LOMBOK – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Ir Benyamin Nahak, MT., menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Rapat Kerja APPSI yang menjadi forum bagi para Gubernur dan Wakil Gubernur Se-Indonesia itu digelar di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/07/2026) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto.
Forum itu menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, kehadiran Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Kadis PUPR NTT dalam Rapat Kerja APPSI itu menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga ingin mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, serta memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wamendagri menjelaskan, pengelolaan Pajak Air Permukaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, serta penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional berdasarkan panjang sungai maupun luas daerah tangkapan air.
Pemerintah pusat juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di seluruh daerah.
Selain itu, Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, serta percepatan transformasi digital agar UMKM semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, dia memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kemitraan inovatif, sinergi dengan pemerintah pusat, optimalisasi aset daerah, fasilitasi investasi, penguatan tata kelola BUMD dan BLUD, serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya APPSI sebagai wadah kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai solusi terhadap tantangan pembangunan daerah serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
Selain Kadis PUPR NTT, turut mendampingi Wakil Gubernur NTT, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Nange, Sekretaris BPAD Provinsi NTT Florianus Napal, serta Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT Patrik Neonbeni. (*)
