PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Kadis PUPR NTT Sambut Wapres Gibran di Kota Kupang

KUPANG – Senin, 6 April 2026 siang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendarat di Kota Kupang.

Kedatangan Wapres Gibran ini disambut oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir Benyamin Nahak.

Beny Nahak hadir bersama para kepala dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah di NTT untuk menyambut kunjungan Wapres yang membawa harapan baru bagi NTT ini.

Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Kupang bukan sekadar seremoni protokoler.

Ia menjadi penanda bahwa relasi antara pusat dan daerah terus dijaga dalam ritme yang tak boleh terputus.

Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, di mana pembangunan kerap diuji oleh jarak dan keterbatasan, kehadiran itu dibaca sebagai sinyal: Negara hadir, dan kerja-kerja pembangunan tetap berjalan.

Untuk diketahui, Wakil Presiden berkunjung ke Kota Kupang ini telah dijadwalkan sebelumnya untuk menghadiri Festival Pawai Paskah GMIT 2026.

Bagi pemerintah daerah, momentum ini lebih dari sekadar kunjungan kerja. Ia menjadi ruang konsolidasi lintas sektor, lintas kepentingan.

Para kepala OPD, termasuk Benyamin Nahak, membaca kehadiran ini sebagai peluang memperkuat koordinasi, mempercepat program, dan memastikan setiap rencana tak berhenti di atas kertas.

Di balik sambutan dan protokol, ada kerja panjang yang menanti untuk dituntaskan.

Pada akhirnya, kunjungan ini menyisakan satu pesan yang tak terucap secara langsung: pembangunan bukan hanya soal proyek, tetapi tentang kehadiran, perhatian, dan kesinambungan. Langkah Istana di Kota Kupang, pertanda bahwa harapan kembali dirajut pelan, namun pasti.*

PUPR NTT Dukung Kesuksesan PON 2028

JAKARTA – Rombongan KONI Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan rapat koordinasi bersama KONI Nusa Tenggara Barat, KONI DKI Jakarta, serta Ketua Umum KONI Pusat dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan PON Nusa Tenggara (Nusra) 2028.

Dalam kesepakatan bersama, Provinsi NTT akan menjadi tuan rumah untuk 22 cabang olahraga, NTB 26 cabang olahraga, dan DKI Jakarta 14 cabang olahraga.

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Bapperida Provinsi NTT, serta jajaran terkait lainnya sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTT terhadap suksesnya penyelenggaraan PON Nusra 2028.

Semoga seluruh tahapan persiapan ke depan berjalan lancar dan semakin matang, sehingga PON Nusra 2028 dapat terlaksana dengan sukses dan membanggakan.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menegaskan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi NTT, pihaknya siap mendukung PON Nusra 2028.

“Dinas PUPR NTT mensuport menyiapkan infrastruktur jalan dan lain sebagainya untuk menyukseskan PON Nusra 2028,” ujar Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana KONI NTT ini.(*)

PUPR NTT Bahas Percepatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan Komisi II DPR RI

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT bersama Komisi II DPR RI membahas berbagai persoalan infrastruktur di wilayah NTT, khususnya di wilayah Perbatasan RI dan Timor Leste, termasuk jalan nasional, yakni ruas jalan Oelamasi – Oepoli (Kabupaten Kupang), Oekusi (RDTL) dan Batuputih Motamasin Covalima (RDTL).

Pembahasan itu digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Pembahasan ini menjadi sebuah langkah penting untuk mendengar aspirasi dari daerah-daerah perbatasan, termasuk NTT.

Dalam RDP itu hadir Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam RDP itu menggambarkan secara umum testing wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) di Provinsi NTT, termasuk kondisi infrastruktur, potensi wilayah, serta program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami mendorong pembangunan di kawasan perbatasan melalui sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan sebagai bentuk kehadiran negara di beranda terdepan,” ungkapnya.

Akan tetapi, John Asadoma juga menyoroti sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi, khususnya terkait belum tuntasnya batas wilayah pada segmen Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment.

Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menjelaskan, pada RDP itu, Pemprov NTT menyampaikan usulan alih status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, yakni ruas jalan Oelamasi – Oepoli (Kabupaten Kupang), Oekusi (RDTL) dan Batuputih Motamasin Covalima (RDTL).

Hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut merupakan penghubung antar negara.

“Dalam RDP itu, kami dari Pemprov NTT juga menyampaikan data terkait empat jembatan di Kabupaten Kupang yang rusak, mulai dari Oelamasi – Oepoli hingga ke Oekusi,” jelas Kadis PUPR NTT.

Pemprov NTT juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk dibangun kembali jembatan-jembatan yang rusak tersebut karena dalam keadaan rusak berat dan juga mengingat keterbatasan fiskal.

Jembatan-jembatan yang disampaikan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI itu, yakni Jembatan Kapsali sepanjang 100 meter yang dalam kondisi rusak berat, Jembatan Termanu sepanjang 100 meter dalam kondisi rusak berat, Jembatan Nunpisa sepanjang 30 meter dalam keadaan rusak berat, jembatan Bipolo sepanjang 25 meter dalam keadaan rusak berat dan harapan adanya bangunan baru untuk jembatan Na’anruin sepanjang 30 meter.

Menurutnya, Pemprov NTT berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur di perbatasan dapat segera terwujud.*

Audiens Dengan Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wagub dan Kadis PUPR NTT Bawa Misi Stunting dan Kemiskinan Ekstreme

JAKARTA – Gubernur NTT Jhoni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak beraudiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Menko IPK.

Turut hadir dalam audiensi itu para pejabat Pemprov NTT, yaitu Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat Ady Endezon Mandala, Kepala Dinas Perhubungan NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Ondy Christian Siagian.

Wakil Gubernur NTT dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.

“Fokus utama yang saya sampaikan terkait peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” sebut Wagub NTT Johni Asadoma.

Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, ke depan, pembangunan infrastruktur itu akan lebih diprioritaskan pada upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, sisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan secara merata ke 20 kabupaten/kota yang fokus utamanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini penting mengingat kondisi eksisting menunjukkan kemantapan jalan provinsi rata-rata masih di bawah 70%, sehingga belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, dalam sektor sumber daya air, dibutuhkan pembangunan embung di Pulau Sumba untuk memperkuat irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Kadis PUPR NTT juga menyoroti adanya 446 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar merata di seluruh NTT, sebagai salah satu indikator kemiskinan yang mendesak untuk ditangani.

Tak kalah penting, akses terhadap air minum layak masih berada di bawah 90%, yang turut berhubungan erat dengan angka kemiskinan masyarakat.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Percepatan ini diharapkan dapat segera menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Merespons usulan itu, Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Ayodhia G. L. Kalake berkomitmen memfasilitasi penuh Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTT.

“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” jelasnya.

Pemerintah pusat akan terus memantau, mengawal, dan mendukung kebijakan dan program di NTT agar tujuan percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT.*

Setelah Tertunda Puluhan Tahun, Menteri Dody: Baru di Era Presiden Prabowo Proyek Tanggul Laut Pantura

Demak – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut akan secara serius dilaksanakan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek Giant Sea Wall menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob,”kata Menteri Dody

Menurut Menteri Dody, perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

“Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik,” kata Menteri Dody.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan Giant Sea Wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan. (*)

Kategori: Nasional

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat