Insan Dinas PUPR NTT Sambut Enam Pejabat yang Baru Dilantik Gubernur NTT

KUPANG – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi melantik 617 pejabat eselon III dan IV di GOR Oepoi, Kota Kupang, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dari 617 pejabat eselon III dan IV itu, sebanyak enam pejabat Eselon III dan sepuluh pejabat Eselon IV berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, yang diantaranya juga termasuk tiga pejabat yang membawahi sebuah bidang yang baru, yaitu Bidang Bina Konstruksi.

Mereka yang dilantik sebagai berikut; Frederik Kiuk sebagai Sekretaris Dinas; Aventus M. Reme sebagai Kasubag Kepegawaian dan Umum; serta Anderias V. Laer sebagai Kasubag Keuangan. Ketiganya merupakan pendatang baru dari luar Dinas PUPR.
Frumensius A. Paju sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air; Yosualdus S. Masyhur sebagai Kasie Perencanaan Sumber Daya Air; dan Thomas Saga sebagai Kasie Pelaksanaan Sumber Daya Air.
Daniel W. Foenay sebagai Kepala Bidang Cipta Karya; Fransisca V. Da Costa sebagai Kasie Perencanaan dan Pengendalian; serta Nugroho Y. F. S. Maku sebagai Kasie Bina Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Buce Fanggidae sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.
Liklikwatil M. Julius sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi; Jeane M. M. Rommer sebagai Kasie Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik; serta Feriyanus Pong sebagai Kasie Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
Wenseslaus Gampur sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang; Felipus Dere sebagai Kasie Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang.
Martinus Tallo sebagai Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan pada bidang Bina Marga.
Dari jabatan yang ada, masih ada kekosongan jabatan yaitu Kepala bidang Bina Marga; Kasie Perencanaan Bina Marga; serta Kasie Perencanaan Tata Ruang.
Kepala Dinas PUPR NTT Beny Nahak beserta seluruh insan Dinas PUPR menyambut baik kehadiran Para Pejabat eselon III dan IV itu dengan gembira.

Sebagai pejabat baru pada Dinas PUPR, Kadis mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Dinas PUPR. Dia berpesan, semua pejabat eselon III maupun Eselon IV yang baru dilantik harus mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidup, termasuk hari ini bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan.

“Bukan suatu kebetulan. Semua peristiwa ini terjadi dalam kehidupan bapa ibu sekalian karena campur tangan Tuhan. Karena itu harus bersyukur,” ujarnya.

Benny berharap, semoga kehadiran para pejabat baru ini mampu membawa perubahan yang besar bagi Dinas PUPR NTT maupun bagi perkembangan infrastruktur di NTT. (*)

Kadis PUPR NTT Hadiri Penutupan Tour de EnTeTe 2025 di Labuan Bajo

LABUAN BAJO – Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak ikut dalam acara penutupan Tour De EnTeTe 2025, Minggu, 21 September 2025 malam.

Acara penutupan Tour De EnTeTe 2025 itu dilakukan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Waterfront City, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Gubernur Melki Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi, syukur, dan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan Tour De EnTeTe ini yang sejak hari pertama dilepas di pelataran Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT (10/9/2025) hingga tiba di titik finish di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat Minggu (21/9) sore.

“Setelah Dua Belas hari penuh perjuangan melintasi tiga pulau besar NTT yakni Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores – akhirnya peloton Tour de EnTeTe tiba di Labuan Bajo. Yang lebih istimewa, kita bersyukur karena seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan sukses, tanpa kendala berarti,” ujar Melki.

Menurut Gubernur Melki, keberhasilan pelaksanaan event Tour de EnTeTe ini bukan hasil kerja satu atau dua pihak, melainkan buah dari kolaborasi luar biasa. Pemerintah Kabupaten/Kota, para mitra sponsor, BUMN, BUMD, komunitas, hingga dukungan penuh dari masyarakat di sepanjang rute, semua bersatu hati menjadikan Tour de EnTeTe sebagai perayaan kebersamaan dan kebanggaan bagi NTT.

Atas nama Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Gubernur Melki menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu menyukseskan event Tour de EnTeTe ini. Juga kepada seluruh masyarakat NTT yang dengan penuh semangat menyambut event ini di setiap etapenya.

“Secara khusus, saya ingin mengangkat topi penghormatan bagi 16 tim dari 13 negara yang telah berpartisipasi. Kalian adalah bintang dari Tour de EnTeTe 2025! Semangat, sportivitas, dan kegigihan kalian telah memberi cerita yang akan selalu dikenang oleh NTT,” ujar Melki.

Tour de EnTeTe ini menurut Melki Laka Lena bukan sekadar lomba balap sepeda biasa. Ini adalah sejarah baru buat NTT karena untuk pertama kalinya, Nusa Tenggara Timur menggelar event internasional yang dirancang dan dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

“Hari ini, ketika kita menutup Tour de EnTeTe 2025, sesungguhnya kita membuka babak baru. Melalui pengalaman ini, NTT telah belajar banyak tentang bagaimana merencanakan, menyelenggarakan, dan mengelola sebuah event internasional. Kami sadar tentu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, dan kami berkomitmen untuk berbenah lebih baik lagi ke depan,” jelas Melki.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk menjadikan Tour de EnTeTe bukan hanya sebagai acara tahunan, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan NTT

“NTT ini daerah yang kaya budaya, indah alamnya, penuh kreativitas, dan siap bersaing di tingkat global. Tahun depan kita buat Tour de EnTeTe jilid dua dengan lebih meriah dan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Budi Azmir selaku President of Comisaire Panel event Tour de EnTeTe memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas terselenggaranya event balap sepeda bertaraf internasional ini.

“Tour de EnTeTe ini memberikan suatu pengalaman yang berbeda bagi kami. Tour de EnTeTe memang beda, kami disuguhi pemandangan yang sangat eksotik. Serta yang paling penting, NTT mempunyai jalan yang bagus. Kami sama sekali tidak ada kendala dengan jalan. NTT mempunyai semua itu,” ungkapnya.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dalam kesempatan itu juga menyampaikan hal senada, apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas inisiatif membuat event balap sepeda bertaraf internasional ini.

“Hari ini penuh sukacita dan kebanggaan karena event ini sungguh visioner. Tour de EnTeTe ini bukan sekedar event balap melainkan ajang untuk memperkenalkan NTT kepada dunia. Tour de EnTeTe menjadi ajang baru kebangkitan pariwisata NTT. Kita jadikan Tour de EnTeTe sebagai cerita bersambung,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara ini, Asisten Deputi Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II/Plt. Direktur Utama BPOLBF, Deputi Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata RI, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan yang diwakili oleh Sesmenko dan Staf Ahli Menko, Staf Khusus Menko Pemberdyaaan Manusia, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum PB ISSI, Wakil Gubernur NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta insan pers.

Kadis PUPR NTT menyampaikan ucapa terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas PUPR Provinsi NTT yang bekerja keras dalam memastikan kualitas jalan yang dilintasi pembalap dalam keadaan mantap.
Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas PUPR Provinsi NTT, yang dengan kerja keras dan dedikasi telah memastikan kualitas jalan yang menjadi penopang utama suksesnya event balap sepeda bertaraf internasional ini. Ke depan, infrastruktur jalan yang handal akan terus menjadi fondasi penting dalam mendukung sport tourism, membuka akses, dan mengangkat potensi NTT di mata dunia,” ungkapnya. **

Dinas PUPR NTT Siap Atasi Titik-Titik Terdampak Banjir di Nagekeo

NAGEKEO – Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak yang diwakili Kabid Bina Marga Adi Samuel Mboeik, ST dan Plt Kasie Pembangunan Jarot Nugroho, SST mendampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Kabalai Jalan BPJN dan Kasie Preservasi meninjau lokasi terdampak longsor dan banjir di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Sabtu, 13 September 2025.

Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dampak longsor dan banjir yang terjadi di wilayah itu pada 7-9 September 2025 lalu.

Selain itu, kunjungan itu juga untuk melakukan koordinasi teknis bersama Balai Jalan serta diskusi bersama Wakil Gubernur di Rumah Jabatan Bupati Nagekeo bersama Tim Satgas Bencana.

Fokus utama pembahasan adalah percepatan langkah penanganan titik-titik yang terdampak, agar akses masyarakat segera kembali pulih dan aman untuk dilalui.

Dalam kesempatan ini, Dinas PUPR Provinsi NTT mengapresiasi seluruh pihak, khususnya Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II, yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, sekaligus memastikan keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma pada kesempatan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk pemulihan secara bertahap, dimulai dari kebutuhan darurat hingga pembangunan jangka panjang.

Menurutnya, Pemerintah berkomitmen untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.

“Pemerintah daerah NTT ikut berduka cita yang mendalam bersama para korban. Sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, kami akan berupaya semaksimal mungkin menanggulangi semua kerusakan yang terjadi. Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga yang terdampak mendapat perlindungan, bantuan, dan harapan bagi masa depan mereka. Pemerintah juga berjanji akan memperpanjang masa pencarian serta memperkuat personel dan sarana pencarian,” tegasnya.***

Audiens Dengan Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wagub dan Kadis PUPR NTT Bawa Misi Stunting dan Kemiskinan Ekstreme

JAKARTA – Gubernur NTT Jhoni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak beraudiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Menko IPK.

Turut hadir dalam audiensi itu para pejabat Pemprov NTT, yaitu Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat Ady Endezon Mandala, Kepala Dinas Perhubungan NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Ondy Christian Siagian.

Wakil Gubernur NTT dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.

“Fokus utama yang saya sampaikan terkait peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” sebut Wagub NTT Johni Asadoma.

Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, ke depan, pembangunan infrastruktur itu akan lebih diprioritaskan pada upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, sisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan secara merata ke 20 kabupaten/kota yang fokus utamanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini penting mengingat kondisi eksisting menunjukkan kemantapan jalan provinsi rata-rata masih di bawah 70%, sehingga belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, dalam sektor sumber daya air, dibutuhkan pembangunan embung di Pulau Sumba untuk memperkuat irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Kadis PUPR NTT juga menyoroti adanya 446 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar merata di seluruh NTT, sebagai salah satu indikator kemiskinan yang mendesak untuk ditangani.

Tak kalah penting, akses terhadap air minum layak masih berada di bawah 90%, yang turut berhubungan erat dengan angka kemiskinan masyarakat.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Percepatan ini diharapkan dapat segera menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Merespons usulan itu, Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Ayodhia G. L. Kalake berkomitmen memfasilitasi penuh Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTT.

“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” jelasnya.

Pemerintah pusat akan terus memantau, mengawal, dan mendukung kebijakan dan program di NTT agar tujuan percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT.*

PUPR NTT Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025

KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menandatangani 64 Paket Pekerjaan dari Total 139 Paket Pekerjaan Infrastruktur di Tahun 2025.

Proyek itu merupakan bagian dari Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dalam sambutannya pada penandatanganan kontrak yang digelar pada Jumat (1/8/2025) itu menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas perhatian Dinas PUPR NTT yang telah menyelenggarakan kegiatan yang bermartabat ini.

Gubernur mengakui, kegiatan ini sebagai wujud dukungan dan perhatian kita terhadap pembangunan di Provinsi NTT.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah NTT, dan sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029.

Dalam visi misi itu, salah salah satu misinya adalah memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

“Saya perlu menegaskan kembali bahwa prioritas pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendukung sektor-sektor andalan seperti pertanian, pertambangan dan pariwisata yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT,” ujar Gubernur NTT.

Dia mengajak Balai-Balai Lingkup Kementerian Pekerjaaan Umum dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk lebih bersinergi dalam pembangunan insfraktrur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpadu sehingga lebih memberikan dampak dan manfaat.

“Saya harapkan kegiatan ini bukan hanya acara seremoni belaka, namum menjadi sarana terwujudnya sektor konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan,” pintanya.

Dia juga meminta perhatian Para Penyedia Jasa serta Para Pejabat Pembuat Komitmen yang hari ini akan berkontrak untuk memperhatikan 5 (lima) aspek penting jasa konstruksi yaitu : Manfaat, Kualitas, Kuantitas, administarsi dan Efisien.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak sebagai ketua panitia dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 Lingkup Dinas PUPR Provinsi NTT ini.

Dia menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukuhkan kesepakatan antara para pihak yang memiliki kekuatan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kegiatan ini juga menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan, Memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, Melindungi Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama.

Juga membentuk hubungan kerja yang profesional dan transparan antara para pihak yang terlibat.

Dia merincikan, jumlah paket pekerjaan Dinas PUPR secara keseluruhan di Tahun 2025 ini sebanyak 139 paket pekerjaan, yang terdiri dari 48 Paket Konstruksi, 77 Paket Jasa Konsultansi, dan 14 Barang dengan lokasi pekerjaan tersebar di 22 Kab/ Kota. Sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan sudah terkontrak sebanyak 64 paket pekerjaan, yang terdiri dari 29 paket Konstruksi dan 35 paket Jasa Konsultansi. (*)

269 PPPK Dinas PUPR NTT Terima SK Gubernur, Beny Nahak: 30 Persen di Kantor!

KUPANG – Sebanyak 5.480 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I lingkup Pemerintah Provinsi NTT resmi menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT, Kamis (24/7/1025).

Dari 5.480 PPK Provinsi NTT itu, ada 269 PPPK yang mengabdi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT.

Kepala Dinas PUPR NTT Beny Nahak menyambut baik 269 PPPK Dinas PUPR NTT yang resmi menerima SK Gubernur NTT itu.

Dia berpesan, semua peserta PPPK atau ASN yang baru dilantik harus mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidup, termasuk hari ini bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan.

“Bukan suatu kebetulan. Semua peristiwa ini terjadi dalam kehidupan bapa ibu sekalian karena campur tangan Tuhan. Karena itu harus bersyukur,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan rasa syukur itu, maka semua punya kewajiban berbuat kebaikan di Dinas PUPR NTT.

Dia berpesan ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan rasa syukur itu lewat tiga sumpah atau janji, yaitu:

Pertama, disiplin untuk masuk dan keluar kantor tepat waktu.

Kedua, dari jam masuk sampai jam keluar kantor harus memberikan kinerja dalam bentuk kontribusi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terutama terhadap Kinerja Dinas PUPR NTT.

Ketiga, sudah ada kesepakatan bahwa di Dinas PUPR maksimal yang ada di kantor hanya 30%, sisanya itu semua harus ke lapangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT. Hal ini untuk menunjang pendapatan TPP dan gaji semua pegawai.
Menurut Beny Nahak, PAD Dinas PUPR bersumber dari bengkel PUPR, laboratorium PUPR, dan BLUD-SPAM.

Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT di tahun 2026 senilai Rp2,8 triliun. Dari PAD ini akan digunakan untuk pembayaran gaji sebagai ASN dan tunjangan perbaikan penghasilan.

Semakin tinggi PAD, maka tunjungan ASN semakin tinggi. Sehingga diharapkan semua insan PUPR bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sesuai dengan Motto Dinas PUPR, agar target pendapatan di Dinas PUPR tahun 2026 sebesar Rp11,4 miliar bisa tercapai.

“Sudah digariskan, maksimal pegawai yang bertugas di dalam kantor ini adalah sebagian besar pegawai yang berlatar belakang tata usaha, administrasi, sedangkan yang berlatar belakang teknis dalam waktu dekat akan segera ditempatkan pada UPTD Dispenda Provinsi NTT, UPTD Dinas Pertambangan yang sebagian besar menyebar di kabupaten/kota.

Dalam penjabaran perjanjian kinerja akan ditambahkan dengan tugas tambahan internal dinas, yaitu berkaitan dengan PAD dinas sesuai dengan tupoksi masing-masing jabatan. Terkait untuk keindahan dan keasrian lingkungan kantor, Benny menegaskan untuk semua PPPK wajib membawa satu pot bunga dan wajib merawat bunga tersebut. Menurut Beny dengan merawat satu pot bunga kita sudah mendukung dalam menjaga keindahan dan kearsian kantor, serta menciptakan lingkungan kantor yang sehat dimana bunga-bunga tersebut sangat membantu dalam penyerapan Karbon Dioksida dan menghasilkan Oksigen yang sangat bermanfaat bagi semua Pegawai di Lingkungan kantor.

Mengakhiri sambutannya, Benny Nahak secara pribadi dan atas nama Dinas PUPR NTT menyampaikan proficiat kepada 269 peserta PPPK Tahap I yang baru dilantik dan sudah memiliki kepastian selama 5 tahun ke depan.

“PPPK juga akan dievaluasi setiap tahun, tetapi minimal sudah pasti setiap lima tahun akan dikontrak. Untuk itu saya mengajak semua untuk mendoakan agar di tahun 2029 nanti, ketika pergantian Presiden ada kebijakan baru semua PPPK disahkan menjadi ASN,” pungkasnya.(*)

Kategori: Seputar NTT

Insan Dinas PUPR NTT Sambut Enam Pejabat yang Baru Dilantik Gubernur NTT