MAUMERE – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT) Ir Benyamin Nahak, MT., mendampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto dan para Menteri.
Kadis PUPR bersama Gubernur NTT mengikuti Rakor itu dari dari Posko Bencana BNPB Kabupaten Sikka, Senin, 7 September 2026.
Rakor itu digelar dengan agenda langkah percepatan penanganan dampak bencana di wilayah Flores melalui koordinasi lintas pemerintahan. Para peserta Rakor membahas perkembangan kondisi di wilayah terdampak serta langkah-langkah penanganan yang perlu diperkuat bersama.
Selanjutnya, Gubernur NTT bersama Dinas PUPR NTT, Bapperida NTT serta beberapa OPD terkait melanjutkan koordinasi bersama Wakil Bupati Flores Timur.
Dalam koordinasi tersebut, Dinas PUPR NTT turut mengambil bagian dalam pembahasan penyelesaian lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.
Penyelesaian lahan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Melalui keterlibatan aktif dalam koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, PUPR NTT terus memperkuat dukungan terhadap percepatan penanganan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat Flores mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
Penanganan masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Maumere, Senin (7/9/2026) malam, Gubernur Melki menegaskan bahwa persoalan administrasi dan pertanahan tidak boleh terus menjadi penghambat pembangunan Huntap.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” tegasnya.
2.310 KK Terdampak, Ribuan Warga Menanti Kepastian Sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, sebanyak enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang terdampak. Tercatat 2.310 kepala keluarga masuk dalam kelompok masyarakat terdampak.
Gubernur NTT tak ingin Huntap terus tertunda. Karena itu, seluruh pihak diminta mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang masih menjadi kendala.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Huntap tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembangunan rumah. Kawasan relokasi harus dipersiapkan sebagai kawasan kehidupan baru yang dilengkapi dengan akses jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah serta sarana pendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus mendata dan mengkoordinasikan kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan agar seluruh anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.
Selain itu, ancaman banjir dan lahar dingin menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan kesiapan infrastruktur.
Karena itu, pembangunan akses jalan, penyediaan sumber air bersih serta berbagai sarana perlindungan masyarakat menjadi bagian dari kebutuhan yang harus segera ditangani.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Gubernur NTT beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Wakil Bupati.*