Perkuat Posisi NTT dalam Investasi Nasional, Kadis PUPR NTT Hadir di Rakernas ASPERAPI

LABUAN BAJO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT) Ir. Benyamin Nahan, MT., mewakili Gubernur NTT menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASPERAPI Tahun 2026.

Rakernas itu digelar di kawasan strategis pariwisata, Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat,10 April – Minggu, 12 April 2026.

Rakernas ini menjadi momentum penting yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku industri pameran dari seluruh Indonesia dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan dan promosi potensi daerah.

Dengan demikian, Kehadiran Kadis PUPR NTT ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendorong pembangunan daerah yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, kehadiran Kadis PUPR NTT juga untuk memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PUPR NTT Ir Benyamin Nahak dalam penjelasannya.

Dia menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Ia menilai, sektor pameran memiliki peran signifikan dalam membuka akses promosi yang lebih luas bagi daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam mendukung suksesnya berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

“Kesiapan infrastruktur tidak hanya menunjang kelancaran event, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Beny Nahak.

Dia memastikan, Pemerintah Provinsi NTT akan terus berupaya agar kawasan-kawasan strategis seperti Labuan Bajo tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif dan investasi.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

Dia berharap, melalui Rakernas ASPERAPI 2026 ini terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri pameran.

“Sinergi ini penting dalam menghadirkan berbagai event berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global,” tegasnya.

Dengan demikian, partisipasi aktif Pemerintah Provinsi NTT dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*)

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Gubernur NTT Lantik dan Kukuhkan 35 Pejabat Eselon II, Benny Nahak Dikukuhkan Jadi Kadis PUPR NTT

KUPANG – Gubernur NTT Melki Laka Lena merotasi sebanyak 23 pejabat dan mengukuhkan 12 Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Dari total 35 Pejabat Eselon II Pemprov NTT, Ir Benyamin Nahak, MT., dikukuhkan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) NTT.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II Pemprov NTT itu digelar di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Senin (16/3/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur NTT menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya meningkatkan kinerja birokrasi agar pembangunan di Provinsi NTT berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Gubernur Melki Laka Lena juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta mampu menerjemahkan visi-misi pembangunan daerah melalui program-program prioritas pemerintah.

“Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jenderal lapangan dalam menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah serta menjalankan tujuh pilar pembangunan NTT,” jelasnya.

Karena itu, Melki Laka Lena meminta agar program-program strategis seperti penguatan ekonomi lokal melalui OVOP, pengembangan pasar produk daerah melalui NTT Mart, serta Gerakan Beli NTT didorong dan dilaksanakan secara lebih maksimal.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat dapat mengetahui berbagai capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.*

(source foto: IG @melkilakalena.official)

PUPR NTT Dukung Kesuksesan PON 2028

JAKARTA – Rombongan KONI Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan rapat koordinasi bersama KONI Nusa Tenggara Barat, KONI DKI Jakarta, serta Ketua Umum KONI Pusat dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan PON Nusa Tenggara (Nusra) 2028.

Dalam kesepakatan bersama, Provinsi NTT akan menjadi tuan rumah untuk 22 cabang olahraga, NTB 26 cabang olahraga, dan DKI Jakarta 14 cabang olahraga.

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Bapperida Provinsi NTT, serta jajaran terkait lainnya sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTT terhadap suksesnya penyelenggaraan PON Nusra 2028.

Semoga seluruh tahapan persiapan ke depan berjalan lancar dan semakin matang, sehingga PON Nusra 2028 dapat terlaksana dengan sukses dan membanggakan.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menegaskan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi NTT, pihaknya siap mendukung PON Nusra 2028.

“Dinas PUPR NTT mensuport menyiapkan infrastruktur jalan dan lain sebagainya untuk menyukseskan PON Nusra 2028,” ujar Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana KONI NTT ini.(*)

Dinas PUPR NTT Teken MoU dengan Bank NTT, Dukung Finansial yang handal untuk Infrastruktur

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank NTT untuk mendukung berbagai program infrastruktur di NTT.

Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR NTT Ir. Benyamin Nahak, MT dan Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus dalam Costumer Gathering Bank NTT yang diselenggarakan di Aston Kupang Hotel, Kamis (12/2/2026) malam.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menjelaskan, kolaborasi ini menjadi langkah krusial untuk mengoptimalkan layanan informasi proyek pemerintah yang terintegrasi dengan layanan perbankan.

“Melalui akses data yang transparan dan dukungan finansial yang handal, kami berkomitmen memastikan setiap program infrastruktur di Nusa Tenggara Timur berjalan sukses, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Benny Nahak.

Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan bahwa penandatangan kerja sama tersebut bertujuan supaya para pelaku usaha khususnya di sektor jasa konstruksi dapat memanfaatkan berbagai skema kredit yang ditawarkan Bank NTT.

Apalagi, kata dia sektor infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat di wilayah NTT.

Gubernur NTT Melki Laka Lena yang menyaksikan acara itu melalui live streaming dari Maumere, Kabupaten Sikka berharap, Bank NTT melalui berbagai program kerja dan rencana bisnisnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di NTT.

Untuk itu, Melki Laka Lena mengajak semua elemen masyarakat termasuk para pengusaha lokal NTT untuk menjadi bagian dari Bank NTT. Dengan menjadi bagian dari Bank NTT tentunya kontribusi untuk masyarakat dan daerah menjadi nyata dan berdampak besar.*

Kunker Ke Dinas PUPR NTT, Melki Laka Lena: Evaluasi Menyeluruh Proyek Pembangunan Lintas Periode

KUPANG- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT dan memimpin rapat evaluasi Program Tahun Anggaran 2025 serta perencanaan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Dinas PUPR NTT, Sabtu (31/1/2026).

Gubernur menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan di wilayahnya. Melki menginstruksikan jajarannya agar melepaskan diri dari pendekatan seremonial maupun sentimen politik terhadap periode kepemimpinan sebelumnya.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa keberlanjutan sebuah program harus didasarkan pada objektivitas dan asas manfaat bagi masyarakat, bukan siapa pencetusnya.
“Ukurannya sederhana: apakah program itu masih relevan dengan kebutuhan hari ini, berdampak, dan bermanfaat. Tidak penting itu proyek siapa atau era gubernur siapa. Kalau masih prospektif, kita lanjutkan. Kalau rusak total tapi penting, kita bangun ulang,” tegas Melki.
Gubernur secara khusus meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menginventarisasi seluruh proyek provinsi dari berbagai periode. Fokus utama meliputi proyek irigasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya yang saat ini dalam kondisi mangkrak atau belum tuntas.
Terkait pembiayaan, Melki membuka peluang penggunaan berbagai skema mulai dari APBD Provinsi, APBN, hingga pendanaan campuran (mixed funding).
“Kalau kewenangan provinsi dan masih bisa kita kerja, kita kerja. Jangan biarkan proyek bagus terbengkalai hanya karena persoalan administrasi atau ego sektoral,” imbuhnya.

Salah satu sorotan utama dalam evaluasi ini adalah Monumen Pancasila di Kota Kupang. Mengingat nilai simbolik dan strategisnya secara nasional, Gubernur meminta agar proyek ini tidak hanya ditangani dengan renovasi terbatas.
Melki menginstruksikan agar revitalisasi monumen tersebut diusulkan menggunakan dana APBN dengan klasifikasi proyek nasional. Rencana ini mencakup penataan kawasan pendukung secara menyeluruh, termasuk fasilitas parkir, akses jalan, hingga desain kawasan yang representatif sebagai destinasi wisata sejarah.
“Kalau sudah pakai APBN, jangan tanggung. Jangan cuma renovasi bangunan utama, tapi sekalian fasilitas pendukungnya supaya orang mau berhenti dan berkunjung,” pungkasnya.

Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, melaporkan bahwa kondisi Monumen Pancasila di Kota Kupang saat ini sangat memprihatinkan. Akibat faktor usia bangunan, paparan cuaca, hingga aksi pencurian, bangunan tersebut kini hanya menyisakan struktur inti.
“Hasil pengecekan terakhir, yang tersisa hanya struktur dan kolom. Finishing, instalasi listrik, dan fasilitas pendukung sudah rusak atau hilang. Karena itu, estimasi anggaran kini naik menjadi sekitar Rp17 miliar dari usulan awal Rp13 miliar,” jelas Benyamin. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian harga satuan, inflasi, serta rencana optimalisasi kawasan agar lebih fungsional.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang memanfaatkan aset daerah dan material galian dalam proyek-proyek pembangunan di NTT.
Gubernur menyoroti masih lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ketidakpatuhan pembayaran retribusi.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan lagi menoleransi pengusaha yang mengabaikan kewajiban finansial mereka kepada daerah.
“Kalau pengusaha tidak mau bayar, kita tertibkan. Hitung semua RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek. Di situ jelas ada volumenya, ada nilainya. Retribusi itu hak daerah dan kabupaten, jangan ditahan-tahan,” tegas Melki dengan nada bicara lugas.
Gubernur Melki menyatakan akan mengambil langkah ekstrem jika pendekatan administratif tidak diindahkan. Ia membuka opsi untuk menggandeng aparat penegak hukum guna melakukan audit dan penindakan di lapangan demi memastikan kepatuhan para kontraktor dan pengusaha material.
“Kalau perlu, libatkan penegak hukum agar semuanya tertib. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi murni untuk menegakkan aturan. Kita ingin sistem berjalan adil,” ujarnya..

Menanggapi arahan tersebut, Benyamin Nahak melaporkan bahwa Dinas PUPR sebagai langkah awal, mulai menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah melalui penataan aset di ruang milik jalan.
Benyamin mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah menertibkan pemanfaatan lahan milik jalan yang selama ini digunakan oleh pihak ketiga tanpa kontribusi retribusi yang jelas.

Penataan dimulai dari jantung ibu kota, yakni ruas jalan Simpang Polda hingga Bandara El Tari Kupang. Wilayah ini dipilih karena merupakan “wajah” utama Kota Kupang sekaligus area dengan kepadatan utilitas tertinggi.
“Kami mulai dari ruas Simpang Polda sampai Bandara El Tari. Tiang listrik dan utilitas lainnya kami tertibkan karena mereka menggunakan tanah milik jalan yang sudah bersertifikat,” jelas Benyamin.
Langkah ini bukan sekadar penataan estetika kota, melainkan juga mesin uang baru bagi daerah. Dari satu ruas jalan ini saja, potensi PAD yang bisa diraup diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar per tahun.
Benyamin menambahkan, program ini akan diekspansi secara masif ke wilayah Atambua dan Ende pada tahun 2026.

Selain penertiban aset, Pemprov NTT tengah mematangkan skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Namun, Benyamin mengakui masih ada tantangan dalam sinkronisasi anggaran di tingkat daerah.
Ia mencatat beberapa daerah seperti Lembata, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya belum mengalokasikan anggaran pendamping untuk program kolaborasi ini.
“Masih ada kabupaten yang belum siap menganggarkan. Ini akan terus kita dorong dan benahi. Sinergi anggaran sangat penting agar pembangunan infrastruktur dan pengamanan aset ini berjalan linear dari provinsi hingga ke desa,” pungkas Benyamin.

Gubernur juga menekankan pentingnya program perumahan sebagai instrumen strategis penurunan kemiskinan dan stunting di NTT.
“Dari 14 indikator kemiskinan, hampir setengahnya terkait perumahan. Kalau ini kita tangani serius, dampaknya besar secara makro,” kata Melki.
Melki menegaskan bahwa efektivitas kerja hanya bisa dicapai jika setiap urusan dikembalikan ke fungsinya masing-masing.
“Urusan teknis harus ada di dinas teknis. Kalau kewenangannya tersebar, kita tidak bisa bergerak leluasa. SOP dan struktur akan kita benahi agar koordinasi jauh lebih ramping dan cepat,” tegas Melki dalam arahannya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR bersama DPRD dan pemangku kepentingan terkait akan melakukan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan program 2025 serta finalisasi perencanaan dan pengadaan program Tahun Anggaran 2026 mulai Februari mendatang.
Evaluasi tersebut akan mencakup sektor perumahan, jalan, air minum, PAD, serta penataan kawasan strategis, termasuk Monumen Pancasila.(*)

Kategori: DPUPR

Perkuat Posisi NTT dalam Investasi Nasional, Kadis PUPR NTT Hadir di Rakernas ASPERAPI