KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT) berperan aktif dengan terlibat langsung dalam Pameran Pembangunan NTT Tahun 2025.
Pameran Pembangunan NTT Tahun 2025 sendiri berlangsung di lahan kosong milik manajemen Hotel Harper Kupang, Sejak Senin, 11 Agustus 2025 dan ditutup Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Kehadiran Dinas PUPR NTT dengan mendirikan sebuah stand, menampilkan berbagai informasi, program, serta hasil karya pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.
Hasil karya pembangunan infrastruktur di NTT yang ditampilkan pada pameran kali ini berupa Informasi seputar Program Kerja Bidang Dan Pencapaian, Peta Kerja Bidang, Alat-Alat Pengujian Material, Dokumentasi-dokumentasi Pekerjaan Yang Telah Dikerjakan, dan Alat Pengaman Diri Yang Digunakan Di Lokasi Pekerjaan.
Tercatat, sebanyak 1944 pengunjung, tidak termasuk pengunjung yang tidak mengisi buku tamu yang datang di stand Dinas PUPR NTT.
Dinas PUPR NTT berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah hadir dan meramaikan stand kami.
Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya, membangun, dan menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat NTT.
Salah satu pengunjung Ary Dando mengaku senang dan bangga atas hasil karya dinas PUPR NTT yang ditampilkan pada pameran itu.
Dia berharap, Dinas PUPR NTT semakin kaya untuk membangun infrastruktur di NTT tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur itu benar-benar merasakan manfaatnya. (*)
Kadis PUPR Dampingi Wakil Gubernur NTT Sambut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Sumba Timur
WAINGAPU – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi Sumba Timur, NTT untuk menggelar berbagai kegiatan, termasuk memanen tebu.
Kedatangan kedua Menteri pada Selasa, 19 Agustus 2205 itu disambut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma didampingi sejumlah pejabat Pemprov NTT termasuk Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak.
Kepada Menko AHY, Wakil Gubernur Johni Asadoma, meminta peningkatan infrastruktur jalan dengan pengalihan beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional dan pelebaran jalan nasional khususnya rute pelabuhan Waibakul-Baing serta pembangunan ribuan embung kecil maupun embung irigasi di NTT.
Selain itu, Johni Asadoma juga meminta AHY mendukung ketahanan pangan khususnya pada sentra produksi ternak, pakan ternak dan hortikultura.
Menanggapi permintaan itu, AHY menyebut, Kondisi geografis NTT yang berat justru dapat menjadi peluang besar bila dihadapi dengan inovasi, teknologi, dan keberanian.
Ia juga menyoroti Kawasan transmigrasi Melolo. Ia menyebut pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Kawasan Transmigrasi Melolo, lewat MoU antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa agar terintegrasi dengan sektor industri.
“Transmigrasi punya lahan dan tenaga kerja, sementara industri hadir dengan modal, teknologi, dan juga sebagai off-taker dari hasil produksi. Sinergi ini harus kita dukung dengan infrastruktur yang memadai agar kawasan transmigrasi bisa tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru,” kata AHY.
Untuk itu, pemerintah melalui Kemenko Infrastruktur berkomitmen memperkuat aspek pendukung, mulai dari kepastian lahan hingga pembangunan infrastruktur dasar.
“Pertama, lahannya harus siap dan statusnya clean and clear, kalau berbicara HGU. Kedua, infrastruktur jalan harus lebih memadai agar mobilitas lebih cepat. Ketiga, pengembangan pelabuhan juga dibutuhkan supaya transportasi logistik bisa lebih efisien dan kompetitif,” jelas AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman yang turut mendampingi AHY menekankan, pengembangan kawasan transmigrasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan sinergi lintas kementerian dan sektor.
“Arah pembangunan transmigrasi ke depan bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan bagian dari agenda industrialisasi di luar Jawa dengan melibatkan transmigran dan masyarakat lokal,” ujarnya.
Menurut Iftitah, Kawasan Transmigrasi Melolo memiliki potensi besar sebagai proyek percontohan. Integrasi transmigrasi dengan industri diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Lebih jauh, AHY menegaskan, pengembangan transmigrasi berbasis industri akan berdampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Ini bukan hal abstrak, melainkan konkret. Kita sudah melihat langsung bagaimana kawasan ini berkembang dan punya potensi besar,” pungkas AHY.(*)
Sesmen Kemenkoinfra Lakukan Groundbreaking Infrastruktur Jalan di Alor dan Kota Kupang
KUPANG – Sekretaris Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Sesmen Kemenkoinfra) Bpk. Ayodhia G. L. Kalake mengunjungi NTT, sejak 10 Agustus 2025 hingga 12 Agustus 2025.
Kunjungan Sesmen Kemenkoinfra ini juga sekaligus melakukan groudbreaking ruas jalan di Kota Kupang dan Kabupaten Alor.
Kedatangan Sesmen Kemenkoinfra ini disambut Gubernur NTT Melki Laka Lena pada Minggu, 10 Agustus 2025.
Gubernur NTT dalam sambutannya berterima kasih kepada Sesmen Kemenkoinfra Ayodhia G. L. Kalake yang juga tokoh senior sekaligus tokoh NTT dan pernah menjadi Penjabat Gubernur NTT.
“Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Menteri Koordinator Infrastruktur Bapak Ayodhia G. L. Kalake bersama rombongan yang sudah secara langsung datang ke NTT untuk melihat secara langsung bagaimana Pemerintah Provinsi NTT telah bekerja sama dalam mendukung Program-program Pemerintah Pusat terkait infrastruktur dan hal lainnya,” ujar Melki Laka Lena.
Dia berharap dengan kunjungan ini, pemerintah pusat terus membantu NTT terkait infrastruktur dan sektor-sektor lain yang dibutuhkan.
Untuk diketahui, kedatangan Sesmen Kemenkoinfra Bpk. Ayodhia G. L. Kalake juga untuk melakukan groudbreaking dua paket pekerjaan strategis di Kabupaten Alor pada Senin, 11 Agustus 2025 pagi.
Dua paket itu adalah Pekerjaan Long Segmen ruas jalan Kalabahi-Kokar dan Paket Penanganan Long Segmen ruas jalan Watatuku (Sp. Mola)-Mataraben.
Sementara di Kota Kupang, Ayodhia G. L. Kalake melakukan groudbreaking pada paket penangan Long Sekmen Ruas Jalan Yos Sudarso di Kecamatan Alak Kota Kupang pada Senin, 11 Agustus 2025 sore setelah kembali dari Kabupaten Alor.
Secara rinci, Paket Penanganan Long Segmen ruas jalan Kalabahi-Kokar dengan nilai kontrak Rp 4.938.449.100. Pekerjaannya meliputi pemeliharaan rutin sepanjang 1,000 km, rehabilitasi berkala 0,800 km, dan rekonstruksi 0,500 km.
Sedangkan, Paket Penanganan Long Segmen ruas jalan Watatuku (Sp. Mola)-Mataraben dengan nilai kontrak Rp 3.062.270.800. Lingkup pekerjaan mencakup pemeliharaan rutin sepanjang 0,333 km, rehabilitasi berkala 0,350 km, dan rekonstruksi 0,425 km.
Sementara Paket Penanganan Ruas Jalan Yos Sudarso di Kecamatan Alak Kota Kupang dengan nilai kontrak Rp 3.950.809.500. Lingkup pekerjaannya adalah pemeliharaan rutin sepanjang 1,125 km, rehabilitasi berkala 0,170 km, dan rekonstruksi 0,390 km.
Ayodhia G. L. Kalake dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti NTT, mengingat perannya yang vital dalam membuka akses ekonomi dan pelayanan publik
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu fokus Astacita adalah mewujudkan kemandirian di sektor pangan, air, dan energi.
Untuk itu, pihaknya akan menurunkan tim guna mengecek kondisi irigasi agar bendungan yang sudah dibangun di seluruh NTT dapat dioptimalkan.
Pemerintah Pusat memiliki komitmen kuat untuk memberikan perhatian pada sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
“Dengan tangan terbuka, sesuai diskusi kita yang lalu dengan Pak gubernur, kita harapkan pemerintah pusat bisa turun ke NTT untuk bisa mendukung pembangunan dan pemerataan infrastruktur di NTT,” pungkasnya.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa Jalan Yos Sudarso merupakan jalur vital menuju Pelabuhan Tenau, Kupang.
“Jalan yang baik akan memperlancar arus logistik, mendukung keamanan dan meningkatkan perekonomian. Atas nama masyarakat Kota Kupang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu, dan bermanfaat nyata,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR NTT Benny Nahak menjelaskan, proyek-proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Alor maupun di Kota Kupang.
“Pekerjaan-pekerjaan ini, baik di Kabupaten Alor maupun di Kota Kupang diharapkan selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Benny Nahak. (*)
UCB Kupang Jalin Kerja Sama dengan PUPR NTT, Kaji Penyelenggaraan Infrastruktur di Tengah Efisiensi Anggaran
KUPANG – Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang menjalin kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT.
Kerja sama antara UCB Kupang dengan Dinas PUPR itu dalam rangka sosialisasi dan pengisian kuisioner penelitian terkait Implementasi Value Engineering dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Sebagai Strategi Efisiensi Anggaran.
Tim UCB yang melakukan sosialisasi itu dipimpin oleh Dr. Ir. Andreas W. Koreh, MT, IPM, Asean Eng, yang juga merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT.
Sementara Tim UCB disambut oleh Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak dan jajarannya termasuk para PNS dan CPNS sesuai arahan pimpinan, dengan kuota peserta 50 orang.
Acara sosialisasi dan pengisian kuisioner itu dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT pada Rabu (9/7/2025).
Dr. Andre Koreh dalam sambutannya selain menjelaskan tujuan sosialisasi dan pengisian kuisioner itu, dia juga menyampaikan amanat penuh makna bagi generasi penerus di Dinas PUPR.
Sebagai Mantan Kepala Dinas PUPR menegaskan bahwa, hidup itu bukan hanya sekadar jabatan apalagi uang. Tetapi yang paling penting itu adalah value diri dari setiap pribadi.
“Anda Berarti Tidak! Nah bagi saya, semuanya akan teruji dari pemanfaatan anggaran. Inputnya dalam bentuk uang yang mengarah pada outputnya. Apakah output itu memberikan kemanfaatan bagi outcomenya. Semua akan terukur. Apakah outcomenya memberikan benefit bagi rakyat. Karena kita semua pelayan rakyat yang berdampak pada kemandirian pangan,” tandasnya.
Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak menyambut baik kerja sama dengan UCB Kupang ini.
Dia berharap UCB Kupang memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas PUPR NTT yang dipimpinnya di tengah perjuangan membangun NTT dalam tuntutan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi.
Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang membahas urgensi efisiensi anggaran di tengah tantangan infrastruktur saat ini. (*)
Kementerian PU Tekankan Pentingnya Infrastruktur SDA Untuk Ketahanan Pangan Nasional
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan tak bisa dipisahkan dari peran vital air yang menopang seluruh rantai produksi pertanian. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Webinar “Air untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Kementerian PU secara daring, Senin (16/6), menggambarkan pentingnya air di kehidupan, dan butuh tanggung jawab besar soal air dan sanitasi, serta menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang.
“Saya mengajak seluruh masyarakat indonesia menjaga air sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” ujar Menteri Hanif.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih yang hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, “Dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. Maka, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional,” ujar Lilik.
Lebih lanjut, Lilik mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius di antaranya ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi sumber daya air dan konflik pemanfaatan antar sektor. Hal ini mengingat ketahanan air dan pangan tidak mungkin tercapai tanpa intervensi negara. maka, penyediaan air bagi irigasi pertanian rakyat dan konsumsi dasar harus kita prioritaskan bersama.
Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres No 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Saat ini Kementerian PU tengah melakukan optimasi lahan pertanian seluas 665.485 ha di 14 provinsi serta penguatan jaringan irigasi yang akan mendukung musim tanam kedua.
“Kami menargetkan hingga 2029, persentase sawah fungsional beririgasi naik menjadi 62,37%, layanan irigasi berbasis waduk 16,57% dan efisiensi pemanfaatan air mencapai 0,43 USD/m³,”jelas Lilik.
Lilik juga menegaskan untuk mewujudkan diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). “Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air,” pungkas Lilik.
Sementara, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Ayodhia Kalake berharap webinar ini dapat menjadi ajang diskusi yang melahirkan langkah konkret menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
