NAGEKEO – Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak yang diwakili Kabid Bina Marga Adi Samuel Mboeik, ST dan Plt Kasie Pembangunan Jarot Nugroho, SST mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Kabalai Jalan BPJN dan Kasie Preservasi meninjau lokasi terdampak longsor dan banjir di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Sabtu, 13 September 2025.
Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dampak longsor dan banjir yang terjadi di wilayah itu pada 7-9 September 2025 lalu.
Selain itu, kunjungan itu juga untuk melakukan koordinasi teknis bersama Balai Jalan serta diskusi bersama Wakil Gubernur di Rumah Jabatan Bupati Nagekeo bersama Tim Satgas Bencana.
Fokus utama pembahasan adalah percepatan langkah penanganan titik-titik yang terdampak, agar akses masyarakat segera kembali pulih dan aman untuk dilalui.
Dalam kesempatan ini, Dinas PUPR Provinsi NTT mengapresiasi seluruh pihak, khususnya Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II, yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat.
Sinergi yang terjalin ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, sekaligus memastikan keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma pada kesempatan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk pemulihan secara bertahap, dimulai dari kebutuhan darurat hingga pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, Pemerintah berkomitmen untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.
“Pemerintah daerah NTT ikut berduka cita yang mendalam bersama para korban. Sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, kami akan berupaya semaksimal mungkin menanggulangi semua kerusakan yang terjadi. Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga yang terdampak mendapat perlindungan, bantuan, dan harapan bagi masa depan mereka. Pemerintah juga berjanji akan memperpanjang masa pencarian serta memperkuat personel dan sarana pencarian,” tegasnya.***
Audiens Dengan Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wagub dan Kadis PUPR NTT Bawa Misi Stunting dan Kemiskinan Ekstreme
JAKARTA – Gubernur NTT Jhoni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak beraudiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Menko IPK.
Turut hadir dalam audiensi itu para pejabat Pemprov NTT, yaitu Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat Ady Endezon Mandala, Kepala Dinas Perhubungan NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Ondy Christian Siagian.
Wakil Gubernur NTT dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.
“Fokus utama yang saya sampaikan terkait peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” sebut Wagub NTT Johni Asadoma.
Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, ke depan, pembangunan infrastruktur itu akan lebih diprioritaskan pada upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, sisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan secara merata ke 20 kabupaten/kota yang fokus utamanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini penting mengingat kondisi eksisting menunjukkan kemantapan jalan provinsi rata-rata masih di bawah 70%, sehingga belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, dalam sektor sumber daya air, dibutuhkan pembangunan embung di Pulau Sumba untuk memperkuat irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
Kadis PUPR NTT juga menyoroti adanya 446 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar merata di seluruh NTT, sebagai salah satu indikator kemiskinan yang mendesak untuk ditangani.
Tak kalah penting, akses terhadap air minum layak masih berada di bawah 90%, yang turut berhubungan erat dengan angka kemiskinan masyarakat.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Percepatan ini diharapkan dapat segera menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
Merespons usulan itu, Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Ayodhia G. L. Kalake berkomitmen memfasilitasi penuh Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTT.
“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” jelasnya.
Pemerintah pusat akan terus memantau, mengawal, dan mendukung kebijakan dan program di NTT agar tujuan percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT.*
Dinas PUPR NTT Gandeng Akademisi UCB Kupang, Gelar FGD Penyusunan Dokumen Teknis Jasa Konstruksi
KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT bersama Universitas Citra Bangsa (UCB) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen/Materi Teknis Jasa Konstruksi pada Senin, 8 September 2025.
FGD ini bertujuan memperkuat regulasi daerah di bidang jasa konstruksi, mengidentifikasi isu strategis, serta menghadirkan solusi yang tepat demi pembangunan infrastruktur NTT yang berkelanjutan, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR NTT Melkias Julius Liklikwati saat membacakan sambutan Kepala Dinas PUPR NTT mengungkapkan, sektor jasa konstruksi memegang peranan vital dalam pembangunan daerah.
Jasa konstruksi bukan sekadar tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan sektor ini berjalan optimal, dibutuhkan regulasi yang kuat, jelas, dan relevan dengan kondisi daerah.
Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta turunannya, memungkinkan untuk penetapan produk hukum daerah untuk melindungi dan mengembangkan sektor jasa konstruksi di Provinsi NTT.
“Hari ini, kita semua hadir di sini sebagai bentuk kolaborasi antara stakeholders di sektor jasa konstruksi untuk bersama-sama melihat tantangan dan peluang ke depan di Provinsi NTT,” jelasnya.
Untuk itu, melalui FGD ini dia berharap agar PUPR NTT bersama UCB Kupang bersama-sama menggali permasalahan, hambatan, ide, berbagi pengalaman, dan menetapkan isu-isu strategis sektor konstruksi di NTT.
Sehingga, bisa dijadikan kelengkapan dalam penyusun dokumen teknis serta menjadi pilar utama dalam perumusan produk hukum jasa konstruksi daerah.
“Dokumen ini bukan hanya sekadar berkas formal. Ini adalah cerminan dari komitmen bersama kita untuk menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing,” tegasnya.
Menurutnya, FGD ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Akademisi dalam hal ini Universitas Citra Bangsa.
Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak, dengan adanya kolaborasi tersebut pemerintah mendapatkan akses ke penelitian, data, dan analisis yang mendalam, sedangkan bagi para akademisi, kolaborasi membuka ruang untuk penerapan teori, keterbukaan data, serta peningkatan reputasi dan akreditasi di dunia pendidikan.
“Saya berharap, diskusi kita hari ini dapat berjalan interaktif, terbuka, dan menghasilkan masukan yang konstruktif. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk merumuskan landasan hukum yang akan membawa kemajuan bagi daerah kita,” ajaknya.
Mengakhiri sambutannya dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, moderator, dan para peserta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk kegiatan ini.
“Semoga upaya kita hari ini menjadi langkah nyata dalam memajukan sektor jasa konstruksi di daerah kita,” tutupnya.(*)
Dinas PUPR Provinsi NTT Gandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Ende
ENDE – Dinas PUPR NTT menggandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan didukung Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas PUPR dan BKPSDM serta BPD GATENSI NTT menggelar Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Ende, Kabupaten Ende, 22 Agustus 2025.
Kadis PUPR NTT yang diwakili oleh Plt Sekretaris Dinas Liklikwatil M. Julius, ST.,MT mengatakan, kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi bersertifikat semakin meningkat setiap tahunnya.
Hal ini sejalan dengan Program pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang menitikberatkan pembangunan melalui penyediaan Infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur penunjang yang seluruhnya berkaitan erat dengan sektor konstruksi.
Dia menjelaskan, sesuai amanat Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peran pembinaan jasa konstruksi di daerah semakin penting.
Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan jasa konstruksi harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara kolaboratif.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan stakeholders Jasa Konstruksi di daerah tercermin dalam kegiatan yang kita selenggarakan hari ini. Kegiatan ini merupakan sharing pembiayaan antara pemerintah Pusat yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Dinas PUPR Provinsi NTT serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas PUPR Kab Ende dan BKPSDM Kabupaten Ende serta stakeholders terkait yaitu BPD GATENSI NTT,” jelasnya.
Kegiatan uji sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang diselenggarakan di Ende ini merupakan kegiatan sertifikasi pertama yang diselenggarakan di luar wilayah ibu kota Provinsi NTT.
Kegiatan ini merupakan pilot project bagi kami Dinas PUPR NTT dan LSP untuk penyelenggaraan uji sertifikasi secara masal yang dilakukan di luar wilayah ibu kota Provinsi dan menjadi protipe untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Penyediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat merupakan Pekerjaan Rumah bagi kita bersama, sesuai amanat Undang-undang No 2 Tahun 2017.
Karena itu, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli yaitu jenjang 7 ke atas, sedangkan Pemerintah Kabupaten/ Kota menyediakan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil yaitu jenjang 6 ke bawah.
Dalam mendukung program percepatan pembangunan, upaya peningkatan kompetensi SDM konstruksi, sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, sehingga ke depan memberi dukungan penyediaan infrastruktur strategis nasional yang handal.
Dia menjelaskan, beberapa sektor prioritas seperti ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan khususnya persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2028 di Provinsi NTB dan NTT, menuntut kesiapan sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional, dan bersertifikasi.
Kegiatan sertifikasi ini menjadi sangat penting dan strategis, karena merupakan upaya untuk menjamin mutu dan standar kompetensi para tenaga kerja kita di bidang konstruksi.
Dengan memiliki sertifikasi, para tenaga kerja tidak hanya diakui keahliannya secara nasional, namun juga lebih siap untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
Kegiatan Uji sertifikasi ini merupakan langkah strategis untuk mengukur dan mengakui kemampuan serta keahlian para calon ahli muda dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pekerjaan Konstruksi.
Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para peserta, dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan serta memberikan berkontribusi pada kemajuan industri konstruksi.
Sebagai informasi, saat ini pemegang Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Kualifikasi Ahli juga dituntut untuk memenuhi nilai Kum PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) sebagai Syarat Utama untuk melakukan Proses perpanjangan SKK.
Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dinas PUPR sebagai Pembina Jasa Konstruksi mendorong agar Bapak/Ibu Peserta apa bila lulus uji SKK maka dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan sehingga ketika masa berlaku habis, nilai KUM PKB dapat terpenuhi untuk proses perpanjangan SKK.
Saya harapkan melalui kegiatan ini menjadi sarana terwujudnya sektor konstruksi Provinsi NTT yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Ende oleh Dr.drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes menyampaikan selamat datang kepada para penguji juga para peserta uji sertifikasi kompetensi pada kegiatan berahmat hari ini.
Kiranya kegiatan ini menjadi ukuran untuk mengetahui sejauhmana para tenaga kerja konstruksi telah memenuhi regulasi serta unsur-unsur yang diperlukan bagi seorang tenaga kerja kontruksi juga kredibilitas yang dimiliki.
Kegiatan sertifikasi ini menjadi sangat penting dan strategis, karena merupakan upaya untuk menjamin mutu dan standar kompetensi para tenaga kerja kita di bidang konstruksi.
Dengan memiliki sertifikat, para tenaga kerja tidak hanya diakui keahliannya secara nasional, namun juga lebih siap untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
Di samping itu, kegiatan uji sertifikasi ini juga merupakan langkah yang strategis untuk mengukur dan mengakui kemampuan serta keahlian para calon ahli muda dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi.
Dia berharap, kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para peserta, dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan serta memberikan kontribusi pada kemajuan industri konstruksi.
“Perlu kita ketahui bersama. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak utama perekonomian suatu daerah. Untuk itu, ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompoten dan bersertifikat menjadi sangat krusial,” jelasnya.
Sertifikat kompetensi, kata dia, bukan hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga menjadi bukti bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan konstruksi serta memberikan jaminan keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan proyek.
Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peran pembinaan jasa konstruksi di daerah semakin penting.
Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan jasa konstruksi harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara kolaboratif.
Pemerintah Kabupaten Ende, terus berupaya meningkatkan kompentensi SDM konstruksi, sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur sehingga ke depannya memberi dukungan penyediaan infrastruktur strategis nasional yang handal.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, saudara-saudara dapat memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimiliki dan menjadi tenaga kerja konstruksi yang berkualitas serta profesional. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para penguji dan instruktur yang telah hadir” ajaknya.
Kepada panitia penyelenggara dia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan ini untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi di daerah kita.***
Dinas PUPR Pamerkan Pembangunan Infrastruktur NTT di Arena Pameran
KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) berperan aktif dengan terlibat langsung dalam Pameran Pembangunan NTT Tahun 2025.
Pameran Pembangunan NTT Tahun 2025 sendiri berlangsung di lahan kosong milik manajemen Hotel Harper Kupang, Sejak Senin, 11 Agustus 2025 dan ditutup Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Kehadiran Dinas PUPR NTT dengan mendirikan sebuah stand, menampilkan berbagai informasi, program, serta hasil karya pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.
Hasil karya pembangunan infrastruktur di NTT yang ditampilkan pada pameran kali ini berupa Informasi seputar Program Kerja Bidang Dan Pencapaian, Peta Kerja Bidang, Alat-Alat Pengujian Material, Dokumentasi-dokumentasi Pekerjaan Yang Telah Dikerjakan, dan Alat Pengaman Diri Yang Digunakan Di Lokasi Pekerjaan.
Tercatat, sebanyak 1944 pengunjung, tidak termasuk pengunjung yang tidak mengisi buku tamu yang datang di stand Dinas PUPR NTT.
Dinas PUPR NTT berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah hadir dan meramaikan stand kami.
Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya, membangun, dan menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat NTT.
Salah satu pengunjung Ary Dando mengaku senang dan bangga atas hasil karya dinas PUPR NTT yang ditampilkan pada pameran itu.
Dia berharap, Dinas PUPR NTT semakin kaya untuk membangun infrastruktur di NTT tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur itu benar-benar merasakan manfaatnya. (*)
Kadis PUPR NTT Paparkan Pentingnya RTRW untuk Pembangunan Pulau Flores
LABUAN BAJO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT), Ir. Benyamin Nahak, MT., tampil sebagai narasumber pada acara Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Acara Forum Koordinasi itu berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Forum ini merupakan upaya strategis untuk mempercepat penataan ruang di Pulau Flores, yang menjadi landasan penting bagi pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung Kawasan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo.
Dalam paparannya, Ir. Benyamin Nahak, MT. membahas topik “Pentingnya RTRW NTT 2024-2043 dalam penataan ruang untuk mendukung perencanaan pembangunan Pulau Flores.”
Menurut Ir. Benyamin Nahak, RTRW NTT 2024-2043 adalah instrumen kunci dan solusi untuk mengatasi tantangan pembangunan di Flores, seperti kurangnya integrasi perencanaan, hambatan legalisasi tata ruang, dan sinkronisasi kebijakan yang belum optimal.
Dokumen ini menetapkan visi “Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi NTT yang Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan, dan Berkarakter Maritim” dan berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman bagi semua pihak dalam pengembangan wilayah.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi, yang memperkuat statusnya sebagai destinasi wisata “Super Premium” dan prioritas nasional.
Pembangunan yang diatur dalam RTRW ini berfokus pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, seperti perlindungan Taman Nasional Komodo, konservasi ekosistem laut, dan pengembangan pariwisata terpadu yang ramah lingkungan.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penataan ruang serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Flores.*
