KUPANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT bersama Universitas Citra Bangsa (UCB) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen/Materi Teknis Jasa Konstruksi pada Senin, 8 September 2025.
FGD ini bertujuan memperkuat regulasi daerah di bidang jasa konstruksi, mengidentifikasi isu strategis, serta menghadirkan solusi yang tepat demi pembangunan infrastruktur NTT yang berkelanjutan, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR NTT Melkias Julius Liklikwati saat membacakan sambutan Kepala Dinas PUPR NTT mengungkapkan, sektor jasa konstruksi memegang peranan vital dalam pembangunan daerah.
Jasa konstruksi bukan sekadar tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan sektor ini berjalan optimal, dibutuhkan regulasi yang kuat, jelas, dan relevan dengan kondisi daerah.
Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta turunannya, memungkinkan untuk penetapan produk hukum daerah untuk melindungi dan mengembangkan sektor jasa konstruksi di Provinsi NTT.
“Hari ini, kita semua hadir di sini sebagai bentuk kolaborasi antara stakeholders di sektor jasa konstruksi untuk bersama-sama melihat tantangan dan peluang ke depan di Provinsi NTT,” jelasnya.
Untuk itu, melalui FGD ini dia berharap agar PUPR NTT bersama UCB Kupang bersama-sama menggali permasalahan, hambatan, ide, berbagi pengalaman, dan menetapkan isu-isu strategis sektor konstruksi di NTT.
Sehingga, bisa dijadikan kelengkapan dalam penyusun dokumen teknis serta menjadi pilar utama dalam perumusan produk hukum jasa konstruksi daerah.
“Dokumen ini bukan hanya sekadar berkas formal. Ini adalah cerminan dari komitmen bersama kita untuk menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing,” tegasnya.
Menurutnya, FGD ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Akademisi dalam hal ini Universitas Citra Bangsa.
Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak, dengan adanya kolaborasi tersebut pemerintah mendapatkan akses ke penelitian, data, dan analisis yang mendalam, sedangkan bagi para akademisi, kolaborasi membuka ruang untuk penerapan teori, keterbukaan data, serta peningkatan reputasi dan akreditasi di dunia pendidikan.
“Saya berharap, diskusi kita hari ini dapat berjalan interaktif, terbuka, dan menghasilkan masukan yang konstruktif. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk merumuskan landasan hukum yang akan membawa kemajuan bagi daerah kita,” ajaknya.
Mengakhiri sambutannya dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, moderator, dan para peserta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk kegiatan ini.
“Semoga upaya kita hari ini menjadi langkah nyata dalam memajukan sektor jasa konstruksi di daerah kita,” tutupnya.(*)
