Lompat ke konten utama

PUPR Provinsi NTT

Gandeng Undana, Dinas PUPR Prov. NTT Matangkan Instrumen Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

KUPANG — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Instrumen Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) pada Jumat (9/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Teknik Mesin Undana, Kota Kupang ini digelar untuk menghimpun masukan, tanggapan, serta saran konstruktif dari para pemangku kepentingan dan akademisi.

Pelaksanaan FGD ini menjadi langkah penting untuk menyempurnakan instrumen survei agar seluruh indikator penilaian yang digunakan dapat bekerja secara valid, terukur, dan objektif sebelum tim survei (enumerator) diturunkan langsung ke lapangan.

Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ini memiliki peran strategis untuk mengukur secara obyektif tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kebermanfaatan infrastruktur ke-PUPR-an di Nusa Tenggara Timur, seperti jalan, irigasi dan penyediaan air minum.

Selain sebagai media evaluasi kinerja layanan publik, hasil dari survei IKLI nantinya akan dijadikan landasan utama dalam perencanaan serta penyusunan program pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Dengan dasar data yang akurat (data-driven policy), setiap kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Dinas PUPR Prov. NTT dapat terealisasi secara lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di Bumi Flobamora.

Sinergi antara Dinas PUPR Provinsi NTT dan perguruan tinggi Undana ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kualitas pelayanan infrastruktur secara berkelanjutan.

Setelah tahap finalisasi dan penyempurnaan instrumen diselesaikan berdasarkan hasil diskusi dalam FGD ini, tim akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan pengumpulan data dan survei lapangan secara langsung kepada masyarakat luas selaku pengguna utama infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. (*)