Resmi Jabat Ketua Umum Pergatsi, Benyamin Nahak Target Tiga Medali Emas di PON 2028

KUPANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT Ir. Benyamin Nahak, MT resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (PERGATSI NTT) Periode 2024-2028.

Pengukuhan Beny Nahak bersama para pengurus Pengprov Pergatsi NTT itu digelar di Aula El Tari Kupang, Sabtu (1/8/2026).

Usai di lantik, Benyamin Nahak mengungkapkan bahwa Gateball NTT ditargetkan untuk meraih sedikitnya tiga medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di NTT – NTB.

Bagi Beny Nahak dua tahun menjelang PON adalah waktu yang cukup untuk membangun fondasi organisasi sekaligus melahirkan atlet-atlet Gateball NTT berprestasi dan siap meraih medali emas.

Dia menjelaskan, pada Kejuaraan Nasional Gatebal 2025, kontingen NTT berhasil meraih dua medali emas. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa olahraga yang belum begitu populer di masyarakat ini sebenarnya memiliki potensi besar jika dibina secara serius dan berkelanjutan.

“Kalau dua emas sudah bisa diraih di Kejurnas, maka tiga emas di PON bukan mimpi. Bahkan kalau lima emas bisa dicapai, tentu akan menjadi kebanggaan yang luar biasa,” ungkapnya.

Meski demikian, untuk saat ini tantangan terbesar bukan sekadar menyiapkan atlet, melainkan membangun organisasi hingga ke akar rumput.

Karena itu, ia menargetkan dalam waktu dekat kepengurusan PERGATSI sudah terbentuk di sedikitnya enam hingga sepuluh kabupaten/kota dari total 22 daerah di NTT. Tanpa organisasi yang kuat, pembinaan atlet dinilai tidak akan berjalan maksimal.

Langkah berikutnya adalah memperluas sosialisasi olahraga gatebal kepada masyarakat. PERGATSI NTT bahkan berencana menggandeng Dinas Pendidikan agar olahraga ini mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA dan SMK.

Baginya, regenerasi atlet dipandang sebagai investasi jangka panjang menuju PON maupun kompetisi nasional lainnya.

Bagi Beny, cabang olahraga (Cabor) Gateball adalah permainan happy (riang gembira) dan memiliki keunikan yang membuat siapa pun mudah jatuh hati.

Ia menyebut olahraga asal Jepang tersebut sebagai perpaduan strategi permainan catur dengan ketepatan pukulan ala golf.

Karena menggabungkan kecerdasan berpikir dan keterampilan teknis, gatebal dapat dimainkan lintas usia dalam suasana yang santai, happy- happy namun tetap kompetitif.

Siapkan Infrastruktur

Beny Nahak juga berkomitmen untuk mempersiapkan infrastruktur untuk Gateball di NTT.

Sebagai Kepala Dinas PUPR NTT, ia menilai ruang terbuka di sekitar embung, bendung maupun bendungan dapat dimanfaatkan sebagai lapangan gatebal.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat bagi pengelolaan air, tetapi juga menghadirkan ruang olahraga bagi masyarakat.

Beberapa lapangan Gateball telah berdiri di berbagai wilayah NTT, seperti yang dibangun Balai Wilayah Sungai di Sumba Timur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, hingga lapangan di kompleks Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT.

Infrastruktur tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pembinaan atlet.

Untuk itu dia berharap cabang olahraga Gateball dapat dipertandingkan di wilayah NTT saat PON XXII tahun 2028, ketika NTT dan NTB menjadi tuan rumah bersama dengan dukungan DKI Jakarta.

Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan daerah, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak prestasi.
Harapan itu sejalan dengan semangat yang terus digaungkan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yakni “Dari NTT, Oleh NTT, dan Untuk NTT.” (*)

Kadis PUPR NTT Dampingi Wakil Gubernur NTT Audiens dengan Kepala BNPB RI, Bawa Pulang Rp14,6 Miliar

JAKARTA – Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma melakukan audiensi bersama Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Audiensi itu dilakukan untuk membahas percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, penyediaan akses air bersih, serta penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat NTT.

Menariknya, audiens itu langsung membuahkan hasil di mana BNPB RI berkomitmen untuk mendukung pembangunan satu unit jembatan permanen senilai sekitar Rp14,6 miliar.

Selain jembatan itu, ada bantuan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, bantuan kendaraan operasional kebencanaan, mobil tangki air, perahu bermotor, hingga bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma memaparkan tentang kondisi riil di lapangan, khususnya di Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang, yang masih menghadapi dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana Siklon Tropis Seroja.

Ia menyebut, hingga kini masih terdapat jembatan rusak yang belum berfungsi optimal, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Saya melihat langsung kondisi di Alor. Masih ada beberapa jembatan yang putus akibat Seroja. Bagi masyarakat, jembatan ini merupakan urat nadi yang menghubungkan antarwilayah,” jelasnya.

Menurut Johni, kerusakan infrastruktur tersebut berdampak luas terhadap akses transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pemerintahan, terutama saat musim hujan.

Selain infrastruktur, ia juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Pembangunan sumur bor dinilai menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian.

Johni menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan di NTT.

“APBD Provinsi NTT sekitar Rp1,3 triliun tentu sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Karena itu kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr Suharyanto memastikan dukungan pemerintah pusat akan diberikan sesuai kewenangan BNPB.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat guna mempercepat proses pelaksanaan.

Selain itu, BNPB juga akan melakukan survei geolistrik untuk pembangunan sumur bor. Jika kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dialihkan melalui pembangunan jaringan perpipaan.

BNPB juga berkomitmen menyalurkan bantuan lain berupa mobil tangki air, perahu bermotor untuk wilayah kepulauan, tambahan kendaraan operasional kebencanaan, serta logistik darurat seperti tenda keluarga dan perlengkapan lainnya.

“NTT bukan daerah yang jauh bagi kami, tetapi sangat dekat. Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT dan akan terus memberikan dukungan,” kata Suharyanto.

Ia menambahkan, BNPB akan terus mengawal kebutuhan NTT serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila usulan berada di luar kewenangan BNPB.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, membuka kembali akses transportasi, memperluas layanan air bersih, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana di NTT.

Selain Benyamin Nahak, dalam audiens itu Wakil Gubernur NTT juga didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Bapperida Kabupaten Alor Dominikus Salmau, dan Kepala BPBD Kabupaten Alor Obeth Bolang.*

Kadis PUPR NTT Dampingi Wagub NTT Perjuangkan Anggaran Pembangunan Infrastruktur ke Kemenko IPK

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Benyamin Nahak mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Senin (13/7/2026).

Kedatangan Wagub dan Kadis PUPR untuk beraudiens dengan Kemenko IPW ini untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.

Kedatangan Wagub NTT dan Kadis PUPR NTT ini diterima oleh Sekretaris Kemenko IPK RI, Ayodhia G. L. Kalake bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, hingga pembiayaan pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Wagub Johni Asadoma menegaskan dirinya membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kata Johni Asadoma, Pemprov NTT mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan.

Johni Asadoma berharap, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap ditindaklanjuti.

Menurut Wagub NTT, Pemprov NTT juga telah menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional karena mendukung kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Selain itu, ada kawasan pariwisata strategis nasional, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.

Namun, tantangan pembangunan masih besar akibat karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, tingginya kerusakan infrastruktur akibat bencana, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, ia mengatasnamakan Pemprov NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan yang meliputi penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dukungan pembiayaan APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, hingga percepatan alih status ruas jalan strategis menjadi jalan nasional.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov NTT mengusulkan pembangunan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,544 triliun.

Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan strategis senilai sekitar Rp105,13 miliar.

“Seluruh usulan ini telah dinyatakan memenuhi Readness Criteria (RC) teknis dan siap dieksekusi bersama Kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian PUPR,” tegas Benyamin Nahak.

Merespons Usulan Pemprov NTT itu, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi keseriusan Pemprov NTT yang telah menyiapkan usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.

“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya,” ujar mantan Penjabat Gubernur NTT ini.

Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kata Ayodhia, pihaknya akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan.

Ayodhia menjelaskan, Kemenko IPK akan mengawal sinkronisasi lintas kementerian agar usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis dapat memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional.

Dukungan juga disampaikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan pemerintah akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Menutup Audiens itu, Johni Asadoma mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat NTT.

Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis di provinsi kepulauan tersebut.(*)

PUPR NTT Dukung ICF Sukseskan Tour de EnTeTe

KUPANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) Ir. Benyamin Nahak, M.T. dipercaya untuk memimpin Indonesia Cycling Federation (ICF) NTT Masa Bakti 2026–2030.

Kadis PUPR NTT ini terpilih secara aklamasi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Tahun 2026 dan Musyawarah Provinsi (Musprov) Tahun 2026 di Hotel Sahid T-More, Kupang, Sabtu, 30 Mei 2026 bertajuk “Transformasi ICF NTT, Bersinergi, Berkolaborasi, dan Berinovasi untuk Meraih Prestasi serta Memperkuat Tata Kelola Organisasi”.

Tugas baru Kadis PUPR NTT sebagai Ketua ICF NTT ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk menyukseskan berbagai event nasional yang diselenggarakan di NTT, termasuk Tour de EnTeTe.

Ketua Caretaker Pengurus ICF Provinsi NTT Ir. Benyamin Nahak, M.T., dalam sambutannya mengungkapkan momentum Musprov hari ini bukan sekadar pergantian estafet kepemimpinan demi memilih Ketua Umum Pengprov ICF NTT periode 2026–2030.

Lebih dari itu, Musprov ini adalah tonggak sejarah baru bagi dunia bersepeda di bumi Flobamora.

Menurutnya, sesuai dengan hasil amanat Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2025, kita sedang berada dalam gerbong Transformasi Organisasi besar-besaran, yaitu perubahan nama dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) menjadi Federasi Sepeda Indonesia (FSI) atau secara internasional dikenal sebagai Indonesia Cycling Federation (ICF).

Transformasi ini telah sah secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU0000500.AH.01.08 Tahun 2026.

Dia menjelaskan, Melalui logo baru kombinasi warna Merah dan Hitam, tertanam filosofi mendalam: Merah sebagai simbol keberanian dan semangat juang patriotik atlet kita, serta Hitam yang merepresentasikan disiplin, ketegasan, dan komitmen tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance).

Oleh karena itu, penyelenggaraan Musprov NTT hari ini wajib mengacu pada semangat Konstitusi AD/ART ICF yang baru.

Struktur kepengurusan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota nantinya harus selaras dengan struktur Pengurus Pusat, adaptif, profesional, serta transparan demi pembinaan prestasi jangka panjang.

Sesuai dengan AD Pasal 17 dan ART Pasal 24, setiap Pengurus ICF Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusan resminya hari ini memegang 1 (satu) Hak Suara sah.

Gunakanlah hak suara ini dengan penuh tanggung jawab untuk memilih figur pemimpin yang mampu mengayom, memiliki visi luas, serta siap mendedikasikan waktu dan energinya demi memajukan prestasi olahraga sepeda di NTT.

“Saya selaku Ketua Caretaker beserta seluruh jajaran panitia menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur NTT, Ketua Umum PB ICF, Ketua Umum KONI NTT, serta seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait yang telah memberikan dukungan moral maupun material bagi terselenggaranya acara ini,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Provinsi ICF NTT Tahun 2026. “Mari kita bersama-sama mewujudkan olahraga sepeda NTT yang lebih cepat, tangguh, dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PP. ICF, Jadi Rajagukguk, yang mewakili Ketua Umum PP. ICF, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, jajaran Pengurus Kabupaten/Kota ICF se-Nusa Tenggara Timur, serta para pemangku kepentingan olahraga sepeda di Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Jenderal PP. ICF menegaskan bahwa transformasi organisasi merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga sepeda yang maju, profesional, dan berdaya saing global.

Melalui pelaksanaan agenda organisasi ini serta terpilihnya Ir. Benyamin Nahak, M.T. sebagai Ketua Pengprov ICF Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2026–2030, diharapkan kepengurusan yang baru dapat menghadirkan kepemimpinan yang visioner.

Selain itu dapat memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan, serta membawa olahraga sepeda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kekuatan olahraga sepeda nasional yang mampu berkontribusi bagi prestasi Indonesia di tingkat dunia.(*)

Wapres Tinjau Jembatan di Amfoang, PUPR NTT Usul Perbaikan Jembatan Kapsali dan Termanu dengan Anggaran Rp110 Miliar

AMFOANG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau dua jembatan di Wilayah Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang selama ini rusak parah yaitu Jembatan Kapsali dan pada Jumat (22/5/2026) siang.

Wakil Presiden didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki dan sejumlah pejabat Pemprov NTT dan Kabupaten Kupang.

Selain dua jembatan itu meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan.

Seperti disaksikan, Wapres Gibran menyaksikan kondisi Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali yang putus total akibat bencana sejak tahun 2023 silam sehingga membuat wilayah itu terisolasi.

Wapres Gibran, Gubernur Melki dan Wabup Aurum berjalan kaki menyusuri kali kering yang dipenuhi reruntuhan tiang-tiang Jembatan Termanu. Dari kejauhan tampak ujung jembatan yang terbelah.

Tiba di ujung jembatan, Gibran tampak terkejut melihat kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan itu. Sesekali, Gibran berdialog dengan Gubernur Melki, Wabup Aurum, dan seorang tokoh masyarakat Amfoang di tengah Kali Termanu.

“Kami sengaja datang ke sini untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kami sudah meninjau infrastruktur, terutama Jembatan Termanu dan Kapsali yang putus, serta akses jalan yang rusak berat,” ujar Wapres Gibran.

Berdasarkan arahan Wapres Gibran melalui Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk mengajukan proposal perbaikan dua jembatan itu.

Bagi Dinas PUPR NTT, Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana banjir di NTT dan pentingnya konektifitas pada link ruas jalan ini karena menghubungkan ke pusat ekonomi, produksi pangan dan juga sebagai akses ke perbatasan negara Timor Leste (Oecusse).

Selain itu, menimbang kondisi kemampuan keuangan daerah, maka PUPR mengusulkan penanganan jalan 100 meter dan perbaikan Jembatan Kapsali dan Jembatan Termanu masing-masing Rp55.000.000.000 dengan Total Rp110 Miliar. (*)

PUPR NTT Berkomitmen Mengakselerasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi program perumahan rakyat.

Komitmen Dinas PUPR NTT ini menjadi respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kuota program bedah rumah di NTT pada tahun 2026.

Dalam arahan Presiden RI itu, alokasi bedah rumah untuk NTT tahun 2026 melonjak drastis dari 400-500 rumah menjadi 5.000 rumah atau meningkat 1.200 persen.

Untuk realisasi bedah rumah di NTT pada tahun 2026 itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis, 2 April 2026 lalu di Jakarta.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui, dari hasil pertemuan dengan menteri PKP itu, sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026.

“Ada lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui program bedah rumah di tahun 2026,” jelas Gubernur NTT.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT yaitu program bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 5.000 unit rumah yang akan dibedah dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp100 juta.

Skema ini diharapkan mempercepat ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Sebagai Dinas Teknis, Dinas PUPR NTT siap untuk mendukung dengan komitmen penuh untuk merealisasikan program dimaksud.*

Kategori: Nasional

Resmi Jabat Ketua Umum Pergatsi, Benyamin Nahak Target Tiga Medali Emas di PON 2028