Kadis PUPR NTT Dampingi Wagub NTT Perjuangkan Anggaran Pembangunan Infrastruktur ke Kemenko IPK

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Benyamin Nahak mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Senin (13/7/2026).

Kedatangan Wagub dan Kadis PUPR untuk beraudiens dengan Kemenko IPW ini untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.

Kedatangan Wagub NTT dan Kadis PUPR NTT ini diterima oleh Sekretaris Kemenko IPK RI, Ayodhia G. L. Kalake bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, hingga pembiayaan pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Wagub Johni Asadoma menegaskan dirinya membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kata Johni Asadoma, Pemprov NTT mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan.

Johni Asadoma berharap, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap ditindaklanjuti.

Menurut Wagub NTT, Pemprov NTT juga telah menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional karena mendukung kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Selain itu, ada kawasan pariwisata strategis nasional, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.

Namun, tantangan pembangunan masih besar akibat karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, tingginya kerusakan infrastruktur akibat bencana, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, ia mengatasnamakan Pemprov NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan yang meliputi penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dukungan pembiayaan APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, hingga percepatan alih status ruas jalan strategis menjadi jalan nasional.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov NTT mengusulkan pembangunan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,544 triliun.

Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan strategis senilai sekitar Rp105,13 miliar.

“Seluruh usulan ini telah dinyatakan memenuhi Readness Criteria (RC) teknis dan siap dieksekusi bersama Kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian PUPR,” tegas Benyamin Nahak.

Merespons Usulan Pemprov NTT itu, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi keseriusan Pemprov NTT yang telah menyiapkan usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.

“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya,” ujar mantan Penjabat Gubernur NTT ini.

Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kata Ayodhia, pihaknya akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan.

Ayodhia menjelaskan, Kemenko IPK akan mengawal sinkronisasi lintas kementerian agar usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis dapat memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional.

Dukungan juga disampaikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan pemerintah akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Menutup Audiens itu, Johni Asadoma mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat NTT.

Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis di provinsi kepulauan tersebut.(*)

Kadis PUPR NTT Dampingi Gubernur Tinjau Rumah Program RTLH

KUPANG – Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Ir Benyamin Nahak bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melakukan kunjungan lapangan guna meninjau rumah yang masuk dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kunjungan yang dilakukan Jumat, 19 Juni 2026 di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Kupang itu untuk memastikan pembangunan rumah dalam Program RTLH itu tepat sasaran dan berkualitas.

Lokasi pembangunan rumah Program RTLH yang dikunjungi Gubernur NTT dan Kadis PUPR NTT itu titik pertama di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah.

Di lokasi ini, pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR Provinsi NTT.

Sedangkan dua titik lainnya di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, dikerjakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Nusa Tenggara II.

Di dua lokasi ini, rombongan Gubernur NTT dan Kadis PUPR NTT didampingi langsung oleh Kepala Balai Perumahan.

Kunjungan ini, selain untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran, juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan rumah layak huni ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga menghadirkan harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)

Dukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, PUPR NTT Serahkan Data 19.543 RTLH ke Pemerintah Pusat

KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mendukung penuh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Sebagai wujud dukungan itu, Pemprov NTT melalui Dinas PUPR NTT menyerahkan data sebanyak 19.543 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Pemerintah Pusat.

Data RTLH itu diserahkan langsung Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, Soemin Kase, S.T., M.Si., di Kantor BP3KP Nusa Tenggara II, Senin (8/6/2026).

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, mengungkapkan, data RTLH itu sudah melalui proses pendataan dan verifikasi secara cermat dengan pendekatan by name by address.

Karena itu, menurutnya, data itu sudah valid dan akurat, sehingga pemerintah pusat tinggal menetapkan sasaran penerima bantuan perumahan.

“Data yang kami serahkan sudah melalui proses pendataan dan verifikasi sehingga sesuai dengan prinsip by name by address,” tegasnya.

Karena itu, di berharap data ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di NTT.

Benyamin Nahak menjelaskan, persoalan keterbatasan rumah layak huni masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di NTT.

Dengan demikian, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat menjadi kekuatan agar keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak.

Dia mengungkapkan pula bahwa penanganan RTLH ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebelumnya, kata dia, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan NTT memperoleh sekitar 5.000 unit rumah dari Program dimaksud.

Realisasi program itu, kata dia menjadi peluang besar bagi NTT untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni.

“Dengan demikian, kesiapan data yang valid menjadi sangat penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan,” tambahnya.

Kepala BP3KP Nusa Tenggara II, Soemin Kase, S.T., M.Si., pada kesempatan itu menyambut baik penyerahan data RTLH dari Pemerintah Provinsi NTT tersebut.

Menurutnya, data yang lengkap dan akurat menjadi salah satu syarat utama dalam penyusunan program bantuan perumahan yang tepat sasaran.

Dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi lanjutan dan mengkoordinasikannya dengan Kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat NTT dapat terakomodir dalam program Nasional.

BP3KP NT II, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan program bantuan perumahan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan, Penyerahan data 19.543 RTLH ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi NTT.

Selain mendukung target nasional pembangunan perumahan, upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan.(*)

Wapres Tinjau Jembatan di Amfoang, PUPR NTT Usul Perbaikan Jembatan Kapsali dan Termanu dengan Anggaran Rp110 Miliar

AMFOANG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau dua jembatan di Wilayah Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang selama ini rusak parah yaitu Jembatan Kapsali dan pada Jumat (22/5/2026) siang.

Wakil Presiden didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki dan sejumlah pejabat Pemprov NTT dan Kabupaten Kupang.

Selain dua jembatan itu meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan.

Seperti disaksikan, Wapres Gibran menyaksikan kondisi Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali yang putus total akibat bencana sejak tahun 2023 silam sehingga membuat wilayah itu terisolasi.

Wapres Gibran, Gubernur Melki dan Wabup Aurum berjalan kaki menyusuri kali kering yang dipenuhi reruntuhan tiang-tiang Jembatan Termanu. Dari kejauhan tampak ujung jembatan yang terbelah.

Tiba di ujung jembatan, Gibran tampak terkejut melihat kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan itu. Sesekali, Gibran berdialog dengan Gubernur Melki, Wabup Aurum, dan seorang tokoh masyarakat Amfoang di tengah Kali Termanu.

“Kami sengaja datang ke sini untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kami sudah meninjau infrastruktur, terutama Jembatan Termanu dan Kapsali yang putus, serta akses jalan yang rusak berat,” ujar Wapres Gibran.

Berdasarkan arahan Wapres Gibran melalui Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk mengajukan proposal perbaikan dua jembatan itu.

Bagi Dinas PUPR NTT, Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana banjir di NTT dan pentingnya konektifitas pada link ruas jalan ini karena menghubungkan ke pusat ekonomi, produksi pangan dan juga sebagai akses ke perbatasan negara Timor Leste (Oecusse).

Selain itu, menimbang kondisi kemampuan keuangan daerah, maka PUPR mengusulkan penanganan jalan 100 meter dan perbaikan Jembatan Kapsali dan Jembatan Termanu masing-masing Rp55.000.000.000 dengan Total Rp110 Miliar. (*)

PUPR NTT Gelar Pelatihan Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah untuk Tingkatkan Mutu Konstruksi Jalan dan Jembatan

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Bina Konstruksi menggelar Pelatihan Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Laboratorium Pengujian Teknik Dinas PUPR NTT pada 13 April hingga 1 Mei 2026.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum melalui kerja sama antara Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VI Surabaya.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas teknisi laboratorium pengujian dalam memahami standar dan prosedur pengujian material konstruksi, meningkatkan akurasi dan profesionalisme pelaksanaan pengujian laboratorium, serta mendukung peningkatan mutu hasil pekerjaan konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan dilaksanakan selama 160 (seratus enam puluh) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 14 (empat belas) Hari Kerja (HK). Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pengujian laboratorium mekanika tanah secara tepat dan sesuai standar guna memenuhi persyaratan pengujian bahan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan spesifikasi teknis yang berlaku.

Selain meningkatkan kompetensi teknis peserta, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan dalam pengajuan akreditasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan diikuti oleh 40 peserta dalam satu kelas dengan tiga tahapan pembelajaran. Tahap pertama adalah Self Learning yang berlangsung pada 13 hingga 17 April 2026, yaitu metode pembelajaran mandiri yang menekankan proses pengamatan, penyelidikan, dan penyelesaian masalah secara individu.

Tahap kedua yakni Distance Learning yang dilaksanakan pada 13 hingga 23 April 2026 melalui video conference (Zoom Meeting) antara peserta dan tenaga pelatihan atau pengajar.

Sementara itu, tahap ketiga berupa pembelajaran klasikal atau tatap muka dilaksanakan pada 27 April hingga 1 Mei 2026. Pada tahap ini peserta mengikuti praktikum secara langsung di Laboratorium Pengujian Teknik Dinas PUPR NTT dengan bimbingan para pengajar dan instruktur.

Melalui pelatihan ini, Dinas PUPR NTT berharap kualitas dan profesionalisme tenaga teknis laboratorium di daerah semakin meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas, andal, dan sesuai standar teknis. (*)

Kadis PUPR Dampingi Gubernur NTT Tinjau Ruas Jalan Hepang-Sikka

MAUMERE – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak meninjau ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan jalan yang dibiayai APBD 2025 tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan progres sesuai perencanaan.

Seperti disaksikan, Gubernur NTT bersama Kadis PUPR dan sejumlah pejabat mengecek langsung kondisi fisik jalan pada ruas Hepang–Sikka dengan total ruas mencapai 8,65 km, termasuk penanganan 2.629,70 meter (AC-WC) sebagai upaya peningkatan kualitas permukaan jalan. Selain itu, turut ditinjau ruas Waepare–Bola dengan panjang total ruas 20 km, di mana telah dilakukan penanganan pengaspalan sepanjang 490 meter (AC-WC).

Melki Laka Lena menegaskan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal.

“Untuk memastikan volume pekerjaan berjalan sesuai dengan progres perencanaan, maka hari ini kami datang untuk meninjau langsung di lapangan,” jelas Melki.

Menurutnya, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam setiap proyek infrastruktur, yakni kesesuaian progres pekerjaan berdasarkan time schedule serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

“Kita ingin memastikan supaya kualitas yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kualitas yang direncanakan,” ujarnya.

Pemantauan langsung itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Sehingga, proyek-protek infrastruktur itu tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga menjamin daya tahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jalan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam membuka akses antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Untuk diketahui, selain Ruas Jalan Hepang di Kabupaten Sikka, pada tahun 2025 pemerintah provinsi juga menangani Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi – Waitabula.

Selain itu Pemprov NTT juga menangani Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala-Wetana (Batas Kabupaten Sumba Barat Daya), Serta Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha.

Melalui berbagai proyek tersebut, pemerintah provinsi berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Peninjauan langsung seperti ini, akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi warga. (*)

Kategori: Infrastruktur

Kadis PUPR NTT Dampingi Wagub NTT Perjuangkan Anggaran Pembangunan Infrastruktur ke Kemenko IPK