Lompat ke konten utama

PUPR Provinsi NTT

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Audiens dengan Kepala BNPB RI, Bawa Pulang Rp14,6 Miliar

JAKARTA – Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma melakukan audiensi bersama Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Audiensi itu dilakukan untuk membahas percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, penyediaan akses air bersih, serta penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat NTT.

Menariknya, audiens itu langsung membuahkan hasil di mana BNPB RI berkomitmen untuk mendukung pembangunan satu unit jembatan permanen senilai sekitar Rp14,6 miliar.

Selain jembatan itu, ada bantuan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, bantuan kendaraan operasional kebencanaan, mobil tangki air, perahu bermotor, hingga bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma memaparkan tentang kondisi riil di lapangan, khususnya di Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang, yang masih menghadapi dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana Siklon Tropis Seroja.

Ia menyebut, hingga kini masih terdapat jembatan rusak yang belum berfungsi optimal, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Saya melihat langsung kondisi di Alor. Masih ada beberapa jembatan yang putus akibat Seroja. Bagi masyarakat, jembatan ini merupakan urat nadi yang menghubungkan antarwilayah,” jelasnya.

Menurut Johni, kerusakan infrastruktur tersebut berdampak luas terhadap akses transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pemerintahan, terutama saat musim hujan.

Selain infrastruktur, ia juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Pembangunan sumur bor dinilai menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian.

Johni menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan di NTT.

“APBD Provinsi NTT sekitar Rp1,3 triliun tentu sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Karena itu kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr Suharyanto memastikan dukungan pemerintah pusat akan diberikan sesuai kewenangan BNPB.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat guna mempercepat proses pelaksanaan.

Selain itu, BNPB juga akan melakukan survei geolistrik untuk pembangunan sumur bor. Jika kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dialihkan melalui pembangunan jaringan perpipaan.

BNPB juga berkomitmen menyalurkan bantuan lain berupa mobil tangki air, perahu bermotor untuk wilayah kepulauan, tambahan kendaraan operasional kebencanaan, serta logistik darurat seperti tenda keluarga dan perlengkapan lainnya.

“NTT bukan daerah yang jauh bagi kami, tetapi sangat dekat. Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT dan akan terus memberikan dukungan,” kata Suharyanto.

Ia menambahkan, BNPB akan terus mengawal kebutuhan NTT serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila usulan berada di luar kewenangan BNPB.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, membuka kembali akses transportasi, memperluas layanan air bersih, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana di NTT.

Selain Benyamin Nahak, dalam audiens itu Wakil Gubernur NTT juga didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Bapperida Kabupaten Alor Dominikus Salmau, dan Kepala BPBD Kabupaten Alor Obeth Bolang.*