PUPR NTT Bahas Percepatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan Komisi II DPR RI

JAKARTA – Pemerintah Provinsi NTT bersama Komisi II DPR RI membahas berbagai persoalan infrastruktur di wilayah NTT, khususnya di wilayah Perbatasan RI dan Timor Leste, termasuk jalan nasional, yakni ruas jalan Oelamasi – Oepoli (Kabupaten Kupang), Oekusi (RDTL) dan Batuputih Motamasin Covalima (RDTL).

Pembahasan itu digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Pembahasan ini menjadi sebuah langkah penting untuk mendengar aspirasi dari daerah-daerah perbatasan, termasuk NTT.

Dalam RDP itu hadir Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam RDP itu menggambarkan secara umum testing wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) di Provinsi NTT, termasuk kondisi infrastruktur, potensi wilayah, serta program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami mendorong pembangunan di kawasan perbatasan melalui sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan sebagai bentuk kehadiran negara di beranda terdepan,” ungkapnya.

Akan tetapi, John Asadoma juga menyoroti sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi, khususnya terkait belum tuntasnya batas wilayah pada segmen Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment.

Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menjelaskan, pada RDP itu, Pemprov NTT menyampaikan usulan alih status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, yakni ruas jalan Oelamasi – Oepoli (Kabupaten Kupang), Oekusi (RDTL) dan Batuputih Motamasin Covalima (RDTL).

Hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut merupakan penghubung antar negara.

“Dalam RDP itu, kami dari Pemprov NTT juga menyampaikan data terkait empat jembatan di Kabupaten Kupang yang rusak, mulai dari Oelamasi – Oepoli hingga ke Oekusi,” jelas Kadis PUPR NTT.

Pemprov NTT juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk dibangun kembali jembatan-jembatan yang rusak tersebut karena dalam keadaan rusak berat dan juga mengingat keterbatasan fiskal.

Jembatan-jembatan yang disampaikan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI itu, yakni Jembatan Kapsali sepanjang 100 meter yang dalam kondisi rusak berat, Jembatan Termanu sepanjang 100 meter dalam kondisi rusak berat, Jembatan Nunpisa sepanjang 30 meter dalam keadaan rusak berat, jembatan Bipolo sepanjang 25 meter dalam keadaan rusak berat dan harapan adanya bangunan baru untuk jembatan Na’anruin sepanjang 30 meter.

Menurutnya, Pemprov NTT berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur di perbatasan dapat segera terwujud.*

PUPR NTT Teken MoU Pengelolaan Air Minum Bersama PDAM Kota Kupang

KUPANG- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas PUPR NTT dan Pemerintah Kota Kupang kembali mengaktifkan kerja sama pengelolaan air bersih setelah sempat vakum sejak tahun 2023.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT dan Perumda Air Minum Kota Kupang, Jumat (16/1/2026).
Wali Kota Kupang, dr Christian Widodo mengapresiasi kembali terjalinnya kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan air bersih.
“Hari ini Pemprov dan Pemkot memilih untuk berjalan bersama. Mengurus air bukan hal yang mudah, apalagi dengan pertumbuhan penduduk dan kondisi geografis Kota Kupang yang cukup kompleks. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” kata Christian.
Ia menegaskan, Pemkot Kupang akan terus melakukan pembenahan infrastruktur air minum. Salah satunya dengan memperbaiki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng.
“Saya minta Direktur Perumda Air Minum untuk membenahi SPAM Kali Dendeng. Air bukan hanya soal pipa, tetapi juga soal kesehatan. Kalau airnya bersih, masyarakat juga akan lebih sehat,” ujarnya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, persoalan air bersih di Kota Kupang merupakan masalah lama yang sangat kompleks dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Masalah air di Kota Kupang ini sudah berlangsung puluhan tahun. Dengan kerja sama hari ini, kita berharap persoalan klasik ini bisa diselesaikan secara bertahap,” kata Melki.
Ia berharap kolaborasi antara Pemprov dan Pemkot Kupang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di NTT.
“Wajah NTT itu ada di Kota Kupang. Karena itu, kerja sama antar pemerintah harus dibangun dengan baik demi kepentingan publik,” ujarnya.
Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menjelaskan bahwa kerja sama pengelolaan air bersih antara Pemprov NTT dan Pemkot Kupang sempat dihentikan pada 2023.
Akibatnya, sejumlah wilayah di Kota Kupang yang sebelumnya mendapatkan pasokan air dari UPTD SPAM Provinsi NTT tidak lagi terlayani.
“Warga terus bertanya kapan air kembali mengalir. Mereka adalah warga Kota Kupang yang membutuhkan pelayanan, namun sejak kerja sama terputus, pelayanan air dihentikan,” kata Isidorus.
Dengan diaktifkannya kembali kerja sama tersebut, ia memastikan pelayanan air bersih ke wilayah-wilayah yang sempat terputus akan kembali disambungkan.
“Kami akan mengaktifkan kembali beberapa titik layanan air bersih yang sebelumnya terhenti,” ujarnya.
Kepala UPTD SPAM Dinas PUPR NTT Erasmus Jogo mengatakan bahwa kerja sama ini telah dipersiapkan sejak lama mengingat tingginya kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang.
“Provinsi dan Kota Kupang sudah terlalu lama terpisah dalam pengelolaan air bersih. Hari ini kerja sama kembali dimulai,” kata Erasmus.
Ia menjelaskan, skema kerja sama dilakukan melalui sistem tarif air yang dijual ke pemerintah kota dengan harga rendah dan bersifat flat.
Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan layanan.
“Kerja sama ini penting karena pengelolaan air tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBD. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun,” pungkasnya.*

Gelar Raker Jasa Konstruksi, PUPR NTT Komit Tingkatkan Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi

KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menggelar Rapat Kerja (Raker) Jasa Konstruksi Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Aula Fernandes Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 13 Januari 2026 itu bertujuan sebagai evaluasi kinerja pelaku jasa Konstruksi Tahun 2025.

Selain itu, Raker Jasa Konstruksi yang dibuka secara langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam ranges pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT mengaku bersyukur karena kegiatan Raker Jasa Konstruksi itu bisa terlaksana.

Sektor jasa konstruksi menurut Melki Laka Lena, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut tampak pada misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, yaitu infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

Juga termasuk dalam pilar ke-3 RPJMD Provinsi NTT yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan dan dasa cita ke-7 yaitu pengembangan jalan, air, rumah layak huni, mewujudkan NTT yang sejahtera.

Dia menjelaskan, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berbagai program dan kegiatan infrastruktur telah dilaksanakan, baik pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, maupun sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan jasa konstruksi serta memastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur.

“Evaluasi ini menjadi penting tidak hanya untuk menilai capaian fisik dan kualitas hasil pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan,” tegasnya.

Selain sebagai forum evaluasi, kata dia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai media pers release atas capaian pembangunan infrastruktur kepada publik.

Penyampaian informasi secara terbuka dan akuntabel mengenai hasil pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong peran aktif pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Dia berharap, melalui kegiatan Raker ini terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan.

Selain itu, Mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan.

Dan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sehingga menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, berkepastian hukum dan berkelanjutan.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas PUPR NTT Ir. Benyamin Nahak, MT., dalam laporannya menyampaikan, maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam rangka evaluasi hasil pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi.

Adapun tujuan digelarnya Raker Jasa Konstruksi itu, Pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2025.

Kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penyampaian hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.

Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

Keempat, menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik melalui kegiatan press release mengenai capaian hasil pembangunan infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, menghimpun masukan dan rekomendasi strategis dari para pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara peserta yang hadir sebanyak 300 orang, yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Lingkup Kementerian PU yang beroperasi di NTT; Pelaku usaha jasa konstruksi, dan Asosiasi jasa konstruksi.

Selain itu, hadir juga peserta dari dunia akademik terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, Wartawan dari berbagai media massa, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dia juga menyampaikan, Raker ini didanai dari sumber pendanaan: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 Tanggal 05 Januari 2026.**

Soft-Launching NTT Mart Online di Aula Dinas PUPR NTT, Melki Laka Lena Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun UMKM

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR) NTT dipilih menjadi tuan rumah Soft Launching NTT Mart Online.

Dinas PUPR NTT sebagai salah satu dinas yang memiliki peranan penting untuk pembangunan NTT juga berperan untuk mendukung UMKM dengan menyediakan infrastruktur yang layak bagi UMKM.

Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur NTT John Asadoma hadir langsung dan melaunching NTT Mart Online itu pada Selasa (23/12/2025).

NTT Mart Online ini bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyediakan pasar yang layak bagi produk UMKM dan IKM lokal, baik melalui gerai fisik maupun platform digital.

Selection disaksikan, pelaunchingan NTT Mart Online itu dihadiri Wakil Gubernur NTT, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD sektor perbankan, Ketua Dekranasda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTT, pimpinan perbankan, serta para bupati dan wali kota se-NTT yang mengikuti secara daring.

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan kuatnya kolaborasi dalam mendukung pengembangan UMKM.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Zet Sony Libing menyebut NTT Mart Online sebagai transformasi gerai fisik ke dalam ekosistem pemasaran digital yang lebih luas.

Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan komitmen Bank NTT dalam mendukung promosi, sistem pembayaran digital, dan pengembangan fitur belanja.

“Kami ingin membangun ekosistem bisnis yang kuat di NTT. Harapannya, suatu hari Indonesia bisa belajar dari NTT tentang bagaimana membangun ekonomi daerah yang memakmurkan rakyat,” katanya.

Menurutnya, Bank NTT siap mendukung penuh NTT Mart Online, khususnya dalam aspek promosi, sistem pembayaran, dan pembiayaan.

“Saya bermimpi suatu saat Indonesia belajar dari NTT bagaimana membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Charlie keberhasilan sebuah lembaga bisnis sangat ditentukan oleh strategi marketing, yang dikenal dengan konsep 4P, yaitu Produc, Place, Prize, dan Promotion. Dalam hal ini, Bank NTT siap berperan besar pada aspek promosi.

Tak hanya 4P, Charlie menilai NTT Mart akan semakin maju jika ditambah 3P lainnya, yaitu P-Chanel, Pay Later, dan Performance.

Performance artinya kita harus rutin mengevaluasi capaian, sedangkan P-Chanel dan Pay Later akan menjadi tanggung jawab Bank NTT.

Bank NTT berencana meluncurkan NTT Shoping Card, dimana konsumen yang berbelanja di NTT Mart akan mendapat diskon khusus.

Selain itu, layanan Pay Later juga memungkinkan masyarakat berbelanja dengan sistem cicilan atau bisa berhutang dengan saldo tertentu.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa NTT Mart bukan sekedar program atau slogan, melainkan kerja nyata pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.

Hingga kini, 11 NTT Mart telah beroperasi di sejumlah daerah, dan ditargetkan menjadi 22 gerai fisik di seluruh NTT sebelum akhir Desember 2025.

Pembangunan NTT Mart Online dilakukan dengan prinsip “bangun berdiri, jalan sambil berjalan”, yakni membangun sistem sambil terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

NTT Mart merupakan bentuk komitmen kuat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam memajukan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

“NTT Mart Online ini sebagai platform pemasaran terpadu untuk UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus memperkuat ekonomi daerah melalui konsep One Village One Product(OVOP), dengan tujuan memberi ruang bagi produsen lokal (petani, nelayan, pengrajin) untuk menjual produk berkualitas dengan kemasan modern, didukung promosi digital dan jaringan fisik di berbagai kabupaten kota”, Kata Melki Laka Lena. (*)

Dinas PUPR Gandeng Kejati NTT tinjau Empat Ruas Jalan Strategis di Flores

Kupang – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) menggandeng Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) meninjau lapangan (site visit) pada empat paket pekerjaan jalan Dinas PUPR Provinsi NTT di daratan Flores pada 12-13 Desember 2025.

Peninjauan empat jalan provinsi yang berlokasi di Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Manggarai Timur itu dipimpin oleh Plh. Kasi IV, Anak Agung Raka Putra Dharmana, S.H., M.H yang didampingi oleh Kadis PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak ., Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan, Martinus Tallo, SST., dan PPK 05, Jarot Agung Nugroho, SST., serta PPK 09, Yohanes E. Temaluru, SST.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengamanan strategis yang diajukan Dinas PUPR NTT untuk mengawal 13 paket pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Fokus peninjauan kali ini menyasar empat ruas vital, yakni Rehabilitasi Jalan Malanuza-Maubawa-Sp. Gako, Rehabilitasi Jalan Bealaing-Waerasang (Segmen 1), Penanganan Long Segmen Jalan Labuan Kelambu-Riung, serta Penanganan Long Segmen Jalan Aeramo-Kaburea.

Dalam kunjungan tersebut, Tim PPS menerima laporan perkembangan dari pelaksana proyek guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum serta memitigasi potensi ancaman, gangguan, maupun hambatan yang mungkin terjadi di lapangan.

Melalui site visit ini, Dinas PUPR NTT bersama Tim PPS Kejati NTT menekankan pentingnya komitmen pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Percepatan penyelesaian proyek menjadi prioritas utama mengingat keberadaan jalan-jalan tersebut sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, khususnya menjelang momentum libur panjang akhir tahun.*

PUPR NTT Kolaborasi dengan Kejati Awasi 13 Proyek Strategis di NTT

KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) bekerja sama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) untuk menegakkan pengawasan terhadap berbagai proyek di NTT.

Kali ini, PUPR NTT menggandeng Kejati NTT untuk melakukan pengawasan terhadap perkerjaan 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025.

Kerja sama itu diawali dengan pemaparan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kejati NTT, Senin (8/12/2025).

Pemaparan itu dipimpin oleh Asisten Intelijen, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., sedangkan dari PUPR NTT dihadiri oleh Kepala Dinas, Ir. Benyamin Nahak serta Plt. Kepala Bidang Bina Marga, Frederik Kiuk, ST., M.Eng., dan Semua Kepala Seksi pada Bidang Bina Marga.

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari usaha mengoptimalkan fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk memastikan proyek vital daerah berjalan sesuai target dan bebas hambatan.

Selain itu kegiatan ini menjadi langkah preventif Tim PPS untuk membedah progres pekerjaan secara transparan bersama jajaran Dinas PUPR, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Dalam pemaparan tersebut, Tim PPS menyoroti hasil pemantauan lapangan di mana 4 paket pekerjaan telah rampung 100 persen dan 4 lainnya optimis selesai tepat waktu dengan progres di atas 94 persen.

Namun, atensi khusus diberikan pada 5 paket pekerjaan yang progresnya masih rendah karena terdeteksi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

Di sinilah peran vital Intelijen bekerja; fokus utamanya bukan mengintervensi aspek teknis atau keuangan, melainkan melakukan deteksi dini dan mitigasi risiko agar kendala di lapangan dapat segera diurai tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

Melalui pengawalan ketat ini, Kejati NTT menegaskan komitmennya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan strategis agar aman dari gangguan sosial maupun hambatan prosedural.

Pendampingan yang dilakukan Bidang Intelijen bertujuan memastikan setiap anggaran negara yang digelontorkan bermuara pada hasil pembangunan yang nyata dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, PUPR NTT bersama Kejati NTT terus berupaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang berkualitas dan selesai tepat waktu.*

Kategori: KolaborAksi

PUPR NTT Bahas Percepatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan Komisi II DPR RI