Lompat ke konten utama

PUPR Provinsi NTT

Dukung Infrastruktur untuk Pemulihan Gempa Flores, Gubernur NTT Usulkan Pembukaan Jalur Utara Flores ke Presiden Prabowo

NAGEKEO – Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk menggandeng berbagai pihak, secara khusus Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan dampak Gempa Bumi yang melanda Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, lalu.

Salah satu upaya untuk memulihkan dampak gempa itu adalah ketersediaan infrastruktur. Untuk itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengusulkan agar dibuka jalur utara Flores kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Usulan itu disampaikan Melki Laka Lena saat Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi pengungsi, dan memimpin rapat penanganan gempa serta percepatan pemulihan di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026.

Usulan Gubernur NTT itu selain untuk upaya mempercepat pemulihan pascagempa juga membuka akses ekonomi di wilayah utara Flores.

Gubernur NTT mengatakan, jalur utara Flores memiliki peran penting dalam mobilisasi bantuan setiap kali terjadi bencana.

“Selalu setelah gempa tahun 1992 ke sini, jalur utara kami selalu jadi penentu pergerakan bantuan. Dan kalau tidak bisa digerakkan, berarti harus lewat udara atau laut,” kata dia.

Untuk itu, Gubernur NTT meminta dukungan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembukaan jalur utara Flores yang telah lama menjadi cita-cita pembangunan.

“Kalau boleh izin Pak Presiden, sejak jaman Gubernur Pak Ben Mboi dulu menjadi mimpinya kalau bisa utara kita buka Pak. Kalau utara dibuka itu, sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita di utara itu terbuka, relatif Flores juga lebih berkembang,”pintanya.

Usulan itu langsung direspons Presiden Prabowo. Presiden langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menindaklanjutinya. “Rencanakan Menteri PU,” kata Prabowo. 

Menteri PU Dody Hanggodo kemudian menjawab singkat. “Sudah direncankan,” jawabnya.

Pulihkan Ekonomi

Selain infrastruktur, Gubernur NTT juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan ekonomi masyarakat terdampak gempa.

Ia mengusulkan penyediaan 500 tenda belajar dengan kapasitas sekitar 30-50 peserta didik per tenda agar kegiatan belajar mengajar segera kembali berjalan.

“Kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali dilaksanakan. Pendidikan harus segera berjalan, bukan hanya untuk memenuhi hak anak-anak, tetapi juga membantu mengurangi trauma akibat bencana,” ujar Melki.

Gubernur juga meminta keringanan atau dukungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak terdampak gempa, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa.

“Kami berharap ada keringanan atau dukungan pembiayaan pendidikan selama beberapa bulan agar keluarga korban tidak semakin terbebani,” ungkap Melki.

Selain itu, Melki mengusulkan kelonggaran atau penundaan pembayaran pinjaman masyarakat terdampak gempa melalui perbankan maupun koperasi.

“Kelonggaran atau penundaan kewajiban pembayaran pinjaman bagi masyarakat terdampak, baik melalui perbankan maupun koperasi,” jelasnya.

Melki menegaskan, penanganan gempa Flores tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan kehidupan masyarakat, pendidikan, konektivitas dan ekonomi.

“Seluruh aspirasi ini kami sampaikan agar penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan kehidupan, pendidikan, konektivitas, dan ekonomi masyarakat Flores,” pungkasnya. (*)