJN Bangun Jalan Alternatif di Naibonat

OELAMASI – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) bergerak cepat menyelesaikan pembangunan jalan alternatif sepanjang 202 meter sebagai solusi sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat akibat ambruknya Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang, Kamis (26/3/2026) siang.

Jalan alternatif tersebut sudah dapat digunakan, sehingga akses transportasi yang sempat terganggu kini kembali normal.

Dinas PUPR Provinsi NTT turut mendukung, berkoordinasi, dan melakukan pemantauan di lapangan bersama pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini menjadi wujud sinergi dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta meminimalisir dampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR NTT berkomitmen akan terus melakukan upaya lanjutan untuk memastikan infrastruktur dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur NTT, Jhoni Assadoma bersama Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto juga ikut memantau langsung jalan alternatif itu.

Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan, pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Menindaklanjuti pernyataan Wagub Jhoni, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) dalam waktu dua hari semenjak kejadian langsung menyelesaikan jalur darurat dan siap difungsikan secara terbatas mulai Sabtu (28/3/2026 ) malam.

Pembukaan jalan darurat ini melibatkan dua rekanan yaitu PT HMN dan PT Karunia .

Kepala BPJN NTT, Janto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan tersebut.

Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, hingga pihak rekanan yang bekerja tanpa henti di lapangan.

“Tim BPJN NTT bersama rekanan bekerja siang malam. Kami berkomitmen menyambung kembali akses jalan sementara bagi masyarakat setelah putusnya Jembatan Oelamasi, Kabupaten Kupang akibat bencana pada tanggal 26 Maret dan hari ini, tanggal 28 Maret, jalur darurat sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Meski telah rampung, penggunaan jalur darurat masih akan diberlakukan pembatasan. Pengaturan lalu lintas sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan instansi perhubungan guna menjamin keselamatan pengguna jalan.*

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Tinjau Langsung Jembatan Oelmasi 1 yang Ambruk

OELAMASI – Kepala Dinas PUPR NTT, Ir Benyamin Nahak, MT., mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meninjau secara langsung Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang yang ambruk Kamis (26/3/2026) siang.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan jembatan yang merupakan aset yang bersumber dari APBN itu, sehingga penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur bersama kadis PUPR NTT dan jajaran juga turun langsung melihat lokasi jalan alternatif yang dibangun sebagai solusi sementara guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga di jalur Trans Timor.

Sebagai langkah percepatan penanganan, pembangunan jalan alternatif ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah terus berupaya hadir dengan langkah cepat dan kolaboratif untuk menjaga konektivitas serta mendukung aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan bahwa kondisi jembatan mengalami kerusakan parah dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Ia menilai jalur Trans Timor merupakan akses vital yang harus segera dipulihkan.

“Ini jalur utama Pulau Timor yang menghubungkan Kupang dengan Soe, Kefa, Atambua, Malaka, bahkan hingga Timor Leste. Ini jalur yang sangat penting. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTT bersama instansi terkait bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembukaan jalur alternatif serta pembangunan jembatan sementara.

Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa ambruknya jembatan diduga akibat pergeseran struktur pondasi. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk penanganan awal.

“Kami menyiapkan pembukaan jalur alternatif dengan metode cross way di sisi jembatan, serta pembangunan jembatan darurat di sisi hilir. Kondisi tanah memungkinkan sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa difungsikan,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari ke depan, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Selain itu, ditemukan pula pipa air yang patah di lokasi kejadian yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih ke wilayah sekitar dan sedang dalam penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan warga setempat dan anggota TNI, kerusakan jembatan mulai terlihat sejak Rabu (25/3) sore berupa retakan pada struktur. Kondisi terus memburuk hingga Kamis dini hari. Warga bersama aparat sempat membantu mengevakuasi sepeda motor dengan cara menggotong melewati retakan sebelum jembatan mengalami penurunan lebih parah.

Usai meninjau lokasi utama, Wakil Gubernur juga meninjau jalur alternatif sementara yang digunakan masyarakat melalui Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang.

Jalur tersebut terpantau masih dapat dilalui, namun terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat kecil karena harus melintasi jembatan kayu yang sudah tua.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Kupang dan Brigif 21 Komodo yang telah sigap membantu pengamanan lokasi serta pengaturan arus lalu lintas.

Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan perencanaan ulang mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan akses darurat segera terbuka agar mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.*

PUPR NTT Tingkatkan Infrastruktur, Dukung Pariwisata Rote Ndao

KUPANG – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak serta sejumlah pimpinan OPD, beraudiens dengan CEO/Co-founder NIHI Sumba, James McBride.

Audiens yang digelar di ruangan Gubernur NTT, Selasa, 25 Maret 2026 itu membahas sejumlah persoalan strategis terkait pengembangan pariwisata premium di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan kerja CEO sekaligus co-founder Nihi Sumba, James McBride, di ruang kerjanya, hari ini.

Pertemuan itu membahas rencana ekspansi pariwisata premium ke Pulau Rote serta sejumlah kendala infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao.

CEO Nihi Sumba James McBride dalam audiens itu memaparkan rencana pengembangan Nihi di Pulau Rote yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia, terutama dengan kekayaan panorama bahari yang eksotis.

“Pulau Rote tidak kalah dengan Sumba. Ini destinasi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai wisata premium,” ujar James.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi di Rote Ndao, mulai dari infrastruktur hingga akses penerbangan.

“Infrastruktur dan akses jadi kendala meski potensinya besar, terutama terkait aksesibilitas menuju destinasi wisata di Pulau Rote,” jelas James.

Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai hingga minimnya transportasi umum dan penerbangan langsung ke Pulau Rote.

Selain itu, James mengungkapkan rencana pembangunan akademi perhotelan di Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari investasi jangka panjang.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar siap bersaing di sektor pariwisata, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Ia juga berharap pertemuan dengan Gubernur NTT dapat mendorong dukungan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Rote Ndao.

Merespons pemaparan James McBride, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik rencana ekspansi Nihi dan memastikan pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pariwisata di NTT.

Menurut Gubernur NTT, perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi wisata, akan segera diidentifikasi melalui dinas terkait.

“Untuk akses jalan menuju resor, akan kita identifikasi melalui Dinas PUPR agar bisa dianggarkan. Ini komitmen bersama untuk membangun pariwisata NTT,” ujar Gubernur NTT.

Karena itu, kehadiran Kepala Dinas PUPR bersama jajaran OPD menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pariwisata yang terintegrasi, khususnya dari sisi infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Melalui Dinas PUPR, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk segera mengidentifikasi serta mempercepat penanganan infrastruktur strategis menuju kawasan pengembangan.

Langkah ini menjadi kunci dalam membuka akses sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya investasi, rencana pembangunan akademi perhotelan oleh NIHI Sumba juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama dalam sektor pariwisata.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menjadikan Pulau Rote sebagai ikon baru pariwisata premium dunia yang inklusif dan berkelanjutan.(*)

Kategori: KolaborAksi

PUPR NTT Gelar Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di NTT