Soft-Launching NTT Mart Online di Aula Dinas PUPR NTT, Melki Laka Lena Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun UMKM

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR) NTT dipilih menjadi tuan rumah Soft Launching NTT Mart Online.

Dinas PUPR NTT sebagai salah satu dinas yang memiliki peranan penting untuk pembangunan NTT juga berperan untuk mendukung UMKM dengan menyediakan infrastruktur yang layak bagi UMKM.

Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur NTT John Asadoma hadir langsung dan melaunching NTT Mart Online itu pada Selasa (23/12/2025).

NTT Mart Online ini bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyediakan pasar yang layak bagi produk UMKM dan IKM lokal, baik melalui gerai fisik maupun platform digital.

Selection disaksikan, pelaunchingan NTT Mart Online itu dihadiri Wakil Gubernur NTT, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD sektor perbankan, Ketua Dekranasda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTT, pimpinan perbankan, serta para bupati dan wali kota se-NTT yang mengikuti secara daring.

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan kuatnya kolaborasi dalam mendukung pengembangan UMKM.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Zet Sony Libing menyebut NTT Mart Online sebagai transformasi gerai fisik ke dalam ekosistem pemasaran digital yang lebih luas.

Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan komitmen Bank NTT dalam mendukung promosi, sistem pembayaran digital, dan pengembangan fitur belanja.

“Kami ingin membangun ekosistem bisnis yang kuat di NTT. Harapannya, suatu hari Indonesia bisa belajar dari NTT tentang bagaimana membangun ekonomi daerah yang memakmurkan rakyat,” katanya.

Menurutnya, Bank NTT siap mendukung penuh NTT Mart Online, khususnya dalam aspek promosi, sistem pembayaran, dan pembiayaan.

“Saya bermimpi suatu saat Indonesia belajar dari NTT bagaimana membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Charlie keberhasilan sebuah lembaga bisnis sangat ditentukan oleh strategi marketing, yang dikenal dengan konsep 4P, yaitu Produc, Place, Prize, dan Promotion. Dalam hal ini, Bank NTT siap berperan besar pada aspek promosi.

Tak hanya 4P, Charlie menilai NTT Mart akan semakin maju jika ditambah 3P lainnya, yaitu P-Chanel, Pay Later, dan Performance.

Performance artinya kita harus rutin mengevaluasi capaian, sedangkan P-Chanel dan Pay Later akan menjadi tanggung jawab Bank NTT.

Bank NTT berencana meluncurkan NTT Shoping Card, dimana konsumen yang berbelanja di NTT Mart akan mendapat diskon khusus.

Selain itu, layanan Pay Later juga memungkinkan masyarakat berbelanja dengan sistem cicilan atau bisa berhutang dengan saldo tertentu.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa NTT Mart bukan sekedar program atau slogan, melainkan kerja nyata pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.

Hingga kini, 11 NTT Mart telah beroperasi di sejumlah daerah, dan ditargetkan menjadi 22 gerai fisik di seluruh NTT sebelum akhir Desember 2025.

Pembangunan NTT Mart Online dilakukan dengan prinsip “bangun berdiri, jalan sambil berjalan”, yakni membangun sistem sambil terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

NTT Mart merupakan bentuk komitmen kuat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam memajukan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

“NTT Mart Online ini sebagai platform pemasaran terpadu untuk UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus memperkuat ekonomi daerah melalui konsep One Village One Product(OVOP), dengan tujuan memberi ruang bagi produsen lokal (petani, nelayan, pengrajin) untuk menjual produk berkualitas dengan kemasan modern, didukung promosi digital dan jaringan fisik di berbagai kabupaten kota”, Kata Melki Laka Lena. (*)

Dinas PUPR Gandeng Kejati NTT tinjau Empat Ruas Jalan Strategis di Flores

Kupang – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) menggandeng Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) meninjau lapangan (site visit) pada empat paket pekerjaan jalan Dinas PUPR Provinsi NTT di daratan Flores pada 12-13 Desember 2025.

Peninjauan empat jalan provinsi yang berlokasi di Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Manggarai Timur itu dipimpin oleh Plh. Kasi IV, Anak Agung Raka Putra Dharmana, S.H., M.H yang didampingi oleh Kadis PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak ., Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan, Martinus Tallo, SST., dan PPK 05, Jarot Agung Nugroho, SST., serta PPK 09, Yohanes E. Temaluru, SST.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengamanan strategis yang diajukan Dinas PUPR NTT untuk mengawal 13 paket pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Fokus peninjauan kali ini menyasar empat ruas vital, yakni Rehabilitasi Jalan Malanuza-Maubawa-Sp. Gako, Rehabilitasi Jalan Bealaing-Waerasang (Segmen 1), Penanganan Long Segmen Jalan Labuan Kelambu-Riung, serta Penanganan Long Segmen Jalan Aeramo-Kaburea.

Dalam kunjungan tersebut, Tim PPS menerima laporan perkembangan dari pelaksana proyek guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum serta memitigasi potensi ancaman, gangguan, maupun hambatan yang mungkin terjadi di lapangan.

Melalui site visit ini, Dinas PUPR NTT bersama Tim PPS Kejati NTT menekankan pentingnya komitmen pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Percepatan penyelesaian proyek menjadi prioritas utama mengingat keberadaan jalan-jalan tersebut sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, khususnya menjelang momentum libur panjang akhir tahun.*

PUPR NTT Kolaborasi dengan Kejati Awasi 13 Proyek Strategis di NTT

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) bekerja sama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) untuk menegakkan pengawasan terhadap berbagai proyek di NTT.

Kali ini, PUPR NTT menggandeng Kejati NTT untuk melakukan pengawasan terhadap perkerjaan 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025.

Kerja sama itu diawali dengan pemaparan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kejati NTT, Senin (8/12/2025).

Pemaparan itu dipimpin oleh Asisten Intelijen, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., sedangkan dari PUPR NTT dihadiri oleh Kepala Dinas, Ir. Benyamin Nahak serta Plt. Kepala Bidang Bina Marga, Frederik Kiuk, ST., M.Eng., dan Semua Kepala Seksi pada Bidang Bina Marga.

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari usaha mengoptimalkan fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk memastikan proyek vital daerah berjalan sesuai target dan bebas hambatan.

Selain itu kegiatan ini menjadi langkah preventif Tim PPS untuk membedah progres pekerjaan secara transparan bersama jajaran Dinas PUPR, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Dalam pemaparan tersebut, Tim PPS menyoroti hasil pemantauan lapangan di mana 4 paket pekerjaan telah rampung 100 persen dan 4 lainnya optimis selesai tepat waktu dengan progres di atas 94 persen.

Namun, atensi khusus diberikan pada 5 paket pekerjaan yang progresnya masih rendah karena terdeteksi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

Di sinilah peran vital Intelijen bekerja; fokus utamanya bukan mengintervensi aspek teknis atau keuangan, melainkan melakukan deteksi dini dan mitigasi risiko agar kendala di lapangan dapat segera diurai tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

Melalui pengawalan ketat ini, Kejati NTT menegaskan komitmennya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan strategis agar aman dari gangguan sosial maupun hambatan prosedural.

Pendampingan yang dilakukan Bidang Intelijen bertujuan memastikan setiap anggaran negara yang digelontorkan bermuara pada hasil pembangunan yang nyata dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, PUPR NTT bersama Kejati NTT terus berupaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang berkualitas dan selesai tepat waktu.*

Songsong Harbak ke-80, Insan Pekerjaan Umum Gelar Aneka Kegiatan

KUPANG – Hari Bakti ke 80 Pekerjaan Umum tingkat Provinsi NTT resmi diluncurkan pada 21 November 2025 di halaman Kantor Balai Besar Wilayah Sungai II dengan tema ‘Infrastruktur Berkeadilan Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai NTT II Parlinggoman Simanungkalit, ST., MPSDA hadir dan membuka secara resmi Kick Off Harbak ke 80 PU itu yang ditandai dengan pelepasan balon dan kegiatan jalan sehat.

Dalam sambutannya dia mengimbau agar semua insan PU wajib mengambil bagian dalam menyukseskan semua kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan olahraga dalam menyongsong Harbak ke-80 PU itu.

“Sebagai insan PU harus tunjukan dedikasi kita dalam pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat merasakan dampak nyata dari kegiatan kita,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam menyongsong Harbak ke-80 PU itu, ada sejumlah kegiatan yang digelar antara lain Jalan sehat, Penghijauan, cek kesehatan gratis, pertandingan bulu tangkis, volly, tenis meja, gateball, donor darah, dan pengecetan trotoar jalan negara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PUPR NTT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan NTT, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategi.(*)

PUPR NTT Gelar FGD III Penyusunan Dokumen Teknis Dalam Rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah

KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menggelar Focus Group Discussion (FGD) III Penyusunan Dokumen Teknis Dalam Rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah di Kota Kupang.

FGD III ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUPR NTT Ir Benyamin Nahak di Hotel Harper Kupang, Kamis, 20 November 2025.

Dalam sambutannya, Benyamin Nahak mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kebutuhan akan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing semakin mendesak.

Karena itu, penyusunan dokumen teknis serta perumusan produk hukum jasa konstruksi daerah menjadi langkah penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas, terukur, dan sesuai perkembangan zaman.

Dia menjelaskan, Kegiatan FGD I telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 dan Kegiatan FGD II telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025, dan FGD III hari ini merupakan tahapan yang sangat krusial.

“Melalui forum ini, kita tidak hanya memperdalam draft dokumen teknis, tetapi juga mempertemukan berbagai perspektif baik dari regulator, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat pengguna jasa konstruksi, ” jelasnya.

Dia berharap, diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah kita.

Dia menyadari bahwa dinamika pembangunan nasional saat ini menghadirkan peluang besar bagi industri jasa konstruksi.

Salah satunya adalah kebutuhan pembangunan berkelanjutan yang terus meningkat di dalam negeri, termasuk pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

“IKN membuka ruang kolaborasi yang sangat luas, baik dari segi penyediaan tenaga ahli, material konstruksi, teknologi, hingga inovasi berkelanjutan,” tegasnya.

Oleh karena itu, melalui forum ini dia ingin menekankan pentingnya menjalin kerja sama yang lebih erat dalam pemberdayaan sektor jasa konstruksi, baik antar daerah maupun antar pelaku industri dalam negeri.

“Kita harus mampu meningkatkan kapasitas lokal, mendorong efisiensi, serta mengembangkan kemampuan bersaing di pasar nasional dan internasional,” ajaknya.

Selain itu, kata Benny Nahak, peningkatan pertukaran informasi jasa konstruksi juga menjadi kebutuhan mendesak.

Informasi terkait kebutuhan pasar, standar konstruksi, peluang proyek, serta dinamika regulasi harus dapat diakses secara cepat, transparan, dan terstruktur.

Dengan demikian, kita dapat menjaring kebutuhan jasa konstruksi di dalam dan di luar negeri secara lebih optimal dan tepat sasaran.

“Untuk itu saya berharap melalui FGD ini, kita mampu menyempurnakan dokumen teknis penunjang produk hukum jasa konstruksi daerah,” harapnya.

Selain itu dia juga berharap peserta bisa merumuskan strategi kolaborasi pemberdayaan jasa konstruksi lokal agar semakin siap mendukung pembangunan nasional, termasuk IKN.

Dan memperkuat mekanisme pertukaran informasi dan pemetaan kebutuhan jasa konstruksi untuk memperluas kesempatan bagi pelaku jasa konstruksi NTT.

Di akhir sambutannya, dia mengapresiasi kepada seluruh panitia pelaksana, narasumber, dan peserta yang berpartisipasi pada kegiatan hari ini.

“Semoga FGD ini dapat memberikan hasil terbaik bagi pembangunan sektor jasa konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.

Ketua Tim Pelaksana Dr. Ir. Andreas W. Koreh melaporkan, visi kegiatan itu adalah untuk menciptakan bagaiamana melahirkan jasa konstruksi di daerah ini yang handal baik secara kualitas, kuantitas, dan bagaimana pemanfatannya dengan baik.

Sedangkan misinya adalah untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan mengedukasi terkait jasa kontruksi dan Mengadvokasi jasa konstruksi.

“Atas dasar visi misi inilah kami dipercaya oleg dinas PUPR untuk menyusun dokumen teknis dalam rangka penyusunan dokumen Hukum yang berkaitan dengan jasa konstruksi, kami mewakili Universitas UCB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ini terhadap kami, ” ujar mantan Kadis PUPR NTT ini.

Dinamika pembangunan saat ini, kata dia sangat berkembang pesat, dan itu harus diikuti dengan pembangunan atau perkembangan regulasi yang pesat.

“Negara kita adalah negara Hukum, sehingga hukum itu harus dijunjung tinggi. Namun kadang-kadang perkembangan hukum yang ada di indonesia tidak secepat pembangunan dinamika manusia, begitu juga yang terjadi di sektor jasa kontruksi,” ungkapnya.

Satu sektor jasa kontruksi berputar begitu cepat, regulasinya khusus peraturan daerah jasa konstruksi masih belum cepat mengikuti dinamika.

Oleh karena itu, sebagai akademisi berusaha mencoba menangkap aspirasi, dinamika yang terjadi di jasa kontruksi di NTT.

“Inilah saatnya kita melakukan gerak langkah bersama untuk menyamakan interpretasi dalam sebuah dokumen teknis yang berkaitan dengan pembangunan jasa konstruksi di daerah, ” tegasnya.

Sebagus apapun sebuah regulasi dibuat tetap harus dilakukan oleh sebuah lembaga yang kompoten.

Aturan sebagus apapun, lembaga sehebat apapun kalau tidak dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia yg mumpuni yang punya kapasitas, yang punya integritas yang punya cara pandang yang sama atau sebuah fenomena, semuanya tentu akan sia-sia saja bagaimana penegakkan regulasi ini.

Semuanya harus dilakukan lewat sebuah mekanisme pendidikan dan pelatihan karena ini semua adalah bagian dari cara belajar. Semakin banyak membaca, semakin banyak yang diatur, tapi kalau semakin kurang kerjakan semakin kurang berlatih, tidak bisa memaksimalkan niat baik untuk PUPR.

“Ini adalah sebuah langkah baru bagaimana kita membenahi regulasi-regulasi jasa konstruksi, lembaga jasa konstruksi yang semacam apa, SDM seperti apa yang harus kita siapkan, dan bagaimana pelatihan-pelatihan itu dilakukan, yang pada gilirannya melahirkan jasa kontruksi yang ada,” pungkasnya.(*)

Tunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah, PUPR NTT Gelar FGD II

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II untuk menyusun Dokumen Teknis dalam Rangka Menunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah.

Untuk menyukseskan Penyusunan Dokumen itu, Dinas PUPR NTT menggandeng berbagai pihak termasuk akademisi dari Pusat Studi Jasa Konstruksi Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang dan para Dekan serta Ketua Program Studi dari berbagai Perguruan Tinggi.

Selain itu, PUPR NTT juga melibatkan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur; para Ketua Dewan Pengurus Daerah NTT Asosiasi sektor konstruksi dan Hukum; serta para Direktur Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Konsultan Individu.

Kegiatan bertema “Strategi Teknis Penanganan Pekerjaan Konstruksi Pada Akhir Tahun Anggaran” itu digelar di Hotel Harper Kupang, Selasa, 28 Oktober 2025 dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR NTT Ir. Benyamin Nahak, MT.

Dalam sambutannya, Benyamin Nahak mengaku bersyukur atas digelarnya Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Dokumen Teknis Dalam Rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah.

Menurut Benyamin Nahak, FGD yang dilaksanakan hari ini memiliki dua tujuan utama yang sangat penting dan strategis dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah, khususnya di bidang jasa konstruksi.

Tujuan penting dimaksud, Pertama, Penyusunan Dokumen Teknis Dalam Rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Jasa Konstruksi Daerah.

“Kita menyadari bahwa regulasi yang baik harus didasarkan pada dokumen teknis yang kuat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Tanpa dokumen teknis yang memadai, produk hukum akan kehilangan arah, lemah dalam implementasi, dan tidak adaptif terhadap dinamika lapangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen teknis ini menjadi pondasi penting dalam upaya menciptakan sistem jasa konstruksi yang lebih tertib, transparan, dan profesional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dia menjelaskan, sebelumnya telah digelar FGD I pada 8 September 2025. Dalam FGD I itu terdapat berbagai masukan dari peserta yang tentunya dapat dieksplorasi lebih lanjut sesuai dengan konteksnya pada FGD II kali ini.

Selanjutnya hasil dari FGD akan ditelaah sesuai dengan metode penulisan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan dokumen teknis yang dimaksud.

Dalam konteks pembangunan daerah, salah satu isu strategis yang perlu disoroti adalah pemanfaatan jalan untuk mendukung kemandirian infrastruktur daerah.

“Jalan bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi juga merupakan urat nadi ekonomi masyarakat dan instrumen pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Pemanfaatan jalan secara optimal, kata Beny Nahak, dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur.

Lebih dari itu, pemanfaatan jalan secara terpadu dapat menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian infrastruktur daerah, di mana masyarakat lokal, pelaku usaha jasa konstruksi, dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur.

Untuk itu, Beny Nahak mengajak para peserta untuk perlu mendorong inovasi dalam pemanfaatan jalan — misalnya melalui pendekatan berbasis potensi wilayah, pemanfaatan material lokal, serta penerapan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada nilai keberlanjutan, efisiensi biaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Dia berharap, hasil dari FGD ini dapat memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan pemanfaatan jalan sebagai bagian integral dari strategi kemandirian infrastruktur di NTT.

Tujuan Kedua, FGD II itu juga akan membahas Strategi Teknis Penanganan Pekerjaan Konstruksi Menjelang Akhir Tahun Anggaran.

“Sebagaimana kita ketahui, bulan-bulan terakhir dalam tahun anggaran sering kali menjadi masa krusial dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Tantangan seperti keterbatasan waktu, cuaca, proses administrasi, hingga pengendalian mutu pekerjaan perlu ditangani dengan strategi yang cermat dan terukur,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman untuk menghasilkan solusi-solusi teknis yang aplikatif demi memastikan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.

Dia juga mengajak para peserta untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. “Mari kita berdiskusi secara aktif, terbuka, dan produktif, sehingga hasil dari FGD ini benar-benar dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang tepat dan melaksanakan pekerjaan konstruksi secara lebih efektif,” ajaknya.

Menutup sambutannya, Kepala Dinas PUPR NTT mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan para peserta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk kegiatan ini.

“Semoga FGD ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kita semua dan bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tutupnya sembari membuka FGD ini secara resmi. (*)

Kategori: KolaborAksi

Soft-Launching NTT Mart Online di Aula Dinas PUPR NTT, Melki Laka Lena Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun UMKM