MAUMERE – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) merespons cepat untuk menangani infrastruktur terdampak gempa Flores 2026 di Kabupaten Sikka.
Respons Dinas PUPR NTT itu ditunjukkan dengan gerak cepat meninjau dan menangani sejumlah titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sikka.
Tim teknis dan alat berat telah diterjunkan ke lapangan untuk pembersihan material longsoran pada Ruas Jalan Nita – Koting dan Woloare – Koting, guna memastikan akses lalu lintas masyarakat dapat kembali pulih dengan aman.
Selain itu, inspeksi teknis juga dilakukan secara menyeluruh pada Jembatan Wolowiro, Jembatan Reroroja, serta Ruas Jalan Koro – Maumere (Wailiti) untuk mengevaluasi kondisi struktur dan merencanakan penanganan proteksi darurat.
Sebelum melakukan peninjauan dan penanganan ini, sudah digelar rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5–7 September 2026 bersama sejumlah pihak.
Agenda rapat ini meliputi identifikasi 24 titik lokasi kerusakan, penyamaan persepsi terkait klasifikasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Gubernur, pembahasan dan penelaahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penetapan mekanisme kerja tim lapangan.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan SOP Pengadaan Darurat telah disusun dengan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024
Sementara mekanisme pengadaan dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung kepada Penyedia, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa dan analisis ketersediaan sumber daya. Kontrak menggunakan Harga Satuan, dengan pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan direalisasikan dan hasil pekerjaan diverifikasi sesuai ketentuan.
Setelah penentuan dan pengadaan, pelaksanaan penanganan darurat telah dilakukan melalui kegiatan pembersihan material longsoran pada badan jalan dan bahu jalan untuk memulihkan akses dan mendukung kelancaran lalu lintas.
Selain di Kabupaten Sikka, Dinas PUPR juga sudah bergerak cepat untuk mendata dan menangani sejumlah infrastruktur di Kabupaten lain seperti di Kabupaten Manggarai Timur ada dua ruas, yaitu Sp. Dangka mangkang-Dampek (2 titik) dan Belaing-waerasang.
Di Kabupaten Ngada terdapat 2 ruas, yaitu Poma-Bajawa 2 titik dan Riung – Poma 1 titik.
Selain itu, Dinas PUPR juga mendistribusikan profil tank kepada masyarakat/kelompok penerima di lokasi terdampak sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan air bersih dalam penanganan tanggap darurat dengan rincian, Kabupaten Ende 5 Unit; Kabupaten Ngada 4 unit; Kabupaten Manggarai Timur 5 Unit; Kabupaten Manggarai
5 Unit; dan Kabupaten Manggarai Barat 5 Unit.
Dalam pelaksanaan, Dinas PUPR NTT menghadapi kendala dan menentukan Langkah Penanganan seperti volume pekerjaan riil, khususnya pekerjaan galian dan pembuangan material longsoran, akan dipastikan melalui pengukuran dan perhitungan bersama di lapangan.
Penanganan awal dilaksanakan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), selanjutnya Kontrak/SPK disusun berdasarkan hasil pengukuran dan Berita Acara Perhitungan Bersama, sesuai dengan mekanisme pengadaan dalam keadaan darurat.
Dari 24 titik lokasi yang telah diverifikasi, sebagian titik telah ditangani/ditindaklanjuti oleh Balai Jalan dan Pemerintah Kabupaten terdampak, sehingga pelaksanaan penanganan oleh Dinas PUPR Provinsi akan difokuskan pada titik-titik yang masih membutuhkan penanganan.
Untuk itu, Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah menyelesaikan proses verifikasi seluruh titik lokasi serta penandatanganan Kontrak/SPK final sesuai hasil verifikasi dan perhitungan pekerjaan di lapangan.
Selain itu melaksanakan audit/pengawasan oleh APIP/Inspektorat sebagai bagian dari pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan penanganan tanggap darurat.
Serta mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, serta ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Semua pihak yang mendapat manfaat menyampaikan terima kasih atas apresiasi kepada Bapak Gubernur NTT dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT dalam upaya bersama memulihkan konektivitas daerah. (*)