Kadis PUPR Dampingi Gubernur NTT Tinjau Ruas Jalan Hepang-Sikka

MAUMERE – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak meninjau ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan jalan yang dibiayai APBD 2025 tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan progres sesuai perencanaan.

Seperti disaksikan, Gubernur NTT bersama Kadis PUPR dan sejumlah pejabat mengecek langsung kondisi fisik jalan pada ruas Hepang–Sikka dengan total ruas mencapai 8,65 km, termasuk penanganan 2.629,70 meter (AC-WC) sebagai upaya peningkatan kualitas permukaan jalan. Selain itu, turut ditinjau ruas Waepare–Bola dengan panjang total ruas 20 km, di mana telah dilakukan penanganan pengaspalan sepanjang 490 meter (AC-WC).

Melki Laka Lena menegaskan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal.

“Untuk memastikan volume pekerjaan berjalan sesuai dengan progres perencanaan, maka hari ini kami datang untuk meninjau langsung di lapangan,” jelas Melki.

Menurutnya, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam setiap proyek infrastruktur, yakni kesesuaian progres pekerjaan berdasarkan time schedule serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

“Kita ingin memastikan supaya kualitas yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kualitas yang direncanakan,” ujarnya.

Pemantauan langsung itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Sehingga, proyek-protek infrastruktur itu tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga menjamin daya tahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jalan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam membuka akses antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Untuk diketahui, selain Ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, pada tahun 2025 pemerintah provinsi juga menangani Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi – Waitabula.

Selain itu Pemprov NTT juga menangani Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala-Wetana (Batas Kabupaten Sumba Barat Daya), Serta Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha.

Melalui berbagai proyek tersebut, pemerintah provinsi berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Peninjauan langsung seperti ini, akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi warga. (*)

Perkuat Posisi NTT dalam Investasi Nasional, Kadis PUPR NTT Hadir di Rakernas ASPERAPI

LABUAN BAJO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT) Ir. Benyamin Nahan, MT., mewakili Gubernur NTT menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASPERAPI Tahun 2026.

Rakernas itu digelar di kawasan strategis pariwisata, Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat,10 April – Minggu, 12 April 2026.

Rakernas ini menjadi momentum penting yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku industri pameran dari seluruh Indonesia dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan dan promosi potensi daerah.

Dengan demikian, Kehadiran Kadis PUPR NTT ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendorong pembangunan daerah yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, kehadiran Kadis PUPR NTT juga untuk memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PUPR NTT Ir Benyamin Nahak dalam penjelasannya.

Dia menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat posisi NTT dalam peta industri pariwisata dan investasi nasional.

Ia menilai, sektor pameran memiliki peran signifikan dalam membuka akses promosi yang lebih luas bagi daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam mendukung suksesnya berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

“Kesiapan infrastruktur tidak hanya menunjang kelancaran event, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Beny Nahak.

Dia memastikan, Pemerintah Provinsi NTT akan terus berupaya agar kawasan-kawasan strategis seperti Labuan Bajo tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif dan investasi.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

Dia berharap, melalui Rakernas ASPERAPI 2026 ini terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri pameran.

“Sinergi ini penting dalam menghadirkan berbagai event berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global,” tegasnya.

Dengan demikian, partisipasi aktif Pemerintah Provinsi NTT dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri.

Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*)

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Kadis PUPR NTT Sambut Wapres Gibran di Kota Kupang

KUPANG – Senin, 6 April 2026 siang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendarat di Kota Kupang.

Kedatangan Wapres Gibran ini disambut oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir Benyamin Nahak.

Beny Nahak hadir bersama para kepala dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah di NTT untuk menyambut kunjungan Wapres yang membawa harapan baru bagi NTT ini.

Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Kupang bukan sekadar seremoni protokoler.

Ia menjadi penanda bahwa relasi antara pusat dan daerah terus dijaga dalam ritme yang tak boleh terputus.

Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, di mana pembangunan kerap diuji oleh jarak dan keterbatasan, kehadiran itu dibaca sebagai sinyal: Negara hadir, dan kerja-kerja pembangunan tetap berjalan.

Untuk diketahui, Wakil Presiden berkunjung ke Kota Kupang ini telah dijadwalkan sebelumnya untuk menghadiri Festival Pawai Paskah GMIT 2026.

Bagi pemerintah daerah, momentum ini lebih dari sekadar kunjungan kerja. Ia menjadi ruang konsolidasi lintas sektor, lintas kepentingan.

Para kepala OPD, termasuk Benyamin Nahak, membaca kehadiran ini sebagai peluang memperkuat koordinasi, mempercepat program, dan memastikan setiap rencana tak berhenti di atas kertas.

Di balik sambutan dan protokol, ada kerja panjang yang menanti untuk dituntaskan.

Pada akhirnya, kunjungan ini menyisakan satu pesan yang tak terucap secara langsung: pembangunan bukan hanya soal proyek, tetapi tentang kehadiran, perhatian, dan kesinambungan. Langkah Istana di Kota Kupang, pertanda bahwa harapan kembali dirajut pelan, namun pasti.*

Gerak Cepat, Didukung PUPR NTT BPJN Bangun Jalan Alternatif di Naibonat

OELAMASI – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) bergerak cepat menyelesaikan pembangunan jalan alternatif sepanjang 202 meter sebagai solusi sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat akibat ambruknya Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang, Kamis (26/3/2026) siang.

Jalan alternatif tersebut sudah dapat digunakan, sehingga akses transportasi yang sempat terganggu kini kembali normal.

Dinas PUPR Provinsi NTT turut mendukung, berkoordinasi, dan melakukan pemantauan di lapangan bersama pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini menjadi wujud sinergi dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta meminimalisir dampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR NTT berkomitmen akan terus melakukan upaya lanjutan untuk memastikan infrastruktur dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur NTT, Jhoni Assadoma bersama Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto juga ikut memantau langsung jalan alternatif itu.

Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan, pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Menindaklanjuti pernyataan Wagub Jhoni, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) dalam waktu dua hari semenjak kejadian langsung menyelesaikan jalur darurat dan siap difungsikan secara terbatas mulai Sabtu (28/3/2026 ) malam.

Pembukaan jalan darurat ini melibatkan dua rekanan yaitu PT HMN dan PT Karunia .

Kepala BPJN NTT, Janto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan tersebut.

Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, hingga pihak rekanan yang bekerja tanpa henti di lapangan.

“Tim BPJN NTT bersama rekanan bekerja siang malam. Kami berkomitmen menyambung kembali akses jalan sementara bagi masyarakat setelah putusnya Jembatan Oelamasi, Kabupaten Kupang akibat bencana pada tanggal 26 Maret dan hari ini, tanggal 28 Maret, jalur darurat sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Meski telah rampung, penggunaan jalur darurat masih akan diberlakukan pembatasan. Pengaturan lalu lintas sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan instansi perhubungan guna menjamin keselamatan pengguna jalan.*

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Tinjau Langsung Jembatan Oelmasi 1 yang Ambruk

OELAMASI – Kepala Dinas PUPR NTT, Ir Benyamin Nahak, MT., mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meninjau secara langsung Jembatan Oelamasi 1, Kabupaten Kupang yang ambruk Kamis (26/3/2026) siang.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan jembatan yang merupakan aset yang bersumber dari APBN itu, sehingga penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur bersama kadis PUPR NTT dan jajaran juga turun langsung melihat lokasi jalan alternatif yang dibangun sebagai solusi sementara guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga di jalur Trans Timor.

Sebagai langkah percepatan penanganan, pembangunan jalan alternatif ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah terus berupaya hadir dengan langkah cepat dan kolaboratif untuk menjaga konektivitas serta mendukung aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan bahwa kondisi jembatan mengalami kerusakan parah dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Ia menilai jalur Trans Timor merupakan akses vital yang harus segera dipulihkan.

“Ini jalur utama Pulau Timor yang menghubungkan Kupang dengan Soe, Kefa, Atambua, Malaka, bahkan hingga Timor Leste. Ini jalur yang sangat penting. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTT bersama instansi terkait bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembukaan jalur alternatif serta pembangunan jembatan sementara.

Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa ambruknya jembatan diduga akibat pergeseran struktur pondasi. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk penanganan awal.

“Kami menyiapkan pembukaan jalur alternatif dengan metode cross way di sisi jembatan, serta pembangunan jembatan darurat di sisi hilir. Kondisi tanah memungkinkan sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa difungsikan,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan jalur alternatif darurat ditargetkan dapat selesai dalam waktu 3 hingga 5 hari ke depan, sehingga akses transportasi dapat segera kembali normal.

Selain itu, ditemukan pula pipa air yang patah di lokasi kejadian yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih ke wilayah sekitar dan sedang dalam penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan warga setempat dan anggota TNI, kerusakan jembatan mulai terlihat sejak Rabu (25/3) sore berupa retakan pada struktur. Kondisi terus memburuk hingga Kamis dini hari. Warga bersama aparat sempat membantu mengevakuasi sepeda motor dengan cara menggotong melewati retakan sebelum jembatan mengalami penurunan lebih parah.

Usai meninjau lokasi utama, Wakil Gubernur juga meninjau jalur alternatif sementara yang digunakan masyarakat melalui Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang.

Jalur tersebut terpantau masih dapat dilalui, namun terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat kecil karena harus melintasi jembatan kayu yang sudah tua.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Kupang dan Brigif 21 Komodo yang telah sigap membantu pengamanan lokasi serta pengaturan arus lalu lintas.

Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan perencanaan ulang mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan akses darurat segera terbuka agar mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.*

Penulis: koki_pupr

Kadis PUPR Dampingi Gubernur NTT Tinjau Ruas Jalan Hepang-Sikka