Tour de Entete 2025, Kadis PUPR Temui Kajati NTT

OKe NUSRA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT), Benyamin Nahak, temui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Zet Tadung Allo.

Kedatangan Kadis PUPR NTT, Benyamin Nahak guna melakukan audiens dengan Kajati NTT, Zet Tadung Allo terkait “Tour de Entete” ajang olahraga dan budaya berskala internasional yang akan digelar pada September 2025 mendatang.

Tour de Entete dirancang sebagai event unggulan Provinsi NTT, menggabungkan balap sepeda, marathon, dan touring sepeda dengan sentuhan budaya dan wisata lokal. Acara ini akan menyusuri lanskap eksotis dari pesisir hingga pegunungan, dari kampung adat hingga sentra kuliner tradisional.

Sebagai Pembina Ikatan Sepeda Sport NTT, Kajati Zet Tadung Allo menyambut positif inisiatif ini. “Event ini punya potensi besar. Bukan hanya mengangkat NTT di peta dunia, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat lewat wisata olahraga,” ujarnya.

Kadis PUPR NTT, Benyamin Nahak menambahkan bahwa seluruh rute sedang dipersiapkan secara intensif, termasuk infrastruktur jalan, rest area, dan titik-titik atraksi lokal. “Kami ingin peserta tidak hanya mengayuh sepeda, tapi juga menyerap semangat budaya dan keindahan alam NTT,” kata Benny Nahak.

Dibawah dukungan penuh dari jajaran pembina Ikatan Sepeda Sport Provinsi NTT, mulai dari Gubernur NTT, Kajati NTT, Kapolda NTT hingga Danrem 161/Wirasakti, Tour de Entete ditargetkan menjadi kalender tetap dalam wisata olahraga Indonesia.

Lebih dari sekadar lomba, Tour de Entete diharapkan menjadi simbol baru, bahwa NTT bukan hanya tujuan, tapi pengalaman. “Ini cara kita menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, tapi jalan menuju kemajuan budaya,” tutur Benny Nahak.

Roda Tour de Entete kini mulai berputar. Dari ruang rapat hingga jalan-jalan desa, NTT bersiap menjadi lintasan yang tak hanya memacu adrenalin, tapi juga membangkitkan harapan.

Pembangunan Bendungan Mbay Capai 80,69%, Dukung Ketahanan Pangan di NTT

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum terus menggenjot penyelesaian pembangunan Bendungan Mbay yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga akhir Mei 2025, progres konstruksi bendungan telah mencapai 80,69% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan Bendungan Mbay dimulai sejak Agustus 2021 oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,62 triliun. Paket I dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk – Bumi Indah (KSO), sementara Paket II dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 52,89 juta m³ dan dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Mbay seluas 6.240 hektare, yang terdiri dari DI Mbay Kanan seluas 3.835 ha dan DI Mbay Kiri seluas 454 ha serta potensi pembangunan di DI Mbay Kiri seluas 1.951 hektare. Sistem irigasi teknis yang dirancang akan memanfaatkan aliran Sungai Aesesa untuk memastikan suplai air yang optimal, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan hasil panen tiap tahun.

Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan Mbay juga akan menyuplai air baku sebesar 205 liter/detik bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, serta mereduksi potensi banjir Sungai Aesesa hingga 498,85 m³/detik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di area seluas 320 hektare.

Bendungan Mbay berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Nagekeo. Penyelesaian bendungan yang akan dilengkapi dengan jaringan irigasi, diharapkan dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan swasembada air di Indonesia. (Tri)

Setelah Tertunda Puluhan Tahun, Menteri Dody: Baru di Era Presiden Prabowo Proyek Tanggul Laut Pantura

Demak – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut akan secara serius dilaksanakan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek Giant Sea Wall menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob,”kata Menteri Dody

Menurut Menteri Dody, perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

“Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik,” kata Menteri Dody.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan Giant Sea Wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan. (*)

Menteri Dody Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

Bogor – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadiri Peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pertahanan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025). Peresmian secara seremoni ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan didampingi Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan pembangunan kampus baru ini sesuai dengan visi Universitas Pertahanan menjadi Perguruan Tinggi bidang pertahanan berbasis riset yang berdaya saing dan berstandar kelas dunia dengan melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

“Pendidikan sangat penting, Saya berharap Unhan dapat menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan, tetapi untuk bangsa, khususnya sains dan teknologi harus kita kuasa,” kata Presiden Prabowo.

Kampus Bhinneka Tunggal Ika dibangun di area seluas 18,3 hektare dan telah dibangun berbagai fasilitas di antaranya laboratorium, ruang kelas, asrama mahasiswa/mahasiswi, dan sistem pengolahan air bersih. Selanjutnya dilakukan pengembangan Tahap II dibangun gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, workshop, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam retensi, dan perumahan dosen.

“Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas nasional building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Peresmian ini juga merupakan wujud sinergi pemerintah dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045. Acara peresmian turut hadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Negara, dan perwakilan negara sahabat. (*)

Menteri PU Manfaatkan Teknologi Digital, Pantau Progres Sekolah Rakyat Capai 61,78%

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program Sekolah Rakyat Tahap I. Hingga 22 Juni 2025, progres nasional pembangunan proyek ini sudah mencapai 61,78%, dengan target penyelesaian pada 8 Juli 2025.

Menteri Dody menyampaikan bahwa pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time. Teknologi ini mencakup Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), penggunaan Building Information Modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” jelas Menteri Dody di Jakarta, Minggu (22/6).

Menteri PU juga menggarisbawahi pentingnya proyek ini sebagai upaya nyata mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. “Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan perkembangan proyek di beberapa lokasi utama Jakarta. Hingga 22 Juni 2025, progres pembangunan di Sentra Handayani telah mencapai 72%, Sentra Mulya Jaya 81%, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Margaguna mencapai 78%.

“Pekerjaan renovasi mencakup perbaikan asrama putra dan putri, gedung sekolah, kantor guru, ruang makan, rumah dinas guru, toilet, serta fasilitas olahraga, termasuk penyediaan meubelair,” terang Menteri Dody.

Menteri Dody juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, kami berupaya menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang layak dan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Menteri Dody.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Sabtu (21/6) menekankan pentingnya pengawasan mutu konstruksi serta pengaturan tenaga kerja di lapangan.

“Sudah bagus untuk bangunannya, namun mohon dipastikan kembali kualitasnya, dan pembagian tenaga kerjanya, karena waktunya tinggal 18 hari lagi. Jangan terlambat, harus tepat waktu. Mohon pastikan kembali atap, plafon jangan sampai ada yang bocor. Kabel-kabel yang masih terlihat mohon dirapikan. Mudah-mudahan selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik,” ujar Wakil Menteri Diana.

Dengan sistem digital ini, Kementerian PU optimis target penyelesaian rehabilitasi Sekolah Rakyat Tahap I akan terpenuhi tepat waktu, sekaligus memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Tri/May)

Kementerian PU Tekankan Pentingnya Infrastruktur SDA Untuk Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan tak bisa dipisahkan dari peran vital air yang menopang seluruh rantai produksi pertanian. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Webinar “Air untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Kementerian PU secara daring, Senin (16/6), menggambarkan pentingnya air di kehidupan, dan butuh tanggung jawab besar soal air dan sanitasi, serta menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang.

“Saya mengajak seluruh masyarakat indonesia menjaga air sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” ujar Menteri Hanif.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih yang hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, “Dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. Maka, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional,” ujar Lilik.

Lebih lanjut, Lilik mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius di antaranya ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi sumber daya air dan konflik pemanfaatan antar sektor. Hal ini mengingat ketahanan air dan pangan tidak mungkin tercapai tanpa intervensi negara. maka, penyediaan air bagi irigasi pertanian rakyat dan konsumsi dasar harus kita prioritaskan bersama.

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres No 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Saat ini Kementerian PU tengah melakukan optimasi lahan pertanian seluas 665.485 ha di 14 provinsi serta penguatan jaringan irigasi yang akan mendukung musim tanam kedua.

“Kami menargetkan hingga 2029, persentase sawah fungsional beririgasi naik menjadi 62,37%, layanan irigasi berbasis waduk 16,57% dan efisiensi pemanfaatan air mencapai 0,43 USD/m³,”jelas Lilik.

Lilik juga menegaskan untuk mewujudkan diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). “Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air,” pungkas Lilik.

Sementara, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Ayodhia Kalake berharap webinar ini dapat menjadi ajang diskusi yang melahirkan langkah konkret menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)

Penulis: koki_pupr

Tour de Entete 2025, Kadis PUPR Temui Kajati NTT