SIKKA – Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai persiapan untuk menangani dampak gempa Flores.
Salah satu upaya untuk melakukan pemulihan infrastruktur pascagempa Flores, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam.
Rakor itu dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Rakor itu digelar untuk membahas langkah tanggap darurat, asesmen kerusakan, pemulihan infrastruktur prioritas hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Beliau menegaskan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan akan disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan sehingga infrastruktur yang paling mendesak dapat segera ditangani. “Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana,” tegas Dody.
Menurut Dody, pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah tingkat kerusakan dan kebutuhan setiap wilayah terpetakan, pekerjaan dapat dibagi berdasarkan kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah segera menentukan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganan tidak berjalan tanpa arah. “Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu,” ujarnya.
Dody meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak berhenti pada penanganan sementara. Desain untuk rehabilitasi dan pembangunan permanen juga harus mulai disiapkan sejak awal.
Khusus wilayah pesisir, menurut dia, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh karena kerusakan tidak hanya berkaitan dengan badan jalan, tetapi juga menyangkut ancaman abrasi dan kebutuhan perlindungan pantai.
Pemerintah juga mulai menyiapkan alternatif bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum aman untuk ditempati, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).
Dody mengatakan seluruh upaya tersebut diarahkan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal. Percepatan penanganan bencana, kata dia, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan percepatan tetap harus dilakukan secara produktif dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta perhatian khusus pemerintah pusat terhadap kondisi jalur utara Flores yang menghubungkan Nagekeo, Ende, Sikka hingga kawasan pesisir utara Flores.
Menurut Gubernur NTT, keberadaan jalan yang aman sangat penting dalam situasi bencana. Jalur darat menjadi akses utama untuk mobilisasi bantuan dan pelayanan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.
Sejumlah ruas jalan di bagian utara Flores dilaporkan mengalami kerusakan dan berada dalam kondisi yang berpotensi terputus. Karena itu, Melki meminta penanganan dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
Selain infrastruktur jalan, ia meminta asesmen terhadap fasilitas publik dipercepat, terutama kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah.
“Orang mau kepingin masuk kantor dan sekolah, tapi masih dalam kondisi tersebut,” katanya.
Melki mengusulkan pemeriksaan bangunan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah. Setelah itu, asesmen dapat diperluas ke rumah ibadah serta bangunan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka dan pemerintah pusat kini terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, asesmen kerusakan dipercepat, serta infrastruktur vital segera dipulihkan.
Dengan kerusakan yang meliputi rumah warga, fasilitas publik, jalan, jembatan hingga sarana air bersih, pemerintah menempatkan percepatan asesmen dan pemulihan sebagai prioritas.
Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki bangunan dan membuka kembali akses jalan, tetapi memastikan masyarakat terdampak kembali merasa aman, memperoleh pelayanan dasar, dan secara bertahap dapat menjalani kehidupan normal setelah bencana. (*)