KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menandatangani 64 Paket Pekerjaan dari Total 139 Paket Pekerjaan Infrastruktur di Tahun 2025.

Proyek itu merupakan bagian dari Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dalam sambutannya pada penandatanganan kontrak yang digelar pada Jumat (1/8/2025) itu menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas perhatian Dinas PUPR NTT yang telah menyelenggarakan kegiatan yang bermartabat ini.

Gubernur mengakui, kegiatan ini sebagai wujud dukungan dan perhatian kita terhadap pembangunan di Provinsi NTT.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah NTT, dan sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029.

Dalam visi misi itu, salah salah satu misinya adalah memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

“Saya perlu menegaskan kembali bahwa prioritas pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendukung sektor-sektor andalan seperti pertanian, pertambangan dan pariwisata yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT,” ujar Gubernur NTT.

Dia mengajak Balai-Balai Lingkup Kementerian Pekerjaaan Umum dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk lebih bersinergi dalam pembangunan insfraktrur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpadu sehingga lebih memberikan dampak dan manfaat.

“Saya harapkan kegiatan ini bukan hanya acara seremoni belaka, namum menjadi sarana terwujudnya sektor konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan,” pintanya.

Dia juga meminta perhatian Para Penyedia Jasa serta Para Pejabat Pembuat Komitmen yang hari ini akan berkontrak untuk memperhatikan 5 (lima) aspek penting jasa konstruksi yaitu : Manfaat, Kualitas, Kuantitas, administarsi dan Efisien.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak sebagai ketua panitia dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 Lingkup Dinas PUPR Provinsi NTT ini.

Dia menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukuhkan kesepakatan antara para pihak yang memiliki kekuatan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kegiatan ini juga menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan, Memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, Melindungi Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama.

Juga membentuk hubungan kerja yang profesional dan transparan antara para pihak yang terlibat.

Dia merincikan, jumlah paket pekerjaan Dinas PUPR secara keseluruhan di Tahun 2025 ini sebanyak 139 paket pekerjaan, yang terdiri dari 48 Paket Konstruksi, 77 Paket Jasa Konsultansi, dan 14 Barang dengan lokasi pekerjaan tersebar di 22 Kab/ Kota. Sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan sudah terkontrak sebanyak 64 paket pekerjaan, yang terdiri dari 29 paket Konstruksi dan 35 paket Jasa Konsultansi. (*)

KUPANG – Sebanyak 5.480 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I lingkup Pemerintah Provinsi NTT resmi menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT, Kamis (24/7/1025).

Dari 5.480 PPK Provinsi NTT itu, ada 269 PPPK yang mengabdi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT.

Kepala Dinas PUPR NTT Beny Nahak menyambut baik 269 PPPK Dinas PUPR NTT yang resmi menerima SK Gubernur NTT itu.

Dia berpesan, semua peserta PPPK atau ASN yang baru dilantik harus mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidup, termasuk hari ini bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan.

“Bukan suatu kebetulan. Semua peristiwa ini terjadi dalam kehidupan bapa ibu sekalian karena campur tangan Tuhan. Karena itu harus bersyukur,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan rasa syukur itu, maka semua punya kewajiban berbuat kebaikan di Dinas PUPR NTT.

Dia berpesan ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan rasa syukur itu lewat tiga sumpah atau janji, yaitu:

Pertama, disiplin untuk masuk dan keluar kantor tepat waktu.

Kedua, dari jam masuk sampai jam keluar kantor harus memberikan kinerja dalam bentuk kontribusi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terutama terhadap Kinerja Dinas PUPR NTT.

Ketiga, sudah ada kesepakatan bahwa di Dinas PUPR maksimal yang ada di kantor hanya 30%, sisanya itu semua harus ke lapangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT. Hal ini untuk menunjang pendapatan TPP dan gaji semua pegawai.
Menurut Beny Nahak, PAD Dinas PUPR bersumber dari bengkel PUPR, laboratorium PUPR, dan BLUD-SPAM.

Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT di tahun 2026 senilai Rp2,8 triliun. Dari PAD ini akan digunakan untuk pembayaran gaji sebagai ASN dan tunjangan perbaikan penghasilan.

Semakin tinggi PAD, maka tunjungan ASN semakin tinggi. Sehingga diharapkan semua insan PUPR bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sesuai dengan Motto Dinas PUPR, agar target pendapatan di Dinas PUPR tahun 2026 sebesar Rp11,4 miliar bisa tercapai.

“Sudah digariskan, maksimal pegawai yang bertugas di dalam kantor ini adalah sebagian besar pegawai yang berlatar belakang tata usaha, administrasi, sedangkan yang berlatar belakang teknis dalam waktu dekat akan segera ditempatkan pada UPTD Dispenda Provinsi NTT, UPTD Dinas Pertambangan yang sebagian besar menyebar di kabupaten/kota.

Dalam penjabaran perjanjian kinerja akan ditambahkan dengan tugas tambahan internal dinas, yaitu berkaitan dengan PAD dinas sesuai dengan tupoksi masing-masing jabatan. Terkait untuk keindahan dan keasrian lingkungan kantor, Benny menegaskan untuk semua PPPK wajib membawa satu pot bunga dan wajib merawat bunga tersebut. Menurut Beny dengan merawat satu pot bunga kita sudah mendukung dalam menjaga keindahan dan kearsian kantor, serta menciptakan lingkungan kantor yang sehat dimana bunga-bunga tersebut sangat membantu dalam penyerapan Karbon Dioksida dan menghasilkan Oksigen yang sangat bermanfaat bagi semua Pegawai di Lingkungan kantor.

Mengakhiri sambutannya, Benny Nahak secara pribadi dan atas nama Dinas PUPR NTT menyampaikan proficiat kepada 269 peserta PPPK Tahap I yang baru dilantik dan sudah memiliki kepastian selama 5 tahun ke depan.

“PPPK juga akan dievaluasi setiap tahun, tetapi minimal sudah pasti setiap lima tahun akan dikontrak. Untuk itu saya mengajak semua untuk mendoakan agar di tahun 2029 nanti, ketika pergantian Presiden ada kebijakan baru semua PPPK disahkan menjadi ASN,” pungkasnya.(*)