PUPR Provinsi NTT

Kadis PUPR Dampingi Wakil Gubernur NTT Sambut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Sumba Timur

Kadis PUPR Dampingi Wakil Gubernur NTT Sambut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Sumba Timur

WAINGAPU – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi Sumba Timur, NTT untuk menggelar berbagai kegiatan, termasuk memanen tebu.

Kedatangan kedua Menteri pada Selasa, 19 Agustus 2205 itu disambut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma didampingi sejumlah pejabat Pemprov NTT termasuk Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak.

Kepada Menko AHY, Wakil Gubernur Johni Asadoma, meminta peningkatan infrastruktur jalan dengan pengalihan beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional dan pelebaran jalan nasional khususnya rute pelabuhan Waibakul-Baing serta pembangunan ribuan embung kecil maupun embung irigasi di NTT.

Selain itu, Johni Asadoma juga meminta AHY mendukung ketahanan pangan khususnya pada sentra produksi ternak, pakan ternak dan hortikultura.

Menanggapi permintaan itu, AHY menyebut, Kondisi geografis NTT yang berat justru dapat menjadi peluang besar bila dihadapi dengan inovasi, teknologi, dan keberanian.

Ia juga menyoroti Kawasan transmigrasi Melolo. Ia menyebut pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Kawasan Transmigrasi Melolo, lewat MoU antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa agar terintegrasi dengan sektor industri.

“Transmigrasi punya lahan dan tenaga kerja, sementara industri hadir dengan modal, teknologi, dan juga sebagai off-taker dari hasil produksi. Sinergi ini harus kita dukung dengan infrastruktur yang memadai agar kawasan transmigrasi bisa tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru,” kata AHY.

Untuk itu, pemerintah melalui Kemenko Infrastruktur berkomitmen memperkuat aspek pendukung, mulai dari kepastian lahan hingga pembangunan infrastruktur dasar.

“Pertama, lahannya harus siap dan statusnya clean and clear, kalau berbicara HGU. Kedua, infrastruktur jalan harus lebih memadai agar mobilitas lebih cepat. Ketiga, pengembangan pelabuhan juga dibutuhkan supaya transportasi logistik bisa lebih efisien dan kompetitif,” jelas AHY.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman yang turut mendampingi AHY menekankan, pengembangan kawasan transmigrasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan sinergi lintas kementerian dan sektor.

“Arah pembangunan transmigrasi ke depan bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan bagian dari agenda industrialisasi di luar Jawa dengan melibatkan transmigran dan masyarakat lokal,” ujarnya.

Menurut Iftitah, Kawasan Transmigrasi Melolo memiliki potensi besar sebagai proyek percontohan. Integrasi transmigrasi dengan industri diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Lebih jauh, AHY menegaskan, pengembangan transmigrasi berbasis industri akan berdampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan.

“Ini bukan hal abstrak, melainkan konkret. Kita sudah melihat langsung bagaimana kawasan ini berkembang dan punya potensi besar,” pungkas AHY.(*)

Pembangunan Bendungan Mbay Capai 80,69%, Dukung Ketahanan Pangan di NTT

Pembangunan Bendungan Mbay Capai 80,69%, Dukung Ketahanan Pangan di NTT

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum terus menggenjot penyelesaian pembangunan Bendungan Mbay yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga akhir Mei 2025, progres konstruksi bendungan telah mencapai 80,69% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan Bendungan Mbay dimulai sejak Agustus 2021 oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,62 triliun. Paket I dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk – Bumi Indah (KSO), sementara Paket II dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 52,89 juta m³ dan dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Mbay seluas 6.240 hektare, yang terdiri dari DI Mbay Kanan seluas 3.835 ha dan DI Mbay Kiri seluas 454 ha serta potensi pembangunan di DI Mbay Kiri  seluas 1.951 hektare. Sistem irigasi teknis yang dirancang akan memanfaatkan aliran Sungai Aesesa untuk memastikan suplai air yang optimal, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan hasil panen tiap tahun.

Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan Mbay juga akan menyuplai air baku sebesar 205 liter/detik bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, serta mereduksi potensi banjir Sungai Aesesa hingga 498,85 m³/detik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di area seluas 320 hektare.

Bendungan Mbay berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Nagekeo. Penyelesaian bendungan yang akan dilengkapi dengan jaringan irigasi, diharapkan dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan swasembada air di Indonesia. (Tri) 

Kementerian PU Tekankan Pentingnya Infrastruktur SDA Untuk Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian PU Tekankan Pentingnya Infrastruktur SDA Untuk Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan tak bisa dipisahkan dari peran vital air yang menopang seluruh rantai produksi pertanian. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Webinar “Air untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Kementerian PU secara daring, Senin (16/6), menggambarkan pentingnya air di kehidupan, dan butuh tanggung jawab besar soal air dan sanitasi, serta menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat indonesia menjaga air sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” ujar Menteri Hanif.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih yang hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, “Dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. Maka, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional,” ujar Lilik.

Lebih lanjut, Lilik mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius di antaranya ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi sumber daya air dan konflik pemanfaatan antar sektor. Hal ini mengingat ketahanan air dan pangan tidak mungkin tercapai tanpa intervensi negara. maka, penyediaan air bagi irigasi pertanian rakyat dan konsumsi dasar harus kita prioritaskan bersama.

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres No 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Saat ini Kementerian PU tengah melakukan optimasi lahan pertanian seluas 665.485 ha di 14 provinsi serta penguatan jaringan irigasi yang akan mendukung musim tanam kedua. 

“Kami menargetkan hingga 2029, persentase sawah fungsional beririgasi naik menjadi 62,37%, layanan irigasi berbasis waduk 16,57% dan efisiensi pemanfaatan air mencapai 0,43 USD/m³,”jelas Lilik.

Lilik juga menegaskan untuk mewujudkan diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). “Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air,” pungkas Lilik.

Sementara, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Ayodhia Kalake berharap webinar ini dapat menjadi ajang diskusi yang melahirkan langkah konkret menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)