JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Benyamin Nahak mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Senin (13/7/2026).
Kedatangan Wagub dan Kadis PUPR untuk beraudiens dengan Kemenko IPW ini untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.
Kedatangan Wagub NTT dan Kadis PUPR NTT ini diterima oleh Sekretaris Kemenko IPK RI, Ayodhia G. L. Kalake bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, hingga pembiayaan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Wagub Johni Asadoma menegaskan dirinya membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kata Johni Asadoma, Pemprov NTT mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan.
Johni Asadoma berharap, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap ditindaklanjuti.
Menurut Wagub NTT, Pemprov NTT juga telah menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional karena mendukung kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Selain itu, ada kawasan pariwisata strategis nasional, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.
Namun, tantangan pembangunan masih besar akibat karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, tingginya kerusakan infrastruktur akibat bencana, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, ia mengatasnamakan Pemprov NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan yang meliputi penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dukungan pembiayaan APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, hingga percepatan alih status ruas jalan strategis menjadi jalan nasional.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov NTT mengusulkan pembangunan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,544 triliun.
Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan strategis senilai sekitar Rp105,13 miliar.
“Seluruh usulan ini telah dinyatakan memenuhi Readness Criteria (RC) teknis dan siap dieksekusi bersama Kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian PUPR,” tegas Benyamin Nahak.
Merespons Usulan Pemprov NTT itu, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi keseriusan Pemprov NTT yang telah menyiapkan usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.
“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya,” ujar mantan Penjabat Gubernur NTT ini.
Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kata Ayodhia, pihaknya akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan.
Ayodhia menjelaskan, Kemenko IPK akan mengawal sinkronisasi lintas kementerian agar usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis dapat memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional.
Dukungan juga disampaikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan pemerintah akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Menutup Audiens itu, Johni Asadoma mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat NTT.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis di provinsi kepulauan tersebut.(*)
