Rayakan Nataru, Kepala Dinas PUPR NTT: Harus Bersatu dalam Bekerja!

KUPANG – Keluarga besar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) rayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) bersama di Aula Dinas PUPR NTT, Sabtu (31/01/2026).

Perayaan Nataru Dinas PUPR NTT bertajuk ‘Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga’, dengan Sub Teman ‘Menjadi Terang dan Pembawa Damai Bagi Sesama’ itu digelar dengan ibadah bersama yang dipimpin RD Amanche Ninu Pr.

Dalam khotbahnya, RD Amanche menegaskan bahwa semua pegawai di lingkup Dinas PUPR NTT baik Bapak Kadis, seluruh pejabat Struktural, maupun staf harus bisa menjadi Terang dan Pembawa Damai bagi sesama di lingkungan kerja, lingkungan keluarga bersama istri, suami, dan anak-anak, maupun di lingkungan keseharian hidup kita.

“Hari ini, keluarga besar Dinas PUPR Provinsi NTT berkumpul dalam kehangatan Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Di sela rutinitas membangun infrastruktur daerah, kita sejenak bersyukur dan mempererat tali persaudaraan dalam perayaan penuh Syukur ini”, ujarnya.

“Semoga semangat Natal membawa kedamaian dan energi baru bagi kita semua untuk terus berkarya bagi NTT tercinta. Selamat Natal bagi semua staf yang merayakan, da Bahagia Tahun Baru bagi segenap insan PUPR”, lanjutnya.

Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak , mengatakan acara Natal yang selalu diperingati tiap tahun bukanlah sekadar kesenangan dan hura-hura semata.

“Acara Natal bukanlah acara kesenangan atau hura-hura semata, akan tetapi kita memohon tuntunan Tuhan dalam perjalanan karir dan pekerjaan kita setiap hari,” katanya.

Dia menambahkan, kelahiran Yesus menjadi penuntun agar seluruh ASN yang bernaung di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih semangat lagi.

Dia mengakui, terkadang pengabdian yang ditunjukkan para ASN selama ini belum maksimal dan masih acuh tak acuh.

Karena itu, dia berharap agar para staf di PUPR NTT bisa menjadikan Natal ini sebagai momen refleksi, agar ke depan bisa menjadi lebih baik.

“Kita harus mampu bekerja lebih baik, lebih semangat, dan bersatu dalam bekerja. Jadikan tempat ini sebagai sumber Berkat bagi istri, suami, dan anak-anak di keluarga kita masing-masing”, ungkapnya. (*)

PUPR NTT Kolaborasi dengan Kejati Awasi 13 Proyek Strategis di NTT

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) bekerja sama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) untuk menegakkan pengawasan terhadap berbagai proyek di NTT.

Kali ini, PUPR NTT menggandeng Kejati NTT untuk melakukan pengawasan terhadap perkerjaan 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025.

Kerja sama itu diawali dengan pemaparan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kejati NTT, Senin (8/12/2025).

Pemaparan itu dipimpin oleh Asisten Intelijen, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., sedangkan dari PUPR NTT dihadiri oleh Kepala Dinas, Ir. Benyamin Nahak serta Plt. Kepala Bidang Bina Marga, Frederik Kiuk, ST., M.Eng., dan Semua Kepala Seksi pada Bidang Bina Marga.

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari usaha mengoptimalkan fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk memastikan proyek vital daerah berjalan sesuai target dan bebas hambatan.

Selain itu kegiatan ini menjadi langkah preventif Tim PPS untuk membedah progres pekerjaan secara transparan bersama jajaran Dinas PUPR, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Dalam pemaparan tersebut, Tim PPS menyoroti hasil pemantauan lapangan di mana 4 paket pekerjaan telah rampung 100 persen dan 4 lainnya optimis selesai tepat waktu dengan progres di atas 94 persen.

Namun, atensi khusus diberikan pada 5 paket pekerjaan yang progresnya masih rendah karena terdeteksi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

Di sinilah peran vital Intelijen bekerja; fokus utamanya bukan mengintervensi aspek teknis atau keuangan, melainkan melakukan deteksi dini dan mitigasi risiko agar kendala di lapangan dapat segera diurai tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

Melalui pengawalan ketat ini, Kejati NTT menegaskan komitmennya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan strategis agar aman dari gangguan sosial maupun hambatan prosedural.

Pendampingan yang dilakukan Bidang Intelijen bertujuan memastikan setiap anggaran negara yang digelontorkan bermuara pada hasil pembangunan yang nyata dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, PUPR NTT bersama Kejati NTT terus berupaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang berkualitas dan selesai tepat waktu.*

Songsong Harbak ke-80, Insan Pekerjaan Umum Gelar Aneka Kegiatan

KUPANG – Hari Bakti ke 80 Pekerjaan Umum tingkat Provinsi NTT resmi diluncurkan pada 21 November 2025 di halaman Kantor Balai Besar Wilayah Sungai II dengan tema ‘Infrastruktur Berkeadilan Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai NTT II Parlinggoman Simanungkalit, ST., MPSDA hadir dan membuka secara resmi Kick Off Harbak ke 80 PU itu yang ditandai dengan pelepasan balon dan kegiatan jalan sehat.

Dalam sambutannya dia mengimbau agar semua insan PU wajib mengambil bagian dalam menyukseskan semua kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan olahraga dalam menyongsong Harbak ke-80 PU itu.

“Sebagai insan PU harus tunjukan dedikasi kita dalam pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat merasakan dampak nyata dari kegiatan kita,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam menyongsong Harbak ke-80 PU itu, ada sejumlah kegiatan yang digelar antara lain Jalan sehat, Penghijauan, cek kesehatan gratis, pertandingan bulu tangkis, volly, tenis meja, gateball, donor darah, dan pengecetan trotoar jalan negara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PUPR NTT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan NTT, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategi.(*)

Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT Tahun 2025

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) menggelar Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT Tahun 2025.

Konsultasi publik yang melibatkan sejumlah pejabat itu digelar di Aula Asisten Setda Provinsi NTT, Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (20/10/2025).

Kegiatan konsultasi publik itu dibuka oleh Plh Sekda NTT Flouri Rita Wuisan yang diwakili oleh Wenseslaus Gampur, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR NTT.

Pelaksanaan Konsultasi Publik itu dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemanfaatan ruang demi mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang di NTT.

Selain itu, untuk menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai masukan untuk penyusunan RPJMD; masukan untuk pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota; dan bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Sasaran pemanfaatan ruang itu menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTR.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Peta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Wenseslaus Gampur, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR NTT saat membacakan sambutan Plh Sekda NTT mengatakan, kegiatan itu digelar sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana Pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang di tingkat nasional.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang terpadu antar sektor dapat meminimalkan permasalahan tata ruang.

Secara ideal, kata dia, sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong lima hal.

Pertama, terciptanya kesamaan cara pandang dalam penyusunan program penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada kawasan yang diprioritaskan dalam RTR.

Kedua, memfokuskan sasaran kewilayahan pada kawasan yang akan didorong pembangunannya.

Ketiga, mensinergikan program pembangunan antar sektor dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Keempat, mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan.

Dan Kelima yaitu mengawal substansi RTR agar terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Dia berharap dalam kegiatan Konsultasi Publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Di Provinsi NTT Tahun 2025 ini, semua peserta bersama-sama berkomitmen secara serius untuk melaksanakan hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Sinkronisasi ini, jelasnya, sebagai masukan informasi dan data yang dipakai dalam dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD, Dokumen Peninjauan Kembali Revisi RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota untuk mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang di Provinsi NTT.(*)

Insan Dinas PUPR NTT Sambut Enam Pejabat yang Baru Dilantik Gubernur NTT

KUPANG – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi melantik 617 pejabat eselon III dan IV di GOR Oepoi, Kota Kupang, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dari 617 pejabat eselon III dan IV itu, sebanyak enam pejabat Eselon III dan sepuluh pejabat Eselon IV berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, yang diantaranya juga termasuk tiga pejabat yang membawahi sebuah bidang yang baru, yaitu Bidang Bina Konstruksi.

Mereka yang dilantik sebagai berikut; Frederik Kiuk sebagai Sekretaris Dinas; Aventus M. Reme sebagai Kasubag Kepegawaian dan Umum; serta Anderias V. Laer sebagai Kasubag Keuangan. Ketiganya merupakan pendatang baru dari luar Dinas PUPR
Frumensius A. Paju sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air; Yosualdus S. Masyhur sebagai Kasie Perencanaan Sumber Daya Air; dan Thomas Saga sebagai Kasie Pelaksanaan Sumber Daya Air.
Daniel W. Foenay sebagai Kepala Bidang Cipta Karya; Fransisca V. Da Costa sebagai Kasie Perencanaan dan Pengendalian; serta Nugroho Y. F. S. Maku sebagai Kasie Bina Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Buce Fanggidae sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.
Liklikwatil M. Julius sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi; Jeane M. M. Rommer sebagai Kasie Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik; serta Feriyanus Pong sebagai Kasie Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
Wenseslaus Gampur sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang; Felipus Dere sebagai Kasie Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang.
Martinus Tallo sebagai Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan pada bidang Bina Marga.
Dari jabatan yang ada, masih ada kekosongan jabatan yaitu Kepala bidang Bina Marga; Kasie Perencanaan Bina Marga; serta Kasie Perencanaan Tata Ruang.
Kepala Dinas PUPR NTT Beny Nahak beserta seluruh insan Dinas PUPR menyambut baik kehadiran Para Pejabat eselon III dan IV itu dengan gembira.

Sebagai pejabat baru pada Dinas PUPR, Kadis mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Dinas PUPR. Dia berpesan, semua pejabat eselon III maupun Eselon IV yang baru dilantik harus mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidup, termasuk hari ini bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan.

“Bukan suatu kebetulan. Semua peristiwa ini terjadi dalam kehidupan bapa ibu sekalian karena campur tangan Tuhan. Karena itu harus bersyukur,” ujarnya.

Benny berharap, semoga kehadiran para pejabat baru ini mampu membawa perubahan yang besar bagi Dinas PUPR NTT maupun bagi perkembangan infrastruktur di NTT. (*)

PUPR NTT Gandeng FST Undana Susun Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Berbasis Riset

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) bekerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (FST Undana) Kupang untuk menyusun Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Kegiatan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Theater Gedung Rektorat Undana, Rabu, 24 September 2025 itu menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi langkah nyata PUPR NTT menggandeng akademisi Undana Kupang untuk mendukung pemerintah daerah dengan kajian akademis yang terukur.

Karena itu dari kerja sama PUPR dengan FST Undana Kupang itu dapat menciptakan sebuah instrumen evaluasi yang objektif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PUPR, mulai dari jalan raya, irigasi, sumur bor, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penelitian bersama PUPR NTT bersama FST Undana ini merupakan program jangka panjang yang akan berlangsung selama 90 hari, dari 8 Agustus hingga 5 November 2025 mendatang.

FGD ini menjadi momen krusial untuk menyatukan persepsi antara akademisi dan praktisi di lapangan.

Mewakili Dekan FST Undana, Dr. Ir. Erich Umbu K. Maliwemu, S.T., M.Eng., menekankan pentingnya sinergi ini.

“Melalui FGD ini, Undana berkomitmen mendukung pemerintah daerah dengan kajian akademis yang terukur, sehingga pelayanan infrastruktur di NTT dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sesi diskusi menghadirkan sejumlah narasumber ahli, termasuk Ketua Tim Pelaksana, Dr. Ir. Andi Hidayat Rizal, MT., dan Wakil Dekan FST Undana, Prof. Dr. Dra. Maria Agustina Kleden, M.Sc. Dari pihak PUPR, hadir Liklikwatil Melchias Julius, S.T., M.T., dan Maximilian Pedrico Tola, S.E. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Nursalam, M.Si.

Dalam diskusi, para narasumber dan peserta membahas secara mendalam empat pokok bahasan utama. Mereka mengidentifikasi dimensi masalah dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur, merumuskan variabel dan indikator pengukuran kepuasan, serta menyusun metodologi survei yang relevan dengan kondisi wilayah NTT.

Liklikwatil Melchias Julius, perwakilan dari Dinas PUPR NTT, menegaskan bahwa indeks kepuasan ini akan menjadi tolok ukur penting.

“Indeks ini akan menjadi acuan bagi kami dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan, sehingga pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif. Para peserta dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun pemangku kepentingan, memberikan masukan konstruktif. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menghasilkan instrumen survei IKLI yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTT.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur di NTT, membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi pemerintah dalam memajukan daerah.(*)

Kategori: DPUPR

Rayakan Nataru, Kepala Dinas PUPR NTT: Harus Bersatu dalam Bekerja!