Audiens Dengan Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wagub dan Kadis PUPR NTT Bawa Misi Stunting dan Kemiskinan Ekstreme

JAKARTA – Gubernur NTT Jhoni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak beraudiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Menko IPK.

Turut hadir dalam audiensi itu para pejabat Pemprov NTT, yaitu Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat Ady Endezon Mandala, Kepala Dinas Perhubungan NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Ondy Christian Siagian.

Wakil Gubernur NTT dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.

“Fokus utama yang saya sampaikan terkait peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” sebut Wagub NTT Johni Asadoma.

Kadis PUPR NTT Benyamin Nahak menambahkan, ke depan, pembangunan infrastruktur itu akan lebih diprioritaskan pada upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, sisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan secara merata ke 20 kabupaten/kota yang fokus utamanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini penting mengingat kondisi eksisting menunjukkan kemantapan jalan provinsi rata-rata masih di bawah 70%, sehingga belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, dalam sektor sumber daya air, dibutuhkan pembangunan embung di Pulau Sumba untuk memperkuat irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Kadis PUPR NTT juga menyoroti adanya 446 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar merata di seluruh NTT, sebagai salah satu indikator kemiskinan yang mendesak untuk ditangani.

Tak kalah penting, akses terhadap air minum layak masih berada di bawah 90%, yang turut berhubungan erat dengan angka kemiskinan masyarakat.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Percepatan ini diharapkan dapat segera menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Merespons usulan itu, Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Ayodhia G. L. Kalake berkomitmen memfasilitasi penuh Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTT.

“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” jelasnya.

Pemerintah pusat akan terus memantau, mengawal, dan mendukung kebijakan dan program di NTT agar tujuan percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT.*

Setelah Tertunda Puluhan Tahun, Menteri Dody: Baru di Era Presiden Prabowo Proyek Tanggul Laut Pantura

Demak – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut akan secara serius dilaksanakan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek Giant Sea Wall menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob,”kata Menteri Dody

Menurut Menteri Dody, perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

“Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik,” kata Menteri Dody.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan Giant Sea Wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan. (*)

Menteri Dody Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

Bogor – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadiri Peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pertahanan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025). Peresmian secara seremoni ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan didampingi Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan pembangunan kampus baru ini sesuai dengan visi Universitas Pertahanan menjadi Perguruan Tinggi bidang pertahanan berbasis riset yang berdaya saing dan berstandar kelas dunia dengan melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

“Pendidikan sangat penting, Saya berharap Unhan dapat menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan, tetapi untuk bangsa, khususnya sains dan teknologi harus kita kuasa,” kata Presiden Prabowo.

Kampus Bhinneka Tunggal Ika dibangun di area seluas 18,3 hektare dan telah dibangun berbagai fasilitas di antaranya laboratorium, ruang kelas, asrama mahasiswa/mahasiswi, dan sistem pengolahan air bersih. Selanjutnya dilakukan pengembangan Tahap II dibangun gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, workshop, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam retensi, dan perumahan dosen.

“Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas nasional building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Peresmian ini juga merupakan wujud sinergi pemerintah dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045. Acara peresmian turut hadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Negara, dan perwakilan negara sahabat. (*)

Menteri PU Manfaatkan Teknologi Digital, Pantau Progres Sekolah Rakyat Capai 61,78%

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program Sekolah Rakyat Tahap I. Hingga 22 Juni 2025, progres nasional pembangunan proyek ini sudah mencapai 61,78%, dengan target penyelesaian pada 8 Juli 2025.

Menteri Dody menyampaikan bahwa pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time. Teknologi ini mencakup Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), penggunaan Building Information Modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” jelas Menteri Dody di Jakarta, Minggu (22/6).

Menteri PU juga menggarisbawahi pentingnya proyek ini sebagai upaya nyata mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. “Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan perkembangan proyek di beberapa lokasi utama Jakarta. Hingga 22 Juni 2025, progres pembangunan di Sentra Handayani telah mencapai 72%, Sentra Mulya Jaya 81%, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Margaguna mencapai 78%.

“Pekerjaan renovasi mencakup perbaikan asrama putra dan putri, gedung sekolah, kantor guru, ruang makan, rumah dinas guru, toilet, serta fasilitas olahraga, termasuk penyediaan meubelair,” terang Menteri Dody.

Menteri Dody juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, kami berupaya menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang layak dan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Menteri Dody.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Sabtu (21/6) menekankan pentingnya pengawasan mutu konstruksi serta pengaturan tenaga kerja di lapangan.

“Sudah bagus untuk bangunannya, namun mohon dipastikan kembali kualitasnya, dan pembagian tenaga kerjanya, karena waktunya tinggal 18 hari lagi. Jangan terlambat, harus tepat waktu. Mohon pastikan kembali atap, plafon jangan sampai ada yang bocor. Kabel-kabel yang masih terlihat mohon dirapikan. Mudah-mudahan selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik,” ujar Wakil Menteri Diana.

Dengan sistem digital ini, Kementerian PU optimis target penyelesaian rehabilitasi Sekolah Rakyat Tahap I akan terpenuhi tepat waktu, sekaligus memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Tri/May)

Kategori: Nasional

Audiens Dengan Sesmenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wagub dan Kadis PUPR NTT Bawa Misi Stunting dan Kemiskinan Ekstreme